Probolinggo,akuratmedianews.com – Demi kesejahteraan masyarakat, Pemerintah pusat melalui kementerian sosial gencar memberikan Program program yang sangat dinilai membantu warga serta Keluarga yang kurang mampu.mulai dari PKH (Lansia,Balita,dll),BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan BST (Bantuan Sosial Tunai).
Untuk dapat merasakan segala bentuk fasilitas dari program program pemerintah tersebut, tentunya melalui tahapan tahapan yang sudah diatur atau bisa di katakan ada mekanisme tersendiri.salah satunya adalah dimana warga harus tercantum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kecamatan setempat.
Para penerima yang disebut (KPM) akan di fasilitasi kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank yang di tunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pencairan program tersebut.
Perlu diketahui bahwa, untuk meminimalisir adanya Penyelewengan serta kkecurang,kartu ATM untuk penerima program bantuan sosial tersebut sejatinya harus dipegang oleh penerima (KPM),dan tidak diperbolehkan dipegang oleh ketua kelompok, Pendamping PKH desa,atau Timlak desa.apalagi perangkat desa setempat.
Berbeda halnya yang terjadi di desa Bladokulon, kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo.dimana ATM program bantuan tersebut dipegang oleh fihak lain.yang lebih ironis lagi,dipegang oleh oknum perangkat desa yang sekaligus merangkap sebagai Timlak desa.Rabu (16/11/2021)
Parahnya lagi,disaat KPM ingin mengambil ATM yang menjadi haknya untuk melakukan pencairan,oknum oknum tersebut saling lempar sana lempar sini.
seperti halnya yang diungkapkan oleh warga Dusun Grintingan,desa Bladokulon kecamatan Tegalsiwalan.dirinya dibingungkan saat akan mengambil kartu ATM yang menjedi haknya.padahal,dirinya bertujuan untuk membuktikan status pencairan program bantuan yang diterimanya.pasalnya,haknya sudah terdaftar di DTKS kecamatan.sementara itu, semenjak beberapa bulan ini tidak merasakan fasilitas dari program tunai dari PKH.
“Semenjak terdaftar sebagai penerima(KPM). saya tidak pernah pegang ATM tersebut.setelah saya tanyakan,ATM dipegang oleh Pendamping PKH desa.sementara itu, Pendamping PKH desa mengklaim bahwa ATM tersebut dipegang oleh perangkat desa yang kebetulan merangkap sebagai Timlak”.ungkapnya.
“Bahkan pernah terjadi sama saya.semua KPM ada pencairan,sementara saya tidak ada.setelah saya komplain baru diantar kerumah”.jelasnya.
Melalui Camat Tegalsiwalan,A’ad Kardono SH,M.Si, beberapa pekan kemarin, Pemerintah kecamatan Tegalsiwalan selalu menghimbau kepada seluruh petugas untuk tidak memegang kartu ATM program Bantuan Sosial dari Pemerintah.fihaknya menghimbau petugas hanya bisa menginformasikan kepada warga sebagai (KPM) sesaat sebelum adanya pencairan.
“Saya sudah sering menghimbau kepada para petugas untuk jangan sekali kali pegang ATM penerima bantuan.karena itu menyalahi prosedur”.tegasnya
“ATM harus dipegang oleh KPM (warga penerima sendiri).petugas hanya bertugas menyampaikan informasi terkait pencairan untuk selanjutnya bisa dilakukan pendampingan”.pungkasnya. ( Shol )
