PROBOLINGGO, Akuratmedianews.com – Salah satu Koordinator Aliansi sejumlah LSM mengatasnamakan PAKOPAK (Persatuan Ketua Organisasi Probolinggo Anti Korupsi) Mengingatkan tentang Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap anggota DPRD dapil 5 dari fraksi Gerindra. Pasalnya, proyek Pegadaan Langsung (PL) dari Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo melalui anggota DPRD dapil 5 dari fraksi Gerindra tersebut kembali Mangkrak di tahun 2022 ini.
“Sebelumnya hal serupa sudah pernah mangkrak juga di desa yang sama. Yaitu Desa Bladokulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo pada anggaran Jasmas tahun 2021 kemarin. Di tahun 2022 ini ternyata masih terulang, ini tidak bisa dibiarkan” Jelas Budi Harianto pada Selasa,(10/01/2023)
Menurutnya, Melihat tatacara yang dilakukan oleh anggota DPRD fraksi Gerindra dapil 5 tersebut, ada dugaan kuat dengan adanya indikasi dalam melakukan kongkalikong oleh anggota DPRD tersebut dengan pihak CV pemenang lelang tender. Dugaan sementara adalah dengan mengatasnamakan salah satu kelompok tani di desa setempat untuk menerima bantuan Pokir yang nantinya akan di gunakan untuk kepentingan pribadi , keluarga ataupun golangannya sendiri.
“Kami akan melayangkan surat secara resmi ke pihak terkait. Salah satunya adalah inspektorat Kabupaten Probolinggo dan kantor Kejaksaan guna untuk segera melakukan audit terkait pelaksanaan dan penggunaan anggaran dana yang berjumlah ratusan juta rupiah,”pungkas secara tegas koordinator Tim PAKOPAK (Persatuan Ketua Organisasi Probolinggo Anti Korupsi).
Terpantau di titik lokasi pengerjaan proyek pengeboran sumur dangkal yang ada di Desa BladoKulon (Blok Grintingan) Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Pobolinggo tersebut, sekarang hanya tersisa bekas pengerjaan proyek yang mangkrak tersebut, dan tanpa ada satupun pekerja apalagi papan informasi proyek.
Sesuai data yang ada, lelang tender proyek pada tahun 2022 tersebut dimenangkan oleh CV Masri Anugerah Jaya (Dsn,Tengah RT 01 RW 07 ,Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo) dengan anggaran Rp,124.884.000,00.
Sementara ditahun sebelumnya, pemenangnya adalah CV Java Indonesia (Dsn Pasar RT 06 RW 03,Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar) dengan anggaran Rp,123.849.000,00
Mangkraknya proyek Pokir anggota DPRD dapil 5 fraksi Gerindra tersebut diduga lantaran dalam pelaksanaannya bukan dikerjakan oleh CV lain, bukan pihak kontraktor pemenang tender sendiri.
Saat dikonfirmasi di kantornya, Kepala Desa BladoKulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa pihaknya tidak tahu menahu terkait adanya pengerjaan proyek tersebut.
“Kalau isunya itu program melalui dana Jasmas salah satu Anggota DPRD kabupaten Probolinggo. Jangankan jumlah anggaran, anggota DPRD fraksi apa saja saya tidak tau. Pasalnya tidak satupun dari anggota DPRD ataupun pihak terkait berkomunikasi dengan saya ataupun pihak desa.” Tegas Kepala Desa yang dikenal dekat dengan warganya ini.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaedi menjelaskan bahwa semua sudah sesuai prosedur. Semua CV pemenang tender yang ditunjuk telah tanda tangan kontrak sesuai Surat Perintah Kerja (SPK).
Dirinya juga menjelaskan mengenai peranannya (Dinas Pertanian /red), Orientasi seputar Proyek PL (POKIR DEWAN) terutamanya mengenai pengerjaan proyek PL di desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan yang merupakan Pokir anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi Gerindra (AH Mulyadi) tersebut anggota DPRD nya sendiri yang mengajukan siapa CV yang akan mengerjakan. Dinas Pertanian hanya sebatas melakukan verifikasi.
“Kami sudah melaksanakan sesuai prosedur yang ada,fakta dilapangan kami tidak tau. Kejadian serupa oleh anggota DPRD fraksi Gerindra dapil 5 tersebut bukan hanya kali ini saja,tahun lalu juga sama mangkrak,”Jelasnya.
Di sekitar lokasi proyek, sejumlah warga menjelaskan bahwa proyek Pokir Jasmas tersebut merupakan dari anggota DPRD Kab.Probolinggo Fraksi Gerindra Dapil 5 (ML) yang merupakan warga Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan.
Sementara lokasi pengeboran sumur dangkal tersebut berada pada lahan/tanah milik (MT) warga desa Sumberkledung, yang tidak lain saudara/adik Kandung Anggota DPRD kabupaten Probolinggo dapil 5 fraksi Gerindra.
“Kalau memang program ini bener bener demi kesejahteraan masyarakat, setidaknya koordinasi ke pemerintah desa atau warga setempat, bukan malah semaunya sendiri. Toh, dari dulu titik itu gak bisa di bor, kenapa gak pindah titik lokasi saja. Gitu minta dapat dukungan warga, gak mungkin lah,” Cetus beberapa warga sembari menikmati sarapan pagi di sawahnya. (Shol)
