SURABAYA AMN -Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII saat ini tengah berkongres yang dipusatkan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Publik masih menunggu siapa sosok yang kelak menjadi nahkoda PMII berikutnya.
Wakil Sekretaris IKA PMII Jatim, Muslih Hasyim Sufy berharap siapapun yang kelak terpilih menjadi Ketua Umum PB PMII bisa membawa PMII lebih baik. Ia mendorong PMII bisa menjadi mitra kritis-strategis bagi pemerintah. Menurutnya, paradigma aktivis mahasiswa di era 80 – 90’an yang menjaga jarak dengan pemerintah harus diubah.
“Idealisme itu bukan berarti menjaga jarak atau bahkan harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Ke depan, PMII harus jadi mitra kritis-strategis pemerintah,” tegas mantan Ketua Korcab PMII Jatim itu, Senin (22/3/2021).
Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri ini menilai dengan menjadi mitra kritis-strategis pemerintah, PMII bisa menjembatani program-program pro rakyat. Terlebih banyak alumni PMII yang saat ini ada di pemerintahan dan memegang jabatan strategis.
Mantan Sekretaris KNPI Jatim ini mengatakan, PMII tak hanya punya kewajiban menyuarakan aspirasi rakyat. Tapi yang terpenting mengawal kepentingan itu hingga diterima dan dieksekusi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.
“Saya kira tidak haram PMII dekat dengan pemerintah, yang penting idealisme sebagai identitas aktivis mahasiswa tidak boleh luntur. Saat pemerintah salah, harus diingatkan dengan lisan. Kalau tidak didengar, baru dingatkan dengan aksi,” ujar alumni UINSA Surabaya tersebut.
Direktur Utama PT Elang Gas Abadi ini mengingatkan agar PMII mulai melakukan penataan kader. Menurut Muslih, saat ini kader PMII lebih banyak yang berminat menjadi politisi, selain juga dosen. Sementara untuk enterpreneur dan birokrat masih sangat kurang.
Ia mencontohkan, meskipun gubernur Khofifah alumni PMII tapi untuk level eselon II Pemprov Jatim saat ini hanya ada dua kader PMII. Fakta ini menjadi parameter minimnya kader PMII di birokrasi. Padahal birokrasi juga medan pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Saya kira masih banyak lini dan ruang pengabdian yang harus diisi oleh kader PMII, salah satunya birokrasi atau ASN. Ke depan perlu lebih banyak lagi kader PMII yang menjadi birokrat,” pungkas Muslih. (Sugik )
