Lumajang – Akuratmedianews.com Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus baik, agar menghasilkan Kebijakan yang tepat sasaran dan memiliki kepastian hukum.Penegasan ini disampaikan Bupati Lumajang. Ir. Indah Amperawati. Msi, salam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang (15/4/2026).

Menurut Indah Amperawati, kualitas regulasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Karena itu, setiap Raperda tidak boleh disusun secara terburu-buru tanpa kajian yang komprehensif.

“Setiap regulasi harus disusun dengan kehati-hatian, dan terukur, serta mengacu pada asas pembentukan peraturan yang baik, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan memiliki kepastian hukum,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi menjadi hal mutlak, sehingga tidak terjadi konflik regulasi yang justru dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, substansi Raperda juga harus disusun secara aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan.

Sementara itu dalam Rapat Paripurna sebelumnya Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma SH. mengatakan,

bahwa arah kebijakan ini disusun untuk memastikan pembangunan daerah tidak jauh dari kebutuhan riil masyarakat.

“Raperda ini bukan hanya aturan, tetapi solusi untuk kebutuhan masyarakat yang kita hadapi sehari-hari,” tegasnya.

Salah satu fokus utama Pembahasan adalah Raperda tentang irigasi. Bagi Lumajang yang memiliki basis pertanian kuat, ketersediaan air menjadi penentu utama keberhasilan panen. Ketika irigasi tidak optimal, petani menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya.

Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan air lebih terencana dan berkelanjutan,” sehingga petani memiliki kepastian dalam bercocok tanam dan mampu meningkatkan produktivitasnya”.pungkasnya.

Dengan pendekatan ini, regulasi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari masyarakat, tetapi menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan nyata di lapangan.(naf)

The post Jaga Kualitas Regulasi, Agar Penyusunan Raperda Tidak Tumpang Tindih appeared first on Akurat Media News.

Dalam kunjungannya, Kapolres mendatangi Sriyono (33), warga Dusun Pandean, Desa Mulyorejo, yang sejak kecil menderita Polio sehingga mengalami keterbatasan dalam berjalan. Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-harinya cukup terbatas dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak.

Tak sekadar berkunjung, AKBP Alaiddin juga menyerahkan bantuan sosial berupa kios kontainer lengkap dengan aneka jajanan. Bantuan itu diharapkan dapat menjadi sarana usaha bagi Sriyono untuk menopang kebutuhan sehari-hari.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Semoga bantuan ini berkah dan bisa bermanfaat,” ujar Kapolres.

Bantuan tersebut disambut haru oleh pihak keluarga. Yanti, kakak Sriyono, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarganya.

“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres atas kepedulian dan bantuannya,” ungkap Yanti.

Dalam kesempatan itu, Yanti juga menceritakan pengalaman dirinya bersama sang adik yang sempat tersesat saat pulang dari sanggar disabilitas di Desa Bejagung. Mendengar hal tersebut, Kapolres langsung merespons dengan memerintahkan Kapolsek Singgahan agar memberikan pendampingan transportasi bagi Sriyono.

“Tolong Pak Kapolsek diantar ya, biar tidak lagi kesasar,” tegasnya.

Tak hanya fokus pada Sriyono, perhatian juga diberikan kepada ibundanya, Siti Kartini (79), yang tengah menderita diabetes. Kapolres bahkan menginstruksikan petugas Dokkes untuk membantu akses pengobatan bagi lansia tersebut.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa peran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang peduli terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitarnya.

The post Kapolres Tuban Serahkan Bantuan untuk Warga Disabilitas appeared first on Akurat Media News.

Lumajang -Akuratmedianews.com.Aparat Polres Lumajang bersama Polsek Pronojiwo mengamankan empat orang yang diduga melakukan Pungli  dengan Modus penarikan karcis secara paksa terhadap wisatawan di kawasan Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Senin (13/4/2026).

Penangkapan itu dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait adanya praktik penjualan atau penarikan karcis tidak resmi di sempadan Sungai Glidik yang berada dibawah area wisata tersebut.

Humas Polres Lumajang, Ipda Suprapto, menjelaskan bahwa petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penertiban dan  mengamankan empat orang yang diduga melakukan penarikan karcis secara paksa kepada wisatawan, baik asing maupun lokal,” ujarnya.

Keempat  masing-masing berinisial J (21), MT (30), MM (23), dan M (17). Seluruhnya diketahui berasal dari Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.

Menurut Suprapto, para terduga pelaku diamankan saat melakukan aktivitas penarikan karcis secara tidak resmi. “Mereka tertangkap tangan di lokasi dengan perannya masing-masing”. jelas Suprapto

Selanjutnya, keempat orang tersebut dibawa ke Mapolres Lumajang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan  Polres Lumajang  masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut.

Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat dan wisatawan agar tidak memberikan pembayaran di luar ketentuan resmi pengelola wisata. Jika menemukan praktik serupa, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas setempat.(naf)

The post Polres Lumajang Bekuk Empat Orang Terduga Pungli di Tumpak Sewu appeared first on Akurat Media News.

Surabaya – Akuratmedianews.com Di tengah operasi besar terhadap rokok ilegal dan dugaan penyimpangan pita cukai, muncul satu sikap tegas dari pelaku industri, yaitu HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup).

Gus Lilur mendeklarasikan lima amanat utama yang disebut sebagai PANCA AMPERA yang artinya Lima Amanat Petani Tembakau Madura – Nusantara.

Menurut Gus Lilur, lima poin ini merupakan refleksi langsung dari realitas di lapangan—yang selama ini dihadapi oleh jutaan petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat di Indonesia.

“Ini bukan sekadar aspirasi. Ini adalah suara dari bawah. Suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi fondasi industri tembakau nasional,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Senin (13/4).

Pertama, Stop Kriminalisasi Pengusaha Rokok Pribumi. Gus Lilur menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional. Ia menilai, dalam praktik di lapangan, kerap terjadi pendekatan yang menyamaratakan antara pelaku usaha kecil dengan jaringan pelanggaran yang lebih besar.

“Pengusaha rokok pribumi, khususnya skala UMKM, tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Mereka adalah bagian dari ekonomi rakyat. Kalau ada pelanggaran, harus dilihat konteksnya. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan,” katanya.

Ia menambahkan, banyak pelaku usaha kecil yang justru terjebak dalam sistem yang tidak ramah, mulai dari tingginya biaya cukai hingga kompleksitas regulasi.

Kedua, Stop Rokok Ilegal. Di sisi lain, Gus Lilur menegaskan bahwa praktik rokok ilegal harus dihentikan. Menurutnya, rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak ekosistem industri yang sehat.

“Rokok ilegal harus ditindak tegas. Ini penting untuk menjaga fairness dalam industri. Tapi penindakan harus tepat sasaran, bukan justru melemahkan pelaku usaha legal yang sedang tumbuh,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa solusi terhadap rokok ilegal tidak cukup dengan penindakan, tetapi juga harus diikuti dengan pembenahan sistem agar pelaku usaha memiliki jalur legal yang lebih terjangkau.

Ketiga, Terbitkan Cukai Khusus Rokok Rakyat. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perlunya kebijakan khusus dalam sistem cukai bagi industri rokok rakyat. Dan itu, sudah dijanjikan oleh Menteri Keuangan.

Gus Lilur menilai, skema cukai yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil. Struktur tarif yang tinggi justru menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang secara legal.

“Kita butuh skema cukai khusus untuk rokok rakyat. Ini penting agar pelaku usaha kecil bisa masuk ke sistem resmi tanpa terbebani biaya yang tidak realistis,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini juga akan berdampak langsung pada pengurangan rokok ilegal, karena pelaku usaha memiliki alternatif legal yang lebih memungkinkan.

Ketiga, Sukseskan KEK Tembakau Madura. Gus Lilur juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai solusi jangka panjang.

Menurutnya, KEK Tembakau akan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah tembakau, memperkuat hilirisasi industri, serta menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“KEK Tembakau Madura bukan hanya proyek ekonomi. Ini adalah jalan keluar untuk membangun industri tembakau yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan KEK, Madura dapat bertransformasi dari sekadar daerah penghasil bahan baku menjadi pusat industri bernilai tinggi.

Kelima, Pemerintah RI Mendukung dan Menyejahterakan Jutaan Petani Tembakau Indonesia. Poin terakhir menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada petani tembakau sebagai aktor utama dalam rantai industri.

Gus Lilur menyebut, selama ini petani sering berada di posisi paling lemah—menghadapi fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, dan minimnya perlindungan.

“Jutaan petani tembakau adalah fondasi industri ini. Kalau mereka tidak sejahtera, maka seluruh rantai industri akan rapuh. Negara harus hadir untuk memastikan mereka mendapatkan harga yang layak dan kepastian usaha,” katanya.

Ia menegaskan, kesejahteraan petani harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan di sektor tembakau.

PANCA AMPERA, menurut Gus Lilur, bukan sekadar pernyataan sikap, tetapi arah kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.

“Kalau kita ingin industri tembakau Indonesia kuat, maka kita harus mulai dari bawah—dari petani, dari pelaku usaha rakyat. Jangan sampai mereka terus menjadi pihak yang paling lemah dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka,” tutupnya.

The post PANCA AMPERA: Lima Amanat Petani Tembakau Madura – Nusantara appeared first on Akurat Media News.

Hal ini ditegaskan oleh Bupati sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola distribusi LPG bersubsidi agar berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan yang konsisten dan terukur di lapangan.  Untuk itu, ia meminta pengawas program Makan Bergizi (MBG) melakukan pengecekan secara menyeluruh guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem distribusi yang lebih tertib dan transparan, sekaligus memastikan ketersediaan LPG tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pengawasan harus berjalan dengan baik dan menyeluruh, sehingga setiap ketentuan dapat dipatuhi bersama,”  ujarnya.

Menurut orang nomor satu di Lumajang ini, sinergi antara pemerintah, pengawas, dan seluruh pihak terkait menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi LPG di Kabupaten Lumajang.

Dengan kerja sama yang baik, pengelolaan distribusi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang juga terus mendorong peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan aturan di lapangan, agar setiap layanan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan penguatan pengawasan dan komitmen bersama, diharapkan distribusi LPG 3 kilogram dapat semakin tertib, terarah, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

The post Bupati Lumajang Larang SPPG Gunakan  LPG Bersubsidi appeared first on Akurat Media News.

Operasi yang dimulai sejak Sabtu (11/4/2026) pukul 23.00 WIB hingga pukul 03.30 WIB ini merupakan respons atas laporan masyarakat yang merasa resah dengan maraknya aksi balap liar di lokasi tersebut.

Selain itu, petugas juga menemukan adanya aktivitas mencurigakan saat melakukan pemantauan di lapangan.

Kasihumas Polres Tuban, Iptu Siswanto menyampaikan bahwa dalam operasi tersebut petugas melakukan penyisiran dan penertiban di sepanjang ruas jalan yang kerap dijadikan arena balap liar.

“Dalam razia kali ini, kami melibatkan sekitar 65 personel gabungan. Seluruh akses jalan hingga jalur kecil yang biasa digunakan pelaku untuk melarikan diri juga kami tutup,” ungkapnya.

Hasilnya, sebanyak 71 unit sepeda motor yang diduga terlibat dalam aktivitas balap liar berhasil diamankan petugas.

Para pemilik kendaraan yang ingin mengambil sepeda motornya diwajibkan melengkapi seluruh komponen sesuai spesifikasi teknis, seperti spion, knalpot standar, serta kelengkapan lainnya.

Selain itu, mereka juga harus menunjukkan dokumen resmi berupa SIM dan STNK sebagai bukti kepemilikan.

“Jika sudah sesuai spesifikasi teknis, kendaraan bisa dikembalikan. Namun tetap dilakukan penilangan,” imbuh Siswanto.

Sebagai bentuk efek jera, para pemuda yang terjaring razia juga dikenai sanksi tambahan berupa mendorong sepeda motor sejauh kurang lebih 4 kilometer dari lokasi penertiban menuju Mapolres Tuban, yang sempat menjadi perhatian warga sekitar.

Tak hanya penindakan, petugas juga memberikan imbauan kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya, khususnya pada malam hari, guna mencegah keterlibatan dalam kegiatan berisiko.

“Kami berharap orang tua ikut berperan aktif mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam kegiatan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” tegasnya.

Polres Tuban memastikan akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap aksi balap liar sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Tuban.

The post Polres Tuban Amankan Puluhan Motor saat Razia Balap Liar appeared first on Akurat Media News.

Harapan tersebut disampaikan saat menutup Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jawa Timur di Pesantren Sunan Bejagung 2, Tuban, Minggu (12/4/2026).

Menurut Kiai Miftah, penentuan awal Agustus bukan tanpa alasan, melainkan mengikuti siklus muktamar sebelumnya yang juga digelar pada bulan yang sama, seperti Muktamar di Jombang.

“Pelaksanaan Muktamar NU pada awal Agustus tanggal 1–5 itu sudah menjadi siklus,” ujarnya di hadapan ratusan peserta Muskerwil dari unsur pengurus harian, badan otonom, lembaga PWNU, hingga PCNU se-Jawa Timur.

Meski waktu pelaksanaan mulai mengerucut, lokasi Muktamar ke-35 NU hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Sejumlah opsi mengemuka, mulai dari kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, hingga kawasan pesantren di berbagai daerah.

Beberapa pesantren yang disebut di antaranya Pesantren Walisongo Situbondo yang diasuh KH.Cholil As’ad, pesantren di Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga opsi di Sumatera Barat yang mendapat dukungan lintas provinsi.

“Semua masih kita rapatkan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kiai Miftah juga menekankan pentingnya mengingat akar sejarah NU yang lahir dari tradisi pesantren. Ia mengaitkan tradisi tersebut dengan model kaderisasi sejak masa Rasulullah melalui konsep ashabush shuffa.

Tokoh-tokoh besar seperti Abu Hurairah hingga Shalahuddin Al-Ayyubi disebut sebagai contoh keberhasilan kaderisasi berbasis nilai keilmuan dan spiritualitas.

Ia juga menyinggung sejarah berdirinya NU yang tidak lepas dari peran ulama besar seperti Syekh Nawawi al-Bantani dan Kholil Bangkalan, yang mewariskan simbol-simbol perjuangan melalui isyarat ayat, tongkat, dan tasbih.

Namun demikian, Kiai Miftah menilai tantangan NU saat ini masih besar, terutama dalam bidang ekonomi. Ia menyebut mayoritas warga NU yang mencapai sekitar 87 persen dari total 95 persen Muslim Indonesia belum sepenuhnya unggul secara ekonomi.

“Simbol tongkat Nabi Musa itu belum kita jalankan secara maksimal, terutama dalam menyejahterakan umat,” katanya.

Sementara itu, dalam pembukaan Muskerwil, Wakil Rais PWNU Jawa Timur KH.Abdul Matin Djawahir menekankan pentingnya mengembalikan NU pada Qonun Asasi serta memperkuat posisi syuriyah sebagai pimpinan tertinggi organisasi.

Ia menyampaikan pesan Rais PWNU Jatim Anwar Manshur agar seluruh jajaran NU tetap menjaga marwah struktur kepemimpinan.

“Kemanapun NU berjalan, jangan sampai melenceng dari Qonun Asasi. Rais Aam ibarat kiai, sedangkan Ketua Tanfidziyah ibarat santri,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada lembaga yang posisinya melampaui Rais Aam. Menurutnya, supremasi syuriyah harus dijaga sebagai ruh organisasi, terutama dalam memasuki abad kedua NU.

Sejumlah rekomendasi strategis turut dihasilkan dalam Muskerwil sebagai bahan untuk Munas, Konbes, dan Muktamar ke-35 NU. Di antaranya penguatan tiga pilar pemberdayaan ekonomi (UMKM, hilirisasi pertanian/perhutanan sosial, serta filantropi/ZIS), pengembangan layanan kesehatan berbasis jamaah melalui rumah sakit dan klinik NU, serta pelembagaan Aswaja dan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Dengan berbagai agenda tersebut, Muktamar ke-35 NU diharapkan tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan keumatan di masa depan.

The post PBNU Targetkan Muktamar ke-35 Digelar Awal Agustus appeared first on Akurat Media News.

Lumajang – Akuratmedianews.com Langkah tegas yang di ambil  Bupati Lumajang, Ir. Indah Amperawati Msi, menutup operasional sebuah pangkalan LPG 3 kilogram di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, setelah ditemukan indikasi kuat adanya penimbunan lebih dari  1.000 tabung. Sabtu (11/3/2026).

Pemerintah Kabupaten Lumajang lakukan langkah tegas terhadap praktik penyimpangan distribusi energi bersubsidi.

Menurut Indah Amperawati, tindakan tegas ini, bukan sekadar penindakan administratif, melainkan pesan keras bahwa distribusi LPG bersubsidi harus berpihak pada masyarakat yang berhak.

Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, agen, dan pangkalan LPG yang digelar sebelumnya, menyusul meningkatnya keluhan warga terkait kelangkaan gas melon di berbagai wilayah.

Masih menurut Bupati, kelangkaan LPG 3 kilogram tidak terjadi begitu saja, melainkan kuat dugaan dipicu oleh praktik yang menyimpang dari ketentuan distribusi. Karena itu, pemerintah daerah bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan.

“Kelangkaan ini tidak bisa dilepaskan dari dugaan praktik penimbunan. Karena itu kami langsung lakukan pengecekan,” tegasnya.

Hasil inspeksi menunjukkan adanya jumlah tabung LPG yang jauh melampaui batas kewenangan pangkalan. Temuan ini menjadi bukti kuat bahwa distribusi tidak berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

“Tapi setelah ada bukti yang akurat, hari ini kami tindak tegas,” lanjutnya.

Dampak dari penyimpangan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain sulit diperoleh, harga LPG bersubsidi di tingkat pengecer dilaporkan melonjak hingga Rp24 ribu sampai Rp25 ribu per tabung. Bahkan di wilayah terpencil, harga bisa menembus Rp35 ribu, jauh di atas harga yang seharusnya.

Kondisi ini dinilai tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga mencederai tujuan utama subsidi energi yang seharusnya melindungi kelompok rentan. Pemerintah daerah pun menilai praktik seperti ini tidak bisa ditoleransi.

“Saya mengingatkan untuk yang kesekian kalinya, jangan main-main soal pelayanan kepada rakyat,” ujar Bupati dengan nada tegas.

Bupati menegaskan seluruh mata rantai distribusi LPG 3 kilogram, mulai dari SPBE, agen, hingga pangkalan agar menjalankan perannya secara bertanggung jawab. Transparansi dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci agar distribusi tetap adil dan merata.

Penindakan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola energi yang lebih akuntabel di daerah. Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan akan terus memperkuat pengawasan, termasuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melaporkan indikasi penyimpangan.

Dengan langkah tegas ini, diharapkan distribusi LPG 3 kilogram dapat kembali normal, harga lebih terkendali, dan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari praktik yang merugikan kepentingan bersama.

Pada kesempatan yg sama Bupati Perempuan pertama di Kabupaten Lumajang ini juga mengajak masyarakat untuk jadi Pengawas Distribusi, dan berani melaporkan kalau ada penyimpangan.(naf).

The post Bupati Lumajang Tutup Pangkalan LPG Nakal appeared first on Akurat Media News.

Magetan – Akuratmedianews.com Upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga lingkungan terus digencarkan Pemerintah Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Salah satunya melalui kerja bakti massal yang dikemas dalam program Gerakan Jumat Asri, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa.

Kegiatan yang dijadwalkan di kawasan Puja Sera/KDMP ini menjadi bagian dari implementasi program nasional Gerakan Indonesia Asri, yang menitikberatkan pada kepedulian lingkungan serta mitigasi risiko bencana, khususnya banjir di musim penghujan.Jumat (10/4/2026).

Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngariboyo, Sukadi, ST, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan semata, tetapi juga sebagai langkah strategis membangun partisipasi masyarakat secara luas.

“Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kolektif, apalagi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Gerakan Jumat Asri ini turut melibatkan unsur Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kecamatan Ngariboyo sebagai bentuk sinergi antara pemerintah desa dengan aparat keamanan dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kerja bakti tersebut juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Tim Penggerak PKK, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pengurus dan anggota KDMP.

Seluruh peserta diminta membawa peralatan kerja bakti masing-masing guna mendukung efektivitas kegiatan, mulai dari alat kebersihan hingga perlengkapan penunjang lainnya.

Selain untuk membersihkan lingkungan, kegiatan ini juga diarahkan untuk mengantisipasi potensi penyumbatan saluran air yang dapat memicu genangan hingga banjir saat intensitas hujan meningkat.

Pemerintah desa berharap, melalui Gerakan Jumat Asri ini, semangat gotong royong dapat terus terjaga dan menjadi budaya yang berkelanjutan, sekaligus mempererat solidaritas sosial antarwarga dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka.(Hst).

The post Gerakan Lingkungan Digencarkan, Jumat Asri Jadi Momentum Kebersamaan Warga Desa Ngariboyo appeared first on Akurat Media News.

JAKARTA -Akuratmedianews.com Asosiasi Presisi, yang merupakan perkumpulan penyelenggara riset persepsi publik di Indonesia dengan keanggotaan 32 lembaga survei, mengecam keras pernyataan Saiful Mujani yang dinilai mengandung narasi provokatif terhadap Presiden Prabowo Subianto di tengah situasi global yang tidak menentu.

Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menyebut pernyataan tersebut berpotensi memicu kegaduhan politik nasional. Ia menilai, di tengah konflik bersenjata di sejumlah kawasan dunia, tekanan ekonomi global, serta ancaman siber yang meningkat, narasi yang bersifat provokatif sangat tidak tepat untuk disampaikan ke publik.

“Sebagai seorang akademisi dan profesor, seharusnya menyampaikan pernyataan yang mengedukasi masyarakat. Begitu pula sebagai peneliti politik, mestinya berbasis data, bukan opini yang cenderung emosional,” ujar Anas dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, pernyataan yang menyebut “mengkonsolidasikan diri menjatuhkan Prabowo” dan “tidak bisa menasihati Prabowo” dinilai tendensius dan mengarah pada serangan personal, bukan kritik berbasis kebijakan. Ia juga menyoroti penggunaan nama pribadi alih-alih jabatan resmi presiden dalam pernyataan tersebut.

Asosiasi Presisi juga mempertanyakan motif di balik munculnya narasi tersebut. Mereka menilai, pernyataan itu bisa saja berkaitan dengan momentum situasi global, seperti potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), serta ancaman kelangkaan barang akibat konflik geopolitik yang berdampak luas hingga ke Indonesia.

Lebih lanjut, Anas menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif dan solutif, bukan justru mengarah pada provokasi.

“Perlu dibedakan antara kritik dan hasutan. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi jika sudah mengarah pada upaya memecah belah atau menciptakan instabilitas, tentu itu harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ARCI, Baihaki Siradj, turut memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa narasi yang berkembang saat ini perlu disikapi secara bijak oleh seluruh pihak, terutama tokoh publik.

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, setiap pernyataan tokoh publik memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kritik dan tanggung jawab sosial agar tidak memicu kegaduhan,” ujar Baihaki.

Ia juga menambahkan bahwa stabilitas politik nasional merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik dan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.

Sebagai informasi, Asosiasi Presisi menaungi sejumlah lembaga survei nasional, di antaranya Poltracking Indonesia, Parameter Politik Indonesia, FIXPOLL, Trust Indonesia, Voxpol Center, Puskapi, serta ARCI.

Asosiasi Presisi berharap seluruh elemen bangsa dapat menjaga kondusivitas nasional dan mengedepankan narasi yang memperkuat persatuan, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.(Red).

The post Asosiasi Presisi Kecam Pernyataan Saiful Mujani, Dinilai Berpotensi Ganggu Stabilitas Politik Nasional appeared first on Akurat Media News.