Jember,akuratmedianews.com – Bupati Jember Hendy Siswanto menyatakan Ruang Fiskal dikabupaten Jember akan semakin menyempit ditahun mendatang. sempitnya ruang fiskal itu diakibatkan karena beban anggaran belanja wajib dan mengikat di Pemerintah Kabupaten semakin meningkat dan harus ditampung dalam Perda APBD 2022. Kondisi itu juga disebabkan oleh perhatian serius pemerintah dalam menangani Pandemic Covid 19.
Demikian disampaikan Hendy saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD 2022 diruang Sidang Paripurna DPRD Jember. “Jadi harap maklum, Ruang fiskal kita kedepan semakin berat mengingat banyak belanja wajib dan mengikat yang harus ditampung,”ujarnya di Gedung DPRD Jember, senin (08/11).
Ruang fiskal daerah berdasar perhitungan pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan mutlak penggunaannya yang bersifat wajib berikut jenis belanja mengikat, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.
Menurut Hendy, resiko fiskal akibat dari kondisi ekonomi makro, tingginya ketergantungan dana transfer pusat, kian besarnya alokasi belanja pegawai seiring penambahan jumlah pegawai CPNS serta P3K dari tahun 2019 dan 2021, dan resiko bencana alam maupun pandemi Covid-19.
Konsekuensi atas sempitnya ruang fiskal adalah hambatan terhadap aspek fleksibilitas Pemkab Jember mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan kreatif yang menjadi prioritas bagi kepentingan rakyat dan daerah.
Sedangkan, APBD 2022 diproyeksikan oleh Hendy senilai Rp4,39 triliun atau turun lebih kecil Rp39 miliar dibanding APBD 2021 yang sebesar Rp4,44 triliun. Terdapat defisit Rp586,4 miliar yang ditutup dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021.
Dengan rincian belanja operasi Rp2,99 triliun; belanja modal Rp879,1 miliar; belanja tidak terduga Rp44,3 miliar; belanja transfer Rp481,9 miliar; dan pembiayaan daerah direncanakan Rp586,4 miliar,” urai Hendy.
Hendy menetapkan prioritas anggaran yang diantaranya untuk pertumbuhan UMKM dan pertanian, pemerataan pembangunan konektivitas antar wilayah, peningkatan SDM, pariwisata kelestarian budaya, infrastruktur perekonomian daerah, keberlangsungan lingkungan ketahanan bencana daerah, dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
“Dengan tidak mengurangi urgensi dan kebutuhan sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Jember, maka penganggaran pada sektor-sektor prioritas lainnya telah dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah,” tukasnya. [Ahmad Hasan Halim]
5
0.5