Menjaga komitmen perbaikan kinerja, Kemenag Jatim pimpinan Dr. KH Husnul Maram, MHI., melangsungkan Konsinyering di Hotel Royal Senyiur Pasuruan (29/8/2023). Acara tersebut diikuti utusan Kemenag Kabupaten Kota se Jawa Timur, baik dari Kakankemenag, Kabid, Kasi, maupun Kasubag setempat. Hadir dalam kesempatan itu adalah Kepala Bidang PHU, Bpk. Dr. H. Abd. Haris Hasan, M.Pd.I., MHI., dan jajaran Ketua tim pada bidang PHU, yaitu H. Ahmad Alauddin, Hj. Fentin Istifaiyah, Hj. Eliana, dan H. Edi Susilo. Sedangkan lintas sektor yang hadir adalah Bank Muamalat.
Beberapa narasumber pun dihadirkan dalam rangkaian diskusi panel yang berlangsung selama tiga hari, yaitu 29 Agustus hingga 31 Agustus 2023. Dari Badan Pengelola Keuangan Haji misalnya, hadir sebagai narasumber adalah Deputy of Risk Management BPKH, Dr (Cand) Eko Surya Lesmana, CTP, CRP, CIB,CPM, LCCC, CBRS.
“Perlu diketahui, bahwa BPKH saat ini memenuhi unsur WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini sebagai bentuk bahwa kami utamakan profesionalitas sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan dana haji,” terang alumnus Universitas Indonesia tersebut.
Dalam hal akad atau perjanjian pengelolaan dana haji, BPKH menetapkan akad wakalah.
“Dana setoran awal haji kami alirkan sebagai bentuk investasi yang mana menjadi sumber alokasi nilai manfaat untuk haji. Transparansi kami tekankan melalui virtual account yang bisa diakses oleh semua jamaah haji.”
Pemilik tagline otak Jerman, hati Makkah tersebut, menjelaskan Rasionalisasi dana haji.
“Seperti diketahui, komposisi utama dalam BPKH adalah setoran awal 25 juta rupiah untuk mendapatkan porsi haji, dilanjut dengan subisidi nilai manfaat, dan setoran lunas. Komposisi tersebut tentunya juga disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh Komisi VIII DPR RI. Per Juni 2023, dana pengelolaan haji mengalami penurunan sebesar 6,10 % dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan naiknya biaya masyair, nilai kurs, dan inflasi saat musim haji 2023. Namun hal ini (Dana Kelolaan) masih memiliki potensi naik jelang akhir tahun 2023.”
“Komposisi dana tersebut dialokasikan pada produk investasi sukuk, sukuk koperasi, reksadana, dan juga investasi langsung yang kami alirkan melalui Bank Mualamat. Dalam hal dana tersebut pun, kami juga bekerjasama dengan IDB (Islamic Development Bank).
Sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan dana haji, Eko menekankan tingkat keamanan dana yang dikelola oleh BPKH.
“Para jamaah mohon selalu yakin dan tidak terpancing isu yang tidak benar terkait pengelolaan dana haji. Karena kami selalu mengutamakan strategi manajemen resiko agar investasi dana haji tersebut selalu aman. Dalam hal ini, resiko gagal bayar sebisa mungkin diantisipasi.”
“Rasio likuiditas wajib kami dua kali lebih besar dari BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Diantara sumber likuiditas adalah giro dan tabungan. Dalam hal pengelolaan, rasio investasi dengan penempatan dana adalah 74,50 % : 25,50 %. Hal ini kami lakukan untuk mewujudkan solvabilitas atau rasio kecukupan dana, yang mana sekarang mencapai 100, 53 %.”
Terkait biaya penyelenggaraan haji pada 2024, Eko memastikan hal tersebut belum ditentukan karena dipengaruhi biaya yang diterapkan oleh Arab Saudi. Sedangkan biaya haji tahun 2023, Eko menjelaskan detail realisasi biaya haji yang telah berlangsung.
“Realisasi biaya haji pada 2023 adalah Rp. 90.050.000, yang terdiri dari Bipih sekitar 50 juta dan nilai manfaat 40 juta. Tingginya kebutuhan alokasi nilai manfaat, tentunya membutuhkan banyak pendaftar ibadah haji. Tentu, kita berharap situasi ekonomi normal, yaitu kurs rupiah stabil dan tidak ada inflasi. Selain itu, tidak ada kenaikan harga-harga yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, karena hal tersebut sangat mempengaruhi besaran nilai manfaat.”
Di akhir, Eko menekankan bahwa BPKH menerapkan Pengelolaan Keuangan Haji Aman, Efisien, dan Likuid, sesuai amanat UU No. 34/2014. adapun diskusi panel yang berlangsung pada malam hari tersebut dimoderatori Sekretaris MUI Jatim, Dr. Lia Istifhama.
