Konsisten, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Kemenag Jatim) dibawah kepemimpinan Dr. H. Husnul Maram, menjalin kemitraan dengan Komisi VIII DPR RI sebagai bentuk pelayanan untuk jamaah haji. Tepatnya, Kemenag melangsungkan Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun 2023 kepada peserta jamaah haji waiting list, atau yang masuk daftar tunggu. Kali ke delapan, manasik haji pun dilangsungkan di Hotel Royal Senyiur, Prigen, Pasuruan.
Tepatnya Minggu, 10 September 2023, Kemenag Jatim menghadirkan narasumber anggota Komisi VIII DPR RI, Nyai Hj. Anisah Syakur dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jatim Dr. Abd. Haris Hasan, M.Pd.I., MHI.
Nyai Anisah Syakur, sapaan akrab politisi dari PKB yang berangkat dari Dapil II Jawa Timur tersebut, menyampaikan pentingnya manasik haji.
“Sebelum berangkat haji, jamaah yang masuk daftar tunggu harus memahami apa itu haji, apa itu umrah, dan syarat rukun keduanya. Jika pemahaman kurang, maka tentu menjadi kendala kualitas selama berhaji.”
Ulama kondang asal Pasuruan tersebut juga menjelaskan bahwa dirinya rutin menyampaikan manasik haji di tengah masyarakat.
“Saya sering menyelenggarakan manasik haji di tengah masyarakat. Tujuannya sederhana, agar masyarakat yang masuk sebagai jamaah waiting list, paham apa saja yang mereka harus siapkan.”
“Musim haji 1445 H, sudah terjadwal bulan Mei 2024. Dan sebelum musim haji ke depan, inilah yang menjadi tujuan penting, agar jamaah haji memahami manasik secara tepat dan utuh. Karena dari musim haji 2023, masih banyak jamaah yang kurang memahami rangkaian ibadah haji, seperti pelaksanaan thawaf, sai, tata cara memakai ihram, dan sebagainya.”
Pengusaha travel tersebut juga menambahkan bahwa tuntunan haji sesuai nash, yaitu Al-Qur’an dan hadis.
“Untuk mencapai kesempurnaan haji, kita harus mengetahui dan mempraktekkan tuntunan haji sesusai nash, Al-Qur’an dan Hadis. Jangan hanya mengandalkan KBIH, atau hanya ingin dituntun saat di tanah suci, namun seyogyanya harus bisa memahami dan belajar secara utuh.”
Terkait kesempurnaan, nyai Anisah Syakur menekankan pentingnya istita’ah.
“Jamaah haji yang diberangkatkan haji, harus diperhatikan istita’ahnya secara fisik, akal, dan manasik. Jangan hanya kemampuan secara finansial, namun juga akalnya penting. Contoh, jangan sampai jamaah pikun, karena nanti akan jadi masalah saat di tanah suci, seperti resiko kesasar, dan sebagainya.”
Terkait biaya, nyai Anisah menjelaskan bahwa meningkatnya biaya haji disebabkan ‘masyair’.
“Dalam komponen biaya haji, terdapat pelayanan Masyair, yaitu biaya untuk prosesi ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Muzdalifah selama empat hari. Biaya itu ditetapkan sepenuhnya oleh Arab Saudi sebagai penyelenggara ibadah haji. Biaya inilah yang membuat naiknya ongkos haji. Masyair inilah yang menyebabkan ongkos haji 2022, seharusnya 98 juta, yang kemudian ditekan dan diatur ulang hingga akhirnya mencapai 55 juta.”
“Menentukan biaya haji yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya itu, tentu melalui diskusi alot antara Kemenag, Komisi VIII, dan BPKH. Alotnya ini karena mempertimbangkan biaya pelayanan haji yang harus dialokasikan dan cadangan dana untuk menyiapkan nilai manfaat dalam musim haji tahun berikutnya. Dan sekali lagi, alotnya mempertimbangkan banyak aspek inilah, yang menjadi sebab mengapa biaya haji 2024 belum diputuskan.”
Sedangkan narasumber kedua yang sekaligus pembuka acara, Kabid PHU Abd. Haris menyampaikan ‘oleh-oleh’ dari acara Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 di Bandung, yang mana ia selaku Ketua Komisi B, Komisi Ibadah, dalam Rakernas.
“Diantara beberapa usulan yang menjadi kajian saat evaluasi, adalah pengurangan waktu musim haji dan petugas non kloter. Pengurangan waktu ini karena terbatasnya hotel di Madinah dan ini berimplikasi pada pelaksanaan arbain dan juga biaya. Kemenag saat Rakernas, juga mengkaji terkait pelaksanaan DAM yang perlu dikaji tentang batas harga, mekanisme, dan pemanfaatan atau distribusi daging DAM”.
Mantan Ketua Sektor VI Makkah saat penyelenggaraan haji 2023 tersebut, juga menyampaikan tentang kewajiban pemerintah dalam kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan.
“Pemerintah selalu menjaga kwajiban dalam hal komitmen pelayanan haji sepenuh hati. Dan inilah yang menjadi alasan bahwa kami pun di Jawa Timur, selain menyelenggarakan manasik haji, juga melangsungkan sajadah wali, sapa jamaah haji dalam waiting list. Sajadah wali ini program yang hanya ada di Jawa Timur.”
Terkait tingginya jamaah wafat, Abdul Haris menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum melunasi biaya haji.
“Sebelum melunasi haji atau memastikan siap berangkat, mohon sudah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kesiapan fisik atau istita’ah. Jangan melunasi dulu, baru kemudian cek kesehatan. Aspek kesehatan penting karena siapapun yang di tanah suci, tentu ingin lancar dalam beribadah.”
Mengenai kuota, Kemenag memilih kuota berkeadilan, bukan kuota penggabungan, dengan tujuan memberikan rasa adil sesuai waktu pendaftaran jamaah haji.
Adapun acara tersebut dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan H. Syaikhul Hadi, M.Fil.I., Ketua Tim Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji, H. Ahmad Alauddin, MM., dan Ketua Tim Administrasi Dana Haji dan Siskohat Hj. Fentin Istifaiyah, M.SI. Sedangkan sebagai moderator adalah Sekretaris MUI Jatim, Dr. Lia Istifhama dan Mochammad Nuryadi.
