Akuratmedianews.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada seluruh pengusaha di Jatim untuk memformulasikan pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja/buruh dengan tepat waktu.
Imbauan ini dikeluarkan mengingat kewajiban pemberian THR harus diterima dari pengusaha kepada pekerja / buruh maksimal H-7 Hari Raya Keagamaan. Sekaligus merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian THR keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaaan.
Hal ini juga diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur yang ditujukan untuk Bupati/Walikota se-Jatim perihal Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025.
“Dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya untuk menyambut Hari Raya Keagamaan, pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja/buruh sesuai ketentuan. Untuk itu, kami minta kepada para pengusaha untuk mempersiapkan diri dan memformulasikan besaran THR yang nantinya diberikan kepada para pekerja/buruh,” ujarnya ditengah kunjungan ke Pamekasan, Selasa (18/3/2025).
Gubernur Khofifah mengingatkan bahwa pemberian THR merupakan hak pekerja / buruh yang tidak boleh terabaikan dan harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. “Dengan mempersiapkan pemberian THR jauh-jauh hari, pengusaha diharapkan dapat menghindari keterlambatan serta memastikan proses pembayaran berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Khofifah.
Melalui SE Gubernur itu, Gubernur Khofifah menjelaskan THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Menurutnya, pekerja/buruh yang mempunyai Hubungan Kerja dengan pengusaha bedasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
“Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan,” ucap Khofifah
“Dalam SE Gubernur itu, besaran THR keagamaan diberikan dengan ketentuan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proposional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan Masa Kerja (Bulan) : 12 x 1 bulan upah,” tambahnya.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa meskipun masih ada waktu yang cukup panjang hingga menjelang hari raya lebaran, para pengusaha diharapkan segera memformulasikan perencanaan keuangan mereka untuk memastikan pemberian THR agar tidak mengganggu keberlanjutan operasional perusahaan.
“Dengan mempersiapkan anggaran THR sejak awal, pengusaha dapat menjaga stabilitas cash flow dan menciptakan suasana yang kondusif di tempat kerja menjelang lebaran,” imbuh Khofifah.
“Diharapkan THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil,” harapnya.
Gubernur Khofifah juga mengimbau para pekerja / buruh untuk tetap menjaga semangat kerja dan mengoptimalkan kinerja mereka selama bulan Ramadan. “Bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita semua untuk mempererat ikatan sosial di lingkungan kerja, serta meningkatkan produktivitas. Saya mengajak semua pekerja untuk tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat berdampak positif pada kinerja perusahaan dan keberlanjutan ekonomi di Jatim,” tukasnya.
Sementara itu, dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi online, Khofifah juga minta kepada para perusahaan aplikasi memberikan bonus hari raya keagamaan kepada seluruh pengemudi dan kurir online. Hal ini, sejalan dengan SE Menaker RI Nomor M/3/HK.04.00/III/2025.
Menurut Khofifah, pemberian bonus hari raya keagamaan bagi pengemudi dan kurir online dilakukan kepada mereka yang produktif dan berkinerja baik secara proporsional sesuai kinerja dalam bentung uang tunai.
“Dengan perhitungan sebesar 20 persen dari rata rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bonus hari raya keagaman diberikan oleh perusahaan aplikasi kepara seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi,” terang Gubernur Khofifah.
Secara khusus, Gubernur Khofifah minta kepada Bupati/Walikota agar memperhatikan, mengawasi dan mendorong kepada perusahaan di Wilayah masing masing untuk melaksanakan kewajiban dalam hal pembayaran THR keagamaan sesuai aturan perundang undang.
Kepada perusahaan, Gubernur Khofifah yang mampu memberikan THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo pembayaran.
Pemprov Jatim melalui Disnaker Prov. Jatim, Gubernur Khofifah berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja, termasuk THR, dapat terpenuhi dengan baik, serta mendorong para pengusaha untuk menjaga hubungan industrial yang sehat dan produktif.
“Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan setiap provinsi,kabupaten/kota membentuk posko satgas ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum tunjangan hari raya keagamaan tahun 2025,” terang Khofifah.
Adapun, posko satgas THR keagamaan Disnakertrans Provinsi Jatim Tahun 2025 sebanyak 15 tempat. Diantaranya adalah posko induk Disnakertrans Jatim, UPT BLK Pasuruan, UPT BLK Mojokerto, UPT BLK Singosari, UPT BLK Tulungagung-Trenggalek, UPT BLK Madiun, UPT BLK Kediri, UPT BLK Ponorogo, UPT BLK Tuban, UPT BLK Jombang, UPT BLK Nganjuk, UPT BLK Bojonegoro, UPT BLK Jember, UPT BLK Situbondo, dan UPT BLK Sumenep.
Untuk pelayanannya akan dibuka mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 27 Maret 2025. Dengan jadwal pelayanan Senin-Kamis (08.00 WIB – 15.00 WIB) Jum’at (08.00 WIB – 15.30 WIB). Selain itu, Disnakertrans Prov Jatim membuka pelayanan konsultasi terkait THR secara online melalui email disnakertrans@jatimprov.go.id. Nantinya, Posko satgas ini akan terintegrasi melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id.
“Dengan persiapan yang matang, pemberian THR di Jatim dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi pekerja dan mendukung kelancaran operasional perusahaan,” pungkasnya.
