Akurat Media News Jakarta : Anggota Komisi III DPR RI meminta Polri segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk mencabut paspor Jozeph Paul Zhang.
Untuk pencabutan paspor tersebut dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 25 Permenkumham tersebut, maka jika pemegang paspor telah dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatan pidana yang diancam dengan hukum paling kurang 5 (lima) tahun, atau statusnya dalam red-notice interpol, maka paspornya dapat ditarik oleh pejabat imigrasi yang berwenang,” kata Arsul, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/4/2021).
“Jika ternyata penarikan paspor tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya, dan karenanya paspornya secara fisik tidak dapat ditarik, maka agar Ditjen Imigrasi menggunakan kewenangan mencabut paspor Jozeph Paul Zang berdasarkan Pasal 35 huruf h, yang menetapkan pencabutan paspor dalam hal upaya penarikan tidak bisa dilakukan,” papar Arsul.
Sosok Jozeph Paul Zhang Mulai Terkuak
Seperti diketahui, Polri menegaskan pihaknya segera menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoelyono. Setelah itu, dokumen DPO akan diberikan kepada Interpol agar pria yang mengaku sebagai nabi ke-26 dan diduga menistakan agama itu ditangkap.
“Bareskrim Polri akan segera mengeluarkan daftar pencarian orang yang tentunya DPO ini akan diserahkan ke Interpol,” ujar Rusdi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (19/4).
Polri menilai Jozeph Paul Zhang melakukan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam UU ITE serta penistaan agama yang diatur dalam KUHP.
“Unsur pasal yang bisa dikenakan, pertama, ujaran kebencian dalam UU ITE dan penodaan agama yang ada di KUHP, dikenakan Undang-Undang ITE khususnya Pasal 28 Ayat 2, kemudian KUHP tentang penodaan agama itu Pasal 156 huruf a,” sambungnya.( Hd )
