Hal ini dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, Subehan SE. M.M, bahwa kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada kelompok rentan.

Oleh karena itu, tahun ini hampir dua Milyar rupiah dialokasikan lansung untuk kebutuhan buruh, dan dipastikan dana publik tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat yang paling membutuhkan.

“Setiap rupiah DBHCHT dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan buruh tembakau dan keluarganya, mengurangi kerentanan sosial, serta membuka peluang agar mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi,” ujar Subehan.

Masih menurut Mantan Kabag Umum ini, Pengelolaan dana ini diawasi secara ketat, melibatkan partisipasi buruh dan asosiasi pekerja, sehingga program yang dijalankan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana benar-benar memberikan manfaat langsung kepada kelompok yang menjadi prioritas.

Dengan pendekatan ini, DBHCHT bukan sekadar sumber administrasi, melainkan instrumen pemberdayaan, keadilan sosial, dan keberpihakan Pemkab Lumajang pada kelompok buruh yang paling rentan, sekaligus menjadi contoh pengelolaan dana industri yang berpihak kepada masyarakat.

The post Disnaker Gelontor Kelompok Rentan Buruh Tembakau Rp 1,9 Miliar appeared first on Akurat Media News.

Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Lumajang, Ester Pramedina, SKM, M.Kes, mengatakan, bahwa alokasi dana tersebut difokuskan pada pengadaan alat kesehatan, pelayanan gizi masyarakat, serta pengelolaan jaminan kesehatan.

“Alokasi dana tersebut untuk memperkuat sarana prasarana, memperluas pelayanan gizi, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang lebih baik. Karena penggunaan DBHCHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan daerah,” ungkapnya, saat dikonfirmasi Akurat Media News di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, bahwa dana tersebut juga dipergunakan untuk pelayanan gizi masyarakat, seperti pemberian makanan tambahan di desa-desa lokus stunting. Sementara program jaminan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan cakupan layanan (UHC), terutama bagi warga tidak mampu.

Melalui program ini, masyarakat kurang mampu akan mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan lewat pembayaran premi BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, sistem kapitasi di puskesmas turut memperkuat layanan dasar agar lebih merata dan berkelanjutan.

Menurut  Ester, dari total anggaran, alokasi terbesar diberikan untuk jaminan kesehatan masyarakat sebesar Rp7 miliar. Sementara pengadaan alat kesehatan dan penunjang medis menyerap Rp 2,95 miliar, dan pelayanan gizi masyarakat mendapat Rp1,75 miliar.

Hingga pertengahan September 2025, realisasi anggaran masih berlangsung. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian program akan dilakukan di akhir tahun, seiring dengan berakhirnya masa anggaran. Dengan dukungan DBHCHT ini, Dinas Kesehatan berharap layanan kesehatan di Lumajang semakin optimal, baik dari sisi sarana, tenaga medis, maupun program pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Anggaran tiap program disesuaikan dengan kebutuhan, bukan dibagi rata, dan kami memprioritaskan berdasarkan urgensi dan dampak kegiatan,” pungkasnya.

The post Dinas Kesehatan Lumajang Digelontor DBHCHT Sebesar 11,7 Miliar appeared first on Akurat Media News.