Penggeledahan tersebut dilakukan penyidik KPK dalam rangka mencari bukti tambahan terhadap tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam penggeledahan itu, 5 orang penyidik KPK diterima oleh penjaga rumah M. Eriyanto dan disaksikan dua asisten rumah tangga.

“Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan saudara Kusnadi. Apalagi, saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas,” ujar LaNyalla di Jakarta pada Senin (14/4/2025) sore.

“Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” tambahnya.

LaNyalla juga menunggu penjelasan dari KPK mengapa rumahnya yang tidak ada kaitannya dengan perkara Kusnadi dijadikan obyek penggeledahan.

Ia juga berharap KPK menyampaikan ke publik, bahwa tidak ditemukan apapun di rumahnya terkait obyek perkara dengan tersangka Kusnadi. Sehingga, tidak merugikan dirinya yang sudah terframing akibat berita penggeledahan tersebut.

“Saya sudah baca berita acara penggeledahan yang dikirimkan via WA oleh penjaga rumah, jelas di situ ditulis ‘dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara,” ungkap LaNyalla penuh tanda tanya.

“Jadi sudah selesai. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kok bisa alamatnya rumah saya. Padahal saya tidak ada hubungan apapun dengan Kusnadi,” pungkasnya.

The post LaNyalla Kaget Rumahnya Digeledah KPK, Kaitkan dengan Kusnadi appeared first on Akurat Media News.

Acara yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, ini dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Tuban yang akrab disapa Mas Lindra  didampingi oleh Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro dan Sekda Tuban, Budi Wiyana.

Rakor ini bertujuan memperkuat komitmen kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, terutama setelah dilantik. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa.

“KPK terus memantau penggunaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Oleh karena itu, kami mendorong pengawasan yang lebih ketat agar dana publik benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Setyo Budiyanto.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara kepala daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi. Setyo bahkan menyinggung kasus terbaru di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang menjadi bukti bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah kunci untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Selain itu, KPK turut mengingatkan agar dana desa dikelola dengan transparan, meskipun nominalnya relatif kecil. Menurutnya, penyalahgunaan dana desa tetap berpotensi merugikan masyarakat jika tidak diawasi dengan baik.

Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Kehadiran mereka semakin memperkuat sinergi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih.

Di akhir sambutannya Setyo Budiyanto kembali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjaga transparansi dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan internal di setiap daerah adalah langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan semakin banyak daerah yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menegaskan bahwa Pemkab Tuban berkomitmen penuh dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami akan terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan dan anggaran dikelola dengan penuh integritas. Arahan dari KPK dalam rakor ini menjadi bekal penting bagi kami untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah,” ujar Mas Lindra.

The post Bupati Tuban Ikuti Rakor KPK terkait Komitmen Pemerintahan Bersih appeared first on Akurat Media News.