Salah satunya adalah penggantian Jembatan Jenggolo di ruas Jalan Jenu–Merkaurak yang mulai dikerjakan sejak awal Agustus 2025.

Jembatan dengan ukuran 22,60 meter x 10 meter tersebut dikerjakan oleh CV. Vina Valen Jaya dengan pagu anggaran sebesar Rp9,745 miliar yang bersumber dari APBD 2025.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan, penggantian Jembatan Jenggolo merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat.

“Jembatan yang sudah tua atau rusak perlu diganti untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas,” ujarnya usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Tuban dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT ke-80 RI, Jumat (15/8/2025).

Menurut Lindra, infrastruktur yang kokoh akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, mulai dari sekolah, bekerja, hingga pendistribusian barang.

“Dengan akses jembatan yang memadai, kami berharap pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat,” tuturnya.

Ia juga memohon dukungan dan doa masyarakat agar proyek ini berjalan lancar tanpa hambatan, dan selesai tepat waktu. Masyarakat diminta bersabar karena pembangunan jembatan memerlukan ketelitian serta waktu pengerjaan yang tidak singkat.

“Kami berharap Jembatan Jenggolo memiliki kualitas yang baik dan dapat dimanfaatkan warga dengan aman serta nyaman,” pungkasnya.

The post Penggantian Jembatan Jenggolo Tuban Diharapkan Perlancar Mobilitas Warga appeared first on Akurat Media News.

Sebagai gantinya, ia memilih strategi lain untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan aset milik pemerintah.

“Ada cara lain atau strategi untuk peningkatan PAD,” ujar Bupati yang akrab disapa Lindra itu.

Menurut Lindra, Pemkab Tuban sudah lama tidak menaikkan PBB, bahkan kebijakan tersebut belum menjadi prioritas. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Pati, dimana PBB direncanakan naik hingga 250 persen, sehingga memicu penolakan dan berujung demonstrasi besar-besaran.

“Kebijakan masing-masing daerah itu hak prerogatif kepala daerah. Kalau di Tuban, kami rasa masih mumpuni tanpa menaikkan PBB,” tuturnya.

Bupati dua periode itu menilai, peningkatan PAD tidak harus selalu mengandalkan penyesuaian tarif pajak. Salah satu alternatif yang tengah disiapkan adalah optimalisasi pengelolaan aset pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Bagaimana aset-aset milik pemerintah itu bisa dikelola oleh BUMD, sehingga pendapatan yang masuk ke pemerintah daerah juga akan meningkat,” jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satu aset yang dapat dikelola oleh BUMD yaitu Komplek Tuban Abirama. Potensi pendapatan dapat digarap melalui pengisian tenant yang tersedia maupun pengelolaan area parkir.

“Kalau di Abirama, kita bisa kelola tenant-tenantnya atau parkirnya,” pungkasnya.

The post Belum Ada Rencana Naikkan PBB Seperti Pati, Bupati Tuban Pilih Optimalkan Aset Daerah untuk Dongkrak PAD appeared first on Akurat Media News.

Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Tuban, Rabu (13/8/2025) sore.

Sidang dimulai dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang menyatakan pembahasan KUA-PPAS telah rampung pada 9 Agustus 2025.

Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp813,07 miliar, yang terdiri dari, pajak daerah Rp435,70 miliar, retribusi daerah: Rp339,85 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp20,71 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp16,79 miliar

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan Rp2,325 triliun, transfer antar daerah Rp144,30 miliar, sehingga total pendapatan daerah mencapai Rp3,282 triliun.

Adapun belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3,452 triliun, terdiri dari belanja operasional Rp2,135 triliun, belanja modal Rp791,17 miliar, belanja tidak terduga Rp10,81 miliar, belanja transfer Rp514,97 miliar, defisit sebesar Rp170,05 miliar akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga pembahasan berjalan lancar.

“Semoga pembangunan Kabupaten Tuban pada tahun 2026 terlaksana semakin baik, agar kita mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutur Lindra.

Ia menegaskan, penyusunan KUA-PPAS 2026 mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Serta diselaraskan dengan program pemerintah pusat, provinsi, dan visi-misi daerah. Program yang masuk dalam dokumen ini difokuskan pada pelayanan publik dan kebutuhan prioritas masyarakat.

“Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah, pengertian, dan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, dan negara,” terangnya.

Ketua DPRD Tuban Sugiantoro mengatakan dokumen KUA-PPAS yang disepakati akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk evaluasi. Setelah itu, pembahasan Raperda APBD 2026 akan dimulai.

“Target kami Raperda APBD 2026 tuntas September, paling lama Oktober,” tegasnya.

The post DPRD dan Pemkab Tuban Setujui KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp3,45 Triliun appeared first on Akurat Media News.

Pada sektor pengadaan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencatat transaksi sebesar Rp531 miliar, sementara e-purchasing mencapai Rp291 miliar. Namun, KPK menemukan anomali seperti penggunaan e-katalog dengan harga lebih tinggi padahal tersedia opsi lebih murah, serta penyedia snack yang berasal dari luar daerah.

Pola tak wajar juga ditemukan pada transaksi e-purchasing, di mana paket diinput oleh penyedia pada dini hari dan langsung ditransaksikan saat itu juga.

Sejumlah proyek strategis 2024–2025, termasuk pembangunan RSUD dr. R. Koesma, turut menjadi sorotan karena adanya adendum berulang, proses tender yang kurang kompetitif, serta pengadaan hibah yang berpotensi tumpang tindih akibat keterlambatan proposal.

“Kami dorong Inspektorat melakukan probity audit terhadap proyek strategis agar pengawasan tidak hanya administratif, tetapi berbasis risiko,” tegas Kepala Satgas Korsup Wilayah III KPK, Wahyudi.

Dari sisi capaian, skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Pemkab Tuban mengalami kenaikan dari 87,79 pada 2023 menjadi 91,81 pada 2024. Namun, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) justru turun 2,23 poin, dari 79,22 menjadi 76,99. Penurunan ini dipicu rendahnya nilai pada komponen pengelolaan PBJ, SDM, anggaran, dan pelayanan perizinan di DPMPTSP.

Penurunan tersebut berasal dari rendahnya skor pada sejumlah komponen internal, antara lain pengelolaan PBJ, SDM, anggaran, serta pelayanan perizinan (DPMPTSP).

“Beberapa responden mengaku memberikan uang atau fasilitas kepada petugas. Ini tetap masuk kategori gratifikasi dan tidak boleh dilakukan,” ujar Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti.

Disisi lain, Ely mengapresiasi sejumlah kemajuan yang telah dicapai Pemkab Tuban, termasuk pelaksanaan sepuluh proyek strategis daerah yang tengah berjalan pada 2025. Namun, ia menegaskan masih ada area-area krusial yang membutuhkan mitigasi berkelanjutan.

Menurut Eli, korupsi tidak harus menunggu niat jahat, bahkan seringkali muncul akibat longgarnya sistem.

“Kuncinya adalah penguatan sejak hulu, dari perencanaan, penganggaran, sampai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ini yang terus kami kawal,” tegasnya.

Menanggapi temuan KPK, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Tuban, Anton Tri Laksono menjelaskan bahwa transaksi e-purchasing bisa dilakukan kapan saja karena sistem LPSE berbasis aplikasi.

“Kalau LPSE ini sistemnya pakai aplikasi, jadi kapanpun kan bisa. Itu kelebihannya,” tuturnya.

Terkait penggunaan e-katalog dengan harga lebih tinggi, Anton menyatakan bahwa harga menjadi opsi terakhir, yang paling penting ialah spek barang.

“Harga itu terakhir, sebenarnya yang pertama kali pasti speknya dulu. Speknya yang dibutuhkan apa, kalau harganya sama-sama murah tapi speknya tidak sesuai, pasti tidak dipilih,” ucapnya.

The post KPK Temukan Anomali Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Tuban appeared first on Akurat Media News.

Sebelum penandatanganan berita acara persetujuan, Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tuban menyampaikan kesimpulan hasil pembahasan Raperda, kemudian dilanjutkan dengan pandangan akhir dari seluruh fraksi.

Juru Bicara Banggar, Munir menjelaskan, usai mendengarkan jawaban tertulis dan langsung dari Bupati Tuban pada 4 Agustus 2025 atas pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) langsung dilaksanakan dan tuntas pada 7 Agustus 2025.

“Dengan selesainya pembahasan itu, maka Banggar DPRD Tuban mengambil kesimpulan bahwa Raperda P-APBD 2025 dapat disetujui dan dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD untuk menjadi Perda,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengapresiasi kepada seluruh anggota DPRD dan jajaran SKPD atas sinergi dan kolaborasi dalam menyusun perubahan APBD ini.

“Ketepatan waktu penetapan Perda ini sangat penting agar program-program pembangunan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Lindra sapaan akrab Bupati.

Ia optimistis rancangan perubahan anggaran tahun ini telah disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, antara eksklusif dan legislatif memiliki kesamaan pandangan dalam menyusun Raperda APBD 2025.

“Kami berharap sinergitas dan kemitraan yang telah dibangun akan terus terpelihara dan dapat ditingkatkan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban,” tuturnya.

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, hasil persetujuan ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Evaluasi tersebut guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja sejak diterima, Gubernur akan memberikan hasil evaluasi untuk kemudian dibahas kembali dengan DPRD,” katanya.

Setelah itu, berita acara tindak lanjut hasil evaluasi dan keputusan pimpinan DPRD tentang tindak lanjut hasil evaluasi akan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi peraturan daerah yang kemudian menjadi dasar untuk penetapan Perda tentang P-APBD 2025.

“Semoga Perubahan APBD 2025 ini benar-benar membawa manfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Tuban maupun masyarakat Jawa Timur secara umum,” pungkasnya.

Adapun Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan yang semula Rp3,263 triliun berkurang sebesar Rp9,4 miliar, sehingga menjadi Rp3,254 triliun. Belanja yang semula Rp3,263 triliun berkurang sebesar Rp9,4 miliar, sehingga jumlah belanja setelah perubahan Rp3,254 triliun.

Sedangkan untuk pembiayaan daerah, meliputi penerimaan pembiayaan daerah yang semula Rp170,3 miliar bertambah Rp127,4 miliar sehingga jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp297,7 miliar.

Lalu, Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan sebesar Rp717,1 miliar bertambah Rp50,4 miliar sehingga menjadi 767,6 miliar. Pendapatan Transfer sebelum perubahan 2,546 triliun berkurang 59,8 miliar, sehingga menjadi Rp2,486 triliun.

Belanja Operasional sebelum perubahan, Rp2,240 triliun berkurang Rp32,3 miliar sehingga menjadi Rp2,208 triliun. Belanja Modal sebelum perubahan Rp660,1 miliar bertambah Rp162,8 miliar sehingga menjadi Rp823,5 miliar. Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan Rp23,4 miliar berkurang Rp16,6 miliar, sehingga menjadi Rp6,7 miliar.

Terakhir, untuk Belanja Transfer sebelum perubahan Rp59,9 miliar bertambah Rp4,1 miliar sehingga menjadi Rp64 miliar.

The post Dok! DPRD dan Pemkab Tuban Sepakati Raperda P-APBD 2025 Jadi Perda appeared first on Akurat Media News.

Peluncuran aplikasi ini diikuti perwakilan DPRD Kabupaten Tuban, Kepala Dinsos P3A PMD, dan dihadiri pilar Sosial Kabupaten Tuban.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky memberikan apresiasi atas diluncurkannya inovasi Si ADAM yang dikembangkan Dinsos P3A dan PMD Kabupaten Tuban bersama Pendamping Penyandang Disabilitas Mental (PPDM). Menurutnya, aplikasi tersebut mampu menyentuh aspek yang acap kali terlewat.

“Saya sangat bangga dengan diluncurkannya aplikasi Si ADAM ini, semoga membawa manfaat yang signifikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, aplikasi tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektoral. Mulai dari pilar sosial, Pemkab Tuban, bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor swasta.

Mas Lindra sapaan akrab Bupati Tuban mengatakan aplikasi tersebut telah dilengkapi sejumlah fitur. Keberadaan fitur tersebut akan sangat membantu kinerja pilar sosial.

Aplikasi berbasis website tersebut, lanjut Mas Lindra diharapkan terus dikembangkan dengan menyentuh aspek lainnya. Mereka yang telah sembuh dari disabilitas mental sering kali mendapat label negatif. Kondisi tersebut menjadi penghambat bagi mereka dalam mencari pekerjaan. “Karenanya, mereka yang dinyatakan telah sehat perlu mendapat pendampingan wirausaha,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Tuban menegaskan kolaborasi yang ditunjukkan saat ini harus terus dikuatkan. Program dari tiap Pilar Sosial Kabupaten Tuban yang terlibat harus disinkronkan. Sehingga tidak ada program maupun aplikasi yang tumpang tindih. Dengan demikian, membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Pendamping Penyandang Disabilitas Mental Kabupaten Tuban, Agus Susanto menyebutkan aplikasi Si ADAM merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas pendamping penyandang disabilitas mental.

Fitur unggulan dari aplikasi ini berupa perangkat GPS Tracker sebagai alat bantu mencari lokasi pasien gangguan mental.

“Adanya fitur ini dapat mengetahui lokasi terbaru dari ODGJ,” kata Agus.

Selain itu, aplikasi tersebut juga dilengkapi dengan fitur “Master Keluarga” untuk mengatur data kependudukan pasien. Fitur “Master Pasien” yang digunakan menginput data pemeriksaan pasien. Mulai dari foto, data kependudukan, riwayat pemeriksaan, hingga riwayat bantuan yang diterima.

Agus menerangkan pada aplikasi Si ADAM juga dilengkapi “Master Resep Obat” berisi data riwayat pemeriksaan, obat, dan fasyankes yang diakses. Melalui aplikasi ini dapat diketahui seluruh data pemeriksaan pasien lengkap petugas pendamping pasien.

The post Layani ODGJ, Pemkab Tuban Luncurkan Aplikasi Si ADAM appeared first on Akurat Media News.

Dalam rombongan berisi juga para pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Tuban ini, rombongan ingin mengenal lebih dekat proses produksi semen ramah lingkungan. PT SBI selama ini dikenal dengan salah satu produsknya berupa semen ramah lingkungan.

General Manager Pabrik Tuban, Priyatno dalam sambutannya menyampaikan bahwa lebih dari kunjungan tersebut merupakan wujud kolaborasi dan sinergi lintas sektoral untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Sebagai bagian dari industri strategis, Solusi Bangun Indonesia memberikan kontribusi kami melalui penyediaan solusi bahan bangunan inovatif, berkualitas, dan ramah lingkungan untuk mendukung perwujudan pembangunan berkelanjutan dan peningkata perekonomian di Kabupaten Tuban dan Provinsi Jawa Timur,” kata Priyatno.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban, Jawa Timur 2025-2030, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan yang selaras dengan program pembangunan berwawasan lingkungan, salah satunya melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Tuban, Drs. Agus Wijaya M.AP menyampaikan apresiasinya kepada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang telah berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM. Serta keterlibatan dalam program-program yang diselenggarakan oleh Pemkab Tuban.

”Solusi Bangun Indonesia tidak hanya membangun secara fisik, namun mendorong pemberdayaan. Kami mengapresiasi program-program yang sudah dijalankan termasuk pertanian terintegrasi seperti budi daya melon dengan pengairan lahan kering,’’ ujarnya.

Inovasi seperti ini, lanjut Agus, memunculkan inspirasi bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ini perlu dipertahankan dan tingkatkan.

‘’Pemkab Tuban mendukung sepenuhnya agar tercipta penguatan ekonomi berbasis masyarakat, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban,” tutur Agus Wijaya.

Kunjungan yang diawali dengan paparan ini pun dilanjutkan dengan berkeliling area pabrik untuk melihat langsung operasi dan proses produksi semen ramah lingkungan yang tengah gencar didorong oleh Solusi Bangun Indonesia.

“Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengenalkan lebih dekat bagaimana Solusi Bangun Indonesia menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, untuk menghadirkan semen Dynamix yang memiliki 32% emisi karbon lebih rendah dari pada produk semen konvensional, namun tetap memberikan kualitas sesuai peruntukkannya,” pungkas Priyatno.

Dia berharap, silaturahmi ini mempererat kolaborasi antara Pemkab Tuban dan pelaku industri dalam menggerakkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Tentang PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk adalah sebuah perseroan terbuka yang mayoritas sahamnya (83,52%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG. Perseroan menjalankan usaha yang terintegrasi dari semen, beton siap pakai dengan merek dagang Dynamix dan Semen Andalas, serta agregat dan layanan pengelolaan limbah ramah lingkungan.

Perusahaan mengoperasikan empat pabrik semen terintegrasi masing-masing di Narogong (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur), dan Lhoknga (Aceh – yang dioperasikan oleh anak usaha yaitu PT Solusi Bangun Andalas), dengan total kapasitas 14,86 juta ton semen per tahun, dan mempekerjakan lebih dari 2.000 orang.

The post Untuk Menjalin Sinergi, Pemkab Tuban Kunjungi Pabrik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk appeared first on Akurat Media News.

Data itu disampaikan Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono dalam Rapat Paripurna DPRD Tuban dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Laporan Badan Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, Senin (4/8/2025).

Joko menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan sekaligus penerbitan izin usaha pertambangan berada di tangan pemerintah pusat, yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi.

“Data pemegang izin usaha pertambangan dari pemprov. Rinciannya, sudah resmi berizin sebanyak 90 dan terindikasi ilegal sebanyak 33,” ujar Joko di hadapan para anggota dewan.

Meski menjadi wewenang pemprov, kata Joko, Pemkab Tuban aktif memberikan sosialisasi dan arahan kepada para pelaku usaha tambang agar segera mengurus perizinan dengan menggandeng pihak berwenang, dalam hal ini ESDM Provinsi.

“Bila tidak segera mengurus izin, tentunya menjadi kewenangan institusi terkait (aparat penegak hukum) untuk menertibkan kegiatan tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemkab Tuban secara berkala juga melakukan pendataan terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan dan melaporkan hasilnya kepada pemprov dan instansi terkait.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan meminta data usaha pertambangan. Hal itu diutarakan saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD 2025 pada Sabtu (2/8/2025) lalu.

Dalam kesempatan itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan, Muhammad Ilmi Zada secara tegas meminta data jumlah tambang yang telah berizin, yang masih dalam proses perizinan, serta yang diduga ilegal.

“Jumlah yang sudah resmi ada berapa, jumlah dalam proses perizinan berapa, dan jumlah yang terindikasi ilegal berapa,” ucapnya.

Selain jumlah, Ilmi juga meminta penjelasan mengenai langkah konkret Pemkab Tuban dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal yang meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan.

“Kami mohon penjelasan berikut fakta data dan fakta yang terkait,” tuturnya.

The post Pemkab Tuban Beberkan Data Usaha Tambang, 90 Kantongi Izin dan 33 Diduga Ilegal appeared first on Akurat Media News.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tuban, Esti Surahmi, Jumat (1/8) malam. Dalam sambutannya, Esti menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, untuk membawa pelayanan publik lebih dekat ke tengah masyarakat.

Menurutnya, berbagai layanan disiapkan dalam kegiatan ini, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, kesehatan, hingga layanan sosial. Tak hanya pelayanan, masyarakat juga dihibur dengan ragam kegiatan agar merasa senang dan dilayani secara utuh. Esti berharap, kemudahan akses terhadap layanan ini dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Roadshow Pelayanan Publik ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Sebelumnya kegiatan serupa telah digelar di Kecamatan Merakurak dan Montong. Esti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap kelancaran acara. Ia mencatat, antusiasme masyarakat cukup tinggi, terutama terhadap layanan administrasi kependudukan, kesehatan, dan perizinan.

Sekretaris DPMPTSP Tuban, Asri Buana dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala jarak dan waktu yang membuat sebagian warga kesulitan menjangkau Mal Pelayanan Publik di pusat kota. Maka dari itu, DPMPTSP menggagas roadshow sebagai inovasi pelayanan jemput bola yang melibatkan berbagai instansi.

Selain memberikan layanan langsung, kegiatan ini juga bertujuan menyosialisasikan pentingnya pengurusan dokumen melalui jalur resmi yang aman dan bebas dari perantara tidak bertanggung jawab.

Camat Semanding, Cipta Dwipriyata, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kecamatan Semanding sebagai lokasi kegiatan. Ia menyambut baik kehadiran kegiatan ini di Lapangan Kodok Bende, yang dikenal warga dengan sebutan GKB atau Gelora Kodok Bende.

Ia mengatakan pihak kecamatan telah bersurat kepada seluruh desa dan kelurahan untuk menyosialisasikan kegiatan ini agar masyarakat dapat hadir dan memanfaatkan layanan yang disediakan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Prunggahan Kulon yang telah menyediakan lokasi dan mendukung kelancaran acara.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pelayanan sekaligus hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat Semanding.

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah instansi dengan beragam jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. Di antaranya adalah DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dengan layanan konsultasi perizinan dan non-perizinan kewenangan provinsi dan DPMPTSP Kabupaten Tuban dengan layanan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan umum

Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan layanan KTP, KK, dan akta, Dinas Kesehatan dengan layanan Surat Izin Praktik (SIP) dan SP-PIRT, serta Dinas Tenaga Kerja dengan pelayanan kartu AK-1. Lalu Kementerian Agama juga hadir memberikan layanan sertifikasi halal, ID masjid dan musholla, serta izin operasional pendidikan.

Selain itu, terdapat pelayanan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jatim, Unit Donor Darah PMI, SAMSAT untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan, Puskesmas Semanding dengan layanan cek kesehatan gratis, dan BPKPAD dengan layanan pajak daerah.

Kegiatan roadshow juga dimeriahkan dengan senam pound fit, donor darah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, serta hiburan musik rakyat. Stand-stand dari pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga lokal turut menyemarakkan acara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Endah Nurul Kumarijati, Asisten Administrasi Umum Mokhamad Mahmud, unsur Forkopimka Semanding, kepala OPD, kepala desa dan lurah se-Kecamatan Semanding, serta tokoh masyarakat setempat.

Dengan terselenggaranya Roadshow Pelayanan Publik Vol. 3.0 ini, Pemerintah Kabupaten Tuban berharap pelayanan publik dapat dinikmati secara merata hingga ke wilayah kecamatan dan desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

The post Dekatkan Layanan pada Masyarakat, Pemkab Tuban Jemput Bola dengan Roadshow appeared first on Akurat Media News.

Penutupan PKTBT Latsar ini, dihadiri pula Wabup Tuban, Drs. Joko Sarwono, Sekda Tuban, Budi Wiyana, pimpinan OPD terkait.

Bupati yang akrab disapa Mas Lindra memberikan apresiasi atas ide dan gagasan yang disampaikan seluruh peserta PKTBT Latsar CPNS kali ini. Gagasan yang disampaikan menjadi modal penting bagi CPNS Tuban.

“Ide kreatif dan kepercayaan diri dari CPNS menjadi semangat baru bagi Pemkab Tuban,” ujarnya.

CPNS angkatan ini yang didominasi generasi Z memiliki cara yang kreatif untuk menyampaikan ide dan usulan mengenai suatu program. Kreativitas hendaknya diwadahi dengan cara yang tepat. Sekaligus diarahkan agar membawa manfaat.

Mas Lindra menekankan agar memperkuat kolaborasi lintas OPD dalam penyusunan program. Harapannya, program tersebut mampu menyentuh berbagai aspek. Dengan demikian, membawa manfaat yang lebih besar dan berdampak bagi masyarakat Kabupaten Tuban.

Orang nomor satu di Kabupaten Tuban ini berpesan agar semangat para CPNS terus dijaga. Kreativitas yang ditunjukkan selama Latsar harus dapat diterapkan di unit masing-masing. “Jawab kepercayaan yang diberikan dengan dedikasi nyata dan tanggung jawab,” tuturnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih mengatakan peserta Latsar melakukan studi lapangan untuk membedah 5 isu strategis. Yaitu, integrasi pertanian dan ketahanan pangan, pengembangan pasar tradisional, penataan PKL, integrasi objek wisata, dan digitalisasi pembangunan infrastruktur jalan.

Fien Roekmini menyebutkan kegiatan PKTBT Latsar CPNS Pemkab Tuban Formasi tahun 2024 diikuti 46 orang dan dilakukan sejak Senin lalu.

Metode pembelajaran dilakukan secara blended learning, berupa Learning Manajemen System (LMS), belajar mandiri, dan studi lapangan. Metode ini dimaksudkan agar peserta dapat mengidentifikasi serta memecahkan masalah yang menjadi isu strategis di bawah bimbingan OPD pengampu.

The post Hadiri Penutupan PKTBT, Bupati Tuban Apresiasi Semangat dan Kreativitas CPNS appeared first on Akurat Media News.