Hadir pada kesempatan ini, Wabup Tuban bersama Forkopimda, Sekda Tuban, pimpinan OPD dan Camat, pimpinan BUMD/BUMD, Kepala Desa dan Lurah bersama pengurus KDKMP se-Kabupaten Tuban.

Kegiatan ini sebagai wujud nyata dukungan Pemkab Tuban terhadap program yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Salah satunya pembentukan KDKMP di desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban.

Presiden menargetkan pembentukan 80.000 KDKMP secara nasional, dengan peluncuran bertepatan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Program ini juga dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDKMP.

Mas Lindra,sapaan akrab Bupati Tuban, mengungkapkan kegiatan ini sebagai upaya percepatan operasionalisasi KDKMP di 328 desa/kelurahan di Kabupaten Tuban. Ditargetkan akhir tahun 2025 seluruh desa/kelurahan telah memiliki KDKMP.

Mas Lindra meminta agar KDKMP melengkapi seluruh dokumen persyaratan hukum, sehingga kelembagaannya semakin kuat dan memiliki landasan yang jelas. Dengan adanya tata kelola administrasi yang jelas akan memudahkan koperasi mengajukan bantuan permodalan dan menjalin kerja sama dengan BUMN/BUMD.

Pria lajang ini menekankan KDKMP harus berperan aktif menyediakan produk kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari bahan pangan, gas, hingga layanan kesehatan. Menurutnya, dengan basis kebutuhan pokok, koperasi tidak memerlukan strategi pemasaran yang rumit namun tetap memberikan dampak besar.

Hal ini juga untuk mendukung sinergi antara KDKMP dan BUMN, yang diharapkan mampu memangkas rantai distribusi dan membuat harga produk lebih terjangkau.

“KDKMP memegang prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Dengan begitu, keberadaannya betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat. Manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan nyata,” ungkapnya.

Bupati Tuban dua periode ini berharap keberadaan KDKMP bisa menjadi rujukan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala desa dan pengurus KDKMP harus aktif berkomunikasi dengan OPD, BUMN, maupun instansi terkait.

“Tujuannya, agar operasional KDKMP berjalan baik dan benar-benar memberi manfaat,” tegasnya.

Bupati Lindra menambahkan kehadiran KDKMP diyakini mampu mempercepat roda perekonomian dari tingkat desa hingga kabupaten. Keberadaan KDKMP tidak hanya menjadi wadah usaha, tetapi juga instrumen percepatan ekonomi masyarakat desa. Ini adalah momentum untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Tuban dari sektor rumah tangga.

Dengan dukungan regulasi, pendampingan pemerintah, serta komitmen para pengurus di tingkat desa, KDKMP di Kabupaten Tuban diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

The post Pemkab Tuban Dorong Operasional KDKMP appeared first on Akurat Media News.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten  yang dihadiri Wakil Bupati Joko Sarwono, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rakhmat beserta jajaran, serta seluruh kepala sekolah dari jenjang SD dan SMP.

“Kita harus memastikan pagu atau kuota pendaftaran peserta didik baru ini bisa menampung seluruh anak usia sekolah. Jangan sampai ada yang tertinggal hanya karena tidak ada tempat,” ujar Mas Bupati di hadapan para kepala sekolah.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru harus dilakukan secara gratis. “SPMB ini wajib gratis, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pendapa Kridha Manunggal, Sabtu (24/5/2025) Mas Lindra juga menyoroti masalah anak tidak sekolah. Ia meminta semua pihak berperan aktif dalam menekan angka anak putus sekolah (DO) dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan (LTM).

“Kita harus tekan angka anak putus sekolah dan pastikan anak-anak yang lulus bisa melanjutkan. Ini tanggung jawab kita bersama,” lanjutnya.

Semantara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Abdul Rakhmat, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Bupati terseut. Dalam paparannya, ia menyampaikan hasil analisis jumlah lulusan dan daya tampung sekolah.

Untuk jenjang SD, jumlah lulusan TK/RA mencapai 16.131 anak, sementara daya tampung SD/MI sebesar 23.496 anak. Di jenjang SMP, lulusan SD/MI tercatat 15.960 anak, dengan daya tampung SMP/MTs sebanyak 18.714 anak. Sementara itu, lulusan SMP/MTs berjumlah 15.072 anak, sedangkan daya tampung SMA/SMK/MA sebanyak 15.144 anak.

Rakhmat juga menjelaskan langkah-langkah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). “Pendataan dan verifikasi data ATS adalah langkah awal yang penting untuk memastikan kita memiliki data yang akurat dan bisa menyusun strategi intervensi,” ujarnya.

Kadisdik menjelaskan bahwa pendataan dilakukan sinergi bersama oleh pemerintah desa untuk ATS yang berstatus Belum Pernah Bersekolah (BPB), dan oleh satuan pendidikan untuk ATS yang Drop Out (DO) maupun Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

Penanganan dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan, beasiswa, penyediaan pendidikan nonformal melalui PKBM, pendidikan vokasi serta penyediaan angkutan sekolah gratis.

Terkait pungutan pendidikan, Rakhmat menegaskan bahwa seluruh kegiatan pendidikan harus mengacu pada Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016.

“Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun yang membebani wali murid. Pengadaan seragam sekolah dan buku pelajaran diserahkan kepada orang tua/wali murid. Kegiatan seperti studi tour, outdoor learning, dan studi banding ke luar kota dibatasi secara selektif,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan seremonial seperti wisuda atau pelepasan siswa harus dilaksanakan secara sederhana dan tidak memaksa. Lembar Kerja Siswa (LKS) diganti dengan buku pendamping belajar yang disusun guru dan didigitalisasi.

‘’Serta tidak boleh ada pungutan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah dengan memaksimalkan dana BOS,’’ tandasnya.(*)

The post Di Hadapan Kepala SD dan SMP Bupati Tuban Perintahkan SPMB Gratis appeared first on Akurat Media News.

Tahun ini, Pemkab Tuban berhasil menyabet Juara III dalam ajang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, usai Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/5/2025).

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dedikasi seluruh jajaran Pemkab Tuban, khususnya tim JDIH. Ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik berbasis keterbukaan informasi hukum terus berkembang di Tuban,” ujarnya.

Sesuai pesan Mas Bupati, Aditya Halindra Faridzky, Penghargaan ini diharap menjadi motivasi bagi aparatur Pemkab Tuban dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Terutama berkaitan dengan penyediaan dokumen dan informasi produk hukum di Kabupaten Tuban.

“Penghargaan ini bukan akhir, tetapi titik tolak untuk terus memperkuat akses hukum yang inklusif dan partisipatif di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban, Cyta Sorjawijati, SH., menjelaskan bahwa JDIH Kabupaten Tuban dinilai unggul oleh panelis Pemprov Jatim dalam berbagai aspek penilaian.

“Penilaian meliputi enam aspek utama, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia pengelola, kelengkapan dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana penunjang, serta pemanfaatan teknologi informasi,” jelasnya.

Cyta menyebut bahwa salah satu kekuatan JDIH Tuban adalah kualitas website yang telah memenuhi standar BPHN Kemenkumham RI, serta kelengkapan produk hukum yang tersedia.

“Dokumen hukum yang kami kelola mencakup peraturan perundang-undangan maupun non-peraturan, seperti putusan pengadilan, yurisprudensi, artikel hukum, monografi, buku hukum, hingga naskah akademis dan rancangan peraturan,” terangnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa JDIH Tuban memiliki koleksi produk hukum langka, bahkan sebagian di antaranya telah diterjemahkan dalam bahasa asing sebagai bentuk pengembangan layanan informasi hukum yang lebih luas dan berstandar tinggi.

Menutup pernyataannya, Cyta menegaskan komitmen Pemkab Tuban untuk terus mengembangkan layanan JDIH ke depan.

“Kami sedang menyiapkan sejumlah inovasi, termasuk peningkatan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dan peluncuran aplikasi JDIH berbasis Android dan iOS. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, cepat, dan transparan,” tandasnya.(*)

The post Pemkab Tuban Raih Juara 3 JDIH se-Jatim appeared first on Akurat Media News.

Karena itu, Pemkab Tuban terus mengupayakan program-program pengentasan kemiskinan. Butuh dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mempercepat upaya mengurangi penduduk miskin tersebut. Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas baik skala nasional, provinsi, hingga kabupaten.

Karena itu, Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono saat menghadiri Musyawarah Kerja (Musker) 2 Pengurus Cabang Nadlatul Ulam (PCNU) Tuban, berharap NU mendukung program pengentasan kemiskinan ini.

‘’PCNU dapat turut serta dengan membuat telaah kajian terkait upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban,’’ ujar Joko Sarwono.

Musker 2 PCNU Tuban ini mengankat temau “Meneguhkan Kembali PCNU Tuban sebagai Civil Society yang Digdaya”. Kegiatan digelar di di Ponpes Roudlotul Hidayah, Desa Jegulo, Kecamatan Soko. Hadiri di muskes ini Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH. Abdul Matin Djawahir, Ketua PCNU Tuban, KH. Ahmad Damanhuri, dan pimpinan Lembaga dan Badan Otonom PCNU Tuban.

Pada kesempatan ini, Wabup Tuban, Joko Sarwono mengungkapkan NU telah menjadi mitra Pemkab Tuban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Kabupaten Tuban. Pemkab Tuban berharap program kerja yang disusun PCNU dapat diselaraskan dengan arah kebijakan Kabupaten Tuban.

“Notulensi hasil Musker dapat disampaikan ke Pemkab Tuban melalui dinas terkait,” tambahnya.

Selanjutnya, dokumen tersebut akan menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban. Wabup Tuban menyatakan Pemkab Tuban menetapkan sejumlah berbagai program prioritas pembangunan.

Selain itu, Pemkab Tuban juga terus memaksimalkan pembangunan infrastruktur pada berbagai sektor. Langkah ini diharapkan membawa multiplayer efek diantaranya kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, percepatan mobilitas untuk mendukung percepatan perekonomian.

Pemkab Tuban, kata Joko, berfokus pada peningkatan nilai tambah sektor ekonomi. Potensi Kabupaten Tuban yang semula hanya dijual dalam bentuk mentah, akan didorong agar menjadi produk siap jual.

“Sebagai contoh, petani tidak lagi menjual gabah, tapi didorong untuk dapat menjual beras kemasan berkualitas premium,” sambungnya.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompeten. Kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tapi juga bertumpu pada adat budaya dan agama. Harapannya, mampu mencetak generasi berbudi dan berakhlak luhur serta memiliki kompetensi ahli.

Mantan Kepala Bappeda Tuban ini menerangkan berbagai kebijakan Pemkab Tuban perlu mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk jamaah NU. Hal tersebut menjadi pondasi keberhasilan program pembangunan. Tujuan akhirnya mampu membawa manfaat bagi umat dan bangsa Indonesia. Peran serta jamaah NU dan masyarakat umum menjadi bagian penting dari laju kemajuan Kabupaten Tuban.

PCNU Tuban diharapkan menjadi teladan dalam keberagaman di Kabupaten Tuban. Khidmat NU dalam pembangunan masyarakat Kabupaten Tuban hendaknya dapat dijalankan secara berkelanjutan.

“Pemkab Tuban selalu terbuka menerima nasihat dan saran dari para kyai, tokoh agama, dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Tuban, Ahmad Damanhuri mengatakan Musker ini menjadi wahana untuk mengevaluasi keberhasilan program pada tahun sebelumnya. Sekaligus menjadi forum untuk menyusun program kerja satu tahun ke depan.

“Program yang ada akan disesuaikan dengan kebutuhan umat dan masyarakat Tuban,” tuturnya.

Ahmad Damanhuri menambahkan tema yang diusung menjadi wujud khidmat NU untuk bangsa Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, PCNU Tuban berkomitmen menyelaraskan program kerja dengan visi misi dan program pembangunan daerah. Jamaah NU dituntut agar terus memberikan kontribusi nyata pada berbagai aspek kehidupan.

“Terbaru, NU terus mendorong percepatan sertifikasi tanah waqaf musala, masjid, maupun TPQ,” jelasnya.(*)

The post Pemkab Tuban Minta NU Dukung Program Pengentasan Kemiskinan appeared first on Akurat Media News.

Salah satu fokus utama adalah mendorong koperasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) agar bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana diamanatkan dalam program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban, Agus Wijaya, menegaskan bahwa transformasi LMDH menjadi Koperasi Merah Putih akan membuka peluang besar dalam memperkuat struktur ekonomi masyarakat.

“LMDH memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketika mereka bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih, maka potensi ekonomi di desa akan tumbuh lebih kuat, mandiri, dan terorganisir,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, saat ini di Kabupaten Tuban terdapat 121 koperasi LMDH, terdiri dari 58 koperasi aktif dan 63 koperasi tidak aktif. Salah satunya adalah Koperasi LMDH Rengel Jaya di Desa Rengel, yang turut didorong untuk menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih, sesuai arahan Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, dalam kunjungannya ke Rengel pada Jumat (18/4/2025).

Menurut Agus, upaya ini juga selaras dengan arahan Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air. Ia menegaskan pentingnya transformasi ini juga didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme pengelolaan, serta sinergi dengan berbagai pihak.

“LMDH, GAPOKTAN, dan lembaga ekonomi desa lainnya harus dikelola dengan prinsip modern, transparan, dan inklusif,” tegasn

Kepala Bidang Koperasi Diskopumdag Tuban, Abdul Afif, menambahkan bahwa transformasi kelembagaan akan diperkuat melalui pelatihan, pendampingan manajemen, serta digitalisasi sistem usaha koperasi. “Kami ingin koperasi desa menjadi lembaga yang sehat, kuat, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Koperasi tak hanya soal ekonomi, tapi juga wadah pemberdayaan,” jelas Afif.

Diskopumdag Tuban mencatat, hingga Triwulan I 2025, terdapat 1.377 koperasi di Tuban. Dari jumlah itu, 679 koperasi aktif, sementara 698 lainnya tidak aktif. Jenis koperasi terbanyak adalah Koperasi Wanita (KOPWAN) sebanyak 335 unit dan Koperasi Syariah (KSPS) sebanyak 175 unit. Adapun kecamatan dengan konsentrasi koperasi tertinggi berada di Tuban Kota, Semanding, dan Jenu.

Sebagai penguatan dukungan, Kadiskopumdag juga menyampaikan kembali pesan Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, yang meminta seluruh pemerintah desa, khususnya Desa Rengel sebagai calon percontohan Koperasi Desa Merah Putih, untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

“Program koperasi desa merah putih ini harus berjalan dengan baik dan sesuai aturan.  Adapun dana desa harus digunakan secara transparan dan proporsional, termasuk alokasi minimal 20 persen untuk ketahanan pangan,” imbuhnya.

Dengan dukungan pemerintah pusat, komitmen daerah, serta kesiapan kelembagaan seperti KLMDH Rengel Jaya, Kabupaten Tuban optimistis bisa menjadi pelopor suksesnya program Koperasi Desa Merah Putih di tingkat nasional.(*)

The post Ikuti Program Nasional, Pemkab Tuban Dorong Koperasi LMDH jadi Koperasi Merah Putih appeared first on Akurat Media News.