Berdasarkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP, rincian pengadaan kendaraan tersebut meliputi satu unit mobil dinas pejabat eselon II seharga Rp764.021.000, dua unit mobil dinas operasional kantor/lapangan Rp752.762.000, serta kendaraan operasional berupa 18 unit motor senilai Rp769.220.000.

Kepala Inspektorat Tuban, Aguk Waluyo Raharjo membenarkan adanya rencana pengadaan kendaraan baru tersebut. Menurutnya, usulan itu diajukan untuk mendukung kelancaran operasional. Namun demikian, ia mengaku belum mengetahui apakah rencana itu akan disetujui atau tidak.

“Tapi karena ini efesiensi, saya nggak tahu apakah direalisasi atau nggak, sementara ini belum,” ujar Aguk, Kamis (28/8/2025).

Aguk menjelaskan, dua unit mobil operasional dari tiga mobil yang diajukan merupakan kendaraan dengan kapasitas mesin 1.500 cc dan diseragamkan dengan kendaraan yang sudah ada sebelumnya, yakni merek Mitsubishi Expander.

“Yang satu mobil akan kita kaji, yang dua mungkin akan kita seragamkan dengan kendaraan yang lama Expander 1.500 cc,” terangnya.

Ia mengatakan, penambahan kendaraan baru diharapkan dapat memperluas jangkauan dan mengoptimalkan kinerja para pegawai Inspektorat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Saya maunya kalau tim kita pecah sehingga bisa coverage, artinya pelaksanaan tugasnya nanti bisa dibagi,” imbuhnya.

Diungkap Aguk, sebenarnya Inspektorat Tuban tercatat masih memiliki tujuh unit mobil operasional, namun dua di antaranya telah dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

“Kalau nanti ini di realisasi, berarti kita punya tujuh unit mobil operasional,” pungkasnya.

The post Lagi Efisiensi, Inspektorat Tuban Justru Minta  Mobil dan Motor Dinas Baru Senilai Rp2 Miliar Lebih appeared first on Akurat Media News.

Pada sektor pengadaan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencatat transaksi sebesar Rp531 miliar, sementara e-purchasing mencapai Rp291 miliar. Namun, KPK menemukan anomali seperti penggunaan e-katalog dengan harga lebih tinggi padahal tersedia opsi lebih murah, serta penyedia snack yang berasal dari luar daerah.

Pola tak wajar juga ditemukan pada transaksi e-purchasing, di mana paket diinput oleh penyedia pada dini hari dan langsung ditransaksikan saat itu juga.

Sejumlah proyek strategis 2024–2025, termasuk pembangunan RSUD dr. R. Koesma, turut menjadi sorotan karena adanya adendum berulang, proses tender yang kurang kompetitif, serta pengadaan hibah yang berpotensi tumpang tindih akibat keterlambatan proposal.

“Kami dorong Inspektorat melakukan probity audit terhadap proyek strategis agar pengawasan tidak hanya administratif, tetapi berbasis risiko,” tegas Kepala Satgas Korsup Wilayah III KPK, Wahyudi.

Dari sisi capaian, skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Pemkab Tuban mengalami kenaikan dari 87,79 pada 2023 menjadi 91,81 pada 2024. Namun, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) justru turun 2,23 poin, dari 79,22 menjadi 76,99. Penurunan ini dipicu rendahnya nilai pada komponen pengelolaan PBJ, SDM, anggaran, dan pelayanan perizinan di DPMPTSP.

Penurunan tersebut berasal dari rendahnya skor pada sejumlah komponen internal, antara lain pengelolaan PBJ, SDM, anggaran, serta pelayanan perizinan (DPMPTSP).

“Beberapa responden mengaku memberikan uang atau fasilitas kepada petugas. Ini tetap masuk kategori gratifikasi dan tidak boleh dilakukan,” ujar Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti.

Disisi lain, Ely mengapresiasi sejumlah kemajuan yang telah dicapai Pemkab Tuban, termasuk pelaksanaan sepuluh proyek strategis daerah yang tengah berjalan pada 2025. Namun, ia menegaskan masih ada area-area krusial yang membutuhkan mitigasi berkelanjutan.

Menurut Eli, korupsi tidak harus menunggu niat jahat, bahkan seringkali muncul akibat longgarnya sistem.

“Kuncinya adalah penguatan sejak hulu, dari perencanaan, penganggaran, sampai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ini yang terus kami kawal,” tegasnya.

Menanggapi temuan KPK, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Tuban, Anton Tri Laksono menjelaskan bahwa transaksi e-purchasing bisa dilakukan kapan saja karena sistem LPSE berbasis aplikasi.

“Kalau LPSE ini sistemnya pakai aplikasi, jadi kapanpun kan bisa. Itu kelebihannya,” tuturnya.

Terkait penggunaan e-katalog dengan harga lebih tinggi, Anton menyatakan bahwa harga menjadi opsi terakhir, yang paling penting ialah spek barang.

“Harga itu terakhir, sebenarnya yang pertama kali pasti speknya dulu. Speknya yang dibutuhkan apa, kalau harganya sama-sama murah tapi speknya tidak sesuai, pasti tidak dipilih,” ucapnya.

The post KPK Temukan Anomali Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Tuban appeared first on Akurat Media News.