Aksi nekat para pedagang itu memantik reaksi dari petugas Satpol PP Tuban. Sebaliknya, para pedagang yang hendak ditertibkan justru melakukan perlawanan, hingga adu mulut pun tak terelakkan.

Salah satu PKL, Farid Hendra (47) mengaku kembali menggelar lapak karena himpitan ekonomi. Ia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk melunasi utang modal usaha yang masih menumpuk.

“Apalagi memasuki ajaran baru seperti sekarang ini, kita butuh biaya untuk keperluan sekolah anak,” ucapnya.

Pedagang oleh-oleh dan cinderamata itu mengatakan semenjak larangan berdagang di kawasan tersebut diberlakukan, ia dan rekan-rekannya kelimpungan. Para pedagang telah berusaha untuk mendatangi pejabat dari dinas terkait untuk meminta solusi, namun hasilnya nihil.

“Katanya mau dicarikan tempat, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian,” ujarnya.

Farid menyatakan, para pedagang sebenarnya tidak menolak untuk ditata. Bahkan bila dikenakan retribusi resmi, mereka siap. Terpenting ada kejelasan dan solusi yang tidak memberatkan satu pihak.

“Yang penting kami masih bisa mencari nafkah dengan cara yang layak. Kalau digusur tapi tidak ada tempat pengganti yang layak, ya susah,” ucapnya.

Kini, ia dan rekan-rekannya berharap adanya kebijakan baru yang lebih berpihak. Bukan sekadar larangan semata, akan tetapi tetapi juga penataan yang manusiawi.

“Kami cuma ingin hidup layak. Kami sadar ini kawasan wisata religi. Justru kami ingin ikut menjaga asal diberi ruang yang layak,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatpol PP dan Damkar, Gunadi Tuban menyesalkan tindakan para pedagang yang nekat menggelar kembali lapak di atas trotoar menuju jalur utama makam Sunan Bonang.

“Kita sebelumnya sudah komunikasikan mereka akan ditata, jangan malah membuat tindakan aneh-aneh,” tuturnya.

Gunadi menegaskan sejauh ini masih memberikan toleransi kepada para pedagang. Namun demikian, apabila para pedagang masih tetap ndablek berjualan di atas trotoar, maka tak segan akan diambil langkah tegas.

“Kita tidak main-main, bisa saja kemarin kita angkut dagangannya. Tapi kita masih mengedepankan unsur manusiawi,” ujarnya, Selasa (1/7/2025).

Kepala Diskopumdag Tuban, Agus Wijaya menyebut sudah menawarkan beberapa solusi kepada para pedagang. Di antaranya relokasi ke kawasan Pantai Boom dan di halaman depan pasar baru yang bisa digunakan untuk berjualan pada malam hari.

“Kita sudah berikan banyak alternatif, salah satunya di depan pasar baru yang sekarang mulai ramai,” tuturnya.(*)

The post Meski Dilarang, PKL Sunan Bonang Tuban Nekat Buka Lapak di Trotoar appeared first on Akurat Media News.

Kawasan wisata ini ingin dihidupkan lagi sebagai kawasan wisata yang benar- benar ramai pengunjung. Karena itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., bersama Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, meninjau kondisi kawasan Pantai Boom pada Rabu (04/06/2025). Kunjungan ini dimaksudkan untuk berdiskusi bersama para pedagang di sepanjang kawasan tersebut. Turut mendampingi, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Mas Lindra,panggilan akrab bupati, dan rombongan duduk lesehan, membaur bersama para pedagang saat diskusi. Tanpa sekat, para pedagang bergiliran menyampaikan masukan secara langsung kepada Pemkab Tuban.

Dari hasil diskusi, diketahui bahwa jumlah pedagang di kawasan Pantai Boom mencapai kurang lebih 170 orang. Jumlah tersebut termasuk pedagang yang direlokasi dari kawasan Alun-alun Tuban.

Mas Lindra menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan wujud kepedulian dan perhatian Pemkab Tuban terhadap para pedagang di kawasan Pantai Boom. Sejalan dengan itu, Pemkab akan melakukan penataan kawasan pantai, meliputi penataan kios, parkir, serta pendataan dan pengelolaan pedagang.

Rencananya, setiap pedagang akan mendapatkan jadwal waktu berjualan secara bergantian. Seusai pertemuan ini, para pedagang diminta untuk berdiskusi dan membuat kesepakatan bersama mengenai jadwal jualan.

“Kami berpesan agar penjadwalan waktu jualan ditata seadil mungkin, tidak ada yang boleh mendominasi,” ujarnya.

Pemkab Tuban, lanjutnya, juga akan memberikan pelatihan kepada pedagang dengan tujuan memperluas variasi barang dagangan di kawasan Pantai Boom.

“Kita dorong agar pedagang tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi juga aksesori dan kerajinan lainnya,” ungkapnya.

Bupati dua periode ini menjelaskan bahwa proses pendataan dan pelatihan pedagang akan dilakukan secepat mungkin. Dengan demikian, perekonomian pedagang di kawasan Pantai Boom bisa segera terangkat.

“Pendataan dan pelatihan akan segera dilakukan,” tuturnya.

Kebijakan tersebut ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan pedagang, sekaligus menghadirkan wajah baru Pantai Boom yang lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi semua orang. Harapannya, kawasan ini mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tuban.(*)

The post Diskusi Lesehan dengan Padagang Pantai Boom, Bupati Tuban Tawarkan Jualan Bergiliran appeared first on Akurat Media News.

“Perihal tentang pedagang kaki lima yang melanggar ketika berjualan itu tidak membersihkan atau membereskan lapaknya ketika tidak digunakan,” kata Yugo Wahyudi, S.IP., MM Kabid Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat (Tibum) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blora, Selasa (15/4/2025).

Yugo mengatakan, pihaknya berusaha menciptakan Kabupaten Blora yang bersih, aman, tertib dan semuanya terlihat rapi.

“Beberapa waktu lalu kami koordinasi denan Pak Sekda Blora, dan Pak Sekda Blora sudah memberikan ACC bahwa Blora harus tertib, kemarin kami juga dimonitor Pak Aisisten 1 kaitannya dengan ketertiban itu, dan hari ini dilaksanakan secara bertahap,” terangnya.

Menurut Yugo, sejatinya penertiban akan dilakukan bulan lalu, namun karena bulan puasa Ramadan, maka pihaknya menghormati di bulan puasa Ramadan, supaya pedagang masih bisa berjualan.

“Hari ini pasca Lebaran 2025 sudah dua minggu, kami melaksanakan penertiban secara bertahap, ini awalnya di titik eks pasar lama, kemudian jalan protokol (jalan Pemuda), dan tidak menutup kemungkinan kita akan menertibkan di lapangan Kridosono,” terang Yugo.

Dikatakan, alasan diawali di eks pasar lama Blora, adalah pusat kota, dekat Alun-alun.

“Jadi intinya Blora harus semakin tertib. Kami bekerja sama dengan Dindagkop UKM Blora untuk melaksanakan penertiban dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada PKL yang ada di Kabupaten Blora. Dindagkop UKM Blora sudah memberikan sosialisasi secara kontinyu hingga saat ini,” jelasnya.

Untuk penertiban PKL secara langsung di Kabupaten Blora dilaksanakan penjadwalan selama dua minggu mulai 14 April 2025 hingga 26 April 2025.

Di eks pasar lama ditargetkan ada sepuluh lapak, namun karena armada yang dimiliki terbatas, maka hanya mampu sejumlah lapak yang ditertibkan.

Sebanyak 14 personel Sat Pol PP dilibatkan, petugas tersebut melakukan penertiban dengan mengangkut lapak pada kendaraan.

Lapak yang diangkut akan diamankan ke Kantor Satpol PP dan Damkar Blora. Lapak bukan dibuang atau dihancurkan, tetapi disimpan. Ketika pemilik ingin mengambilnya maka harus datang ke kantor setempat dan membuat surat pernyataan untuk tertib berjualan.(*)

The post Dinilai Melanggar Perda, Sejumlah Lapak PKL di Blora Ditertibkan Satpol PP appeared first on Akurat Media News.

Penolakan dari PKL untuk ditertibkan sempat memicu aksi protes. Mereka membentangkan spanduk berisi penolakan dan membakar ban di tengah jalan. Setelah dilakukan negosiasi antara aparat dan para pedagang, akhirnya sebagian PKL bersedia membongkar sendiri beberapa warung untuk membuka akses bagi alat berat.

Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana turun langsung ke lokasi untuk berdialog dengan para pedagang. Dalam pertemuannya, Wabup Mimik menyampaikan bahwa rencana pemerintah daerah (Pemda) untuk memfasilitasi tempat usaha yang lebih layak.

Menurutnya, salah satu opsi yang ditawarkan adalah relokasi ke area halaman pusat perbelanjaan yang terletak di sebelah utara Afvoer Bono. Ia pun juga berjanji akan segera menjalin komunikasi dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan tersebut.

“Saya mohon waktunya untuk kami bisa melakukan penataan. Kalau panjenengan ingin dialog, monggo. Saya akan bantu memfasilitasi dan mencarikan solusi. Saya juga akan minta izin ke manajemen lotte mart, agar lahannya bisa dimanfaatkan UMKM,” ujarnya.

Selain relokasi, Wabup Mimik juga memperkenalkan program prioritas daerah, yaitu bedah warung, yang bertujuan membantu UMKM memiliki tempat usaha yang layak dan tertata. Ia pun menyayangkan, kondisi lapak PKL yang berdiri di sempadan sungai, karena tidak hanya kurang layak, tetapi juga menghambat upaya pengendalian banjir.

“Program bedah warung ini merupakan bagian dari visi dan misi kami bersama Bupati. Saya mohon kepada para PKL, yang mungkin sudah puluhan tahun berjualan disini, agar memberi kami kesempatan melakukan penataan. Apakah warung disini sudah cukup layak?,” kata Mimik.

Menurut Mimik, penertiban bangunan liar ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemkab Sidoarjo dalam menangani permasalahan banjir di kawasan Pepelegi.

“Selama ini, keberadaan lapak di sempadan sungai menjadi hambatan dalam pengerjaan normalisasi. Pemberitahuan penertiban sendiri telah dilakukan hingga tiga kali sebelumnya, dan Pemkab mengimbau para PKL agar membongkar lapak mereka secara mandiri,” tukasnya.

The post Penolakan PKL Warnai Upaya Normalisasi Afvoer Bono, Alat Berat Tertahan appeared first on Akurat Media News.

Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Subiyantoro mengatakan bahwa penertiban ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Ponorogo, agar tidak ada lagi para PKL yang meninggalkan rombong dan tenda sembarangan di jalan. Menurutnya, kebijakan ini telah lama disampaikan tetapi praktik meninggalkan peralatan jualan masih marak ditemui terutama malam hari.

“Bukan tidak boleh berjualan, tapi setelah selesai, tempat harus bersih. Gerobak dan tenda dibawa pulang atau dititipkan, bukan ditinggal di trotoar jalan,” tegas Subiyantoro di sela penertiban pada Senin (14/4/2025) pagi.

Subiyantoro menjelaskan bahwa para PKL kerap patuh saat ada pengawasan, tapi kembali abai ketika situasi mulai longgar.

“Gerobak kembali bermunculan, tenda-tenda kembali berdiri tanpa penjual, meninggalkan kesan kumuh dan semrawut di pusat kota,” jelas dia.

“Inti dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran kolektif pedagang untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota. Jangan sampai ruang publik dipakai seenaknya lalu ditinggalkan begitu saja,” tambahnya.

Subiyantoro menuturkan bahwa kawasan jalan Juanda hanyalah permulaan. Ia pun mengakui bahwa pihaknya akan melanjutkan penertiban ke titik-titik padat lainnya seperti jalan Suromenggolo dan Trunojoyo.

“Targetnya bukan hanya membersihkan, tapi juga mengedukasi pedagang agar terbiasa tertib tanpa harus ditertibkan,” tuturnya.

Dalam aksi itu, Ketua Persatuan Pedagang Kaki Lima (Perpek5) Kabupaten Ponorogo Sutrisno turut mendampingi tim di lapangan. Ia pun mendukung langkah Satpol PP sekaligus meminta anggotanya patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

“Kami tidak keberatan. Kami akan patuh dan bahkan ikut mengingatkan anggota agar setelah jualan, semua peralatan dibersihkan. Rombong jangan ditinggal,” imbuh Sutrisno.

Sutrisno mengungkapkan, gerobak-gerobak yang kedapatan ditinggalkan sembarangan oleh pemiliknya tidak langsung disita, tetapi dipindahkan ke pinggir jalan sebagai peringatan.

“Pemerintah berharap, pendekatan ini cukup memberikan efek jera sekaligus menggugah kesadaran para PKL agar ikut menjaga kebersihan dan tata ruang kota. Kalau kota ini bersih dan tertib, yang untung juga mereka sendiri,” pungkasnya.

The post Gerobak dan Tenda PKL yang Bandel Jualan di Trotoar Juanda Ponorogo Diangkut Satpol PP appeared first on Akurat Media News.