Ketua Forum Guru Honorer R3 Jawa Timur Jhon Guruh Putra Pakarsi mengatakan bahwa pihaknya melakukan audiensi bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak untuk membahas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK penuh waktu di Jawa Timur. Menurutnya, sayangnya gubernur dan wakil gubernur tidak ditempat, staff yang menerima audiensi kami.

“Tuntutan kami hanya satu, kita ingin diangkat menjadi PPPK penuh waktu karena kita sudah terdata pada database BKN,” ujarnya, saat ditemui wartawan Akurat Media News di kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (8/7/2025).

Jhon mengungkapkan bahwa kami ingin menjadi status PPPK penuh waktu, agar bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di Jawa Timur.

“Kami pun berharap Pendidikan di Jawa Timur, khusunya SMA dan SMK cepat meroket. Kalau kita semua diangkat menjadi status PPPK penuh waktu,” ungkap Jhon.

Lebih lanjut, Jhon menjelaskan bahwa banyak guru honorer telah bekerja hingga puluhan tahun tanpa kesejahteraan yang memadai.

“Sampai sekarang pun masih belum ada kesejahteraan bagi guru honorer secara nyata dari pemerintah, khusus Jawa Timur,” jelasnya.

Jhon juga meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur bisa menjembatani dan membantu kami dalam pengangkatan PPPK penuh waktu.

“Kita ini sudah sesuai prosedur dan sudah melakukan tes yang ditentukan oleh peraturan pemerintah,” pungkasnya.

The post Forum Guru Honorer R3 Desak Gubernur Khofifah Minta Diangkat PPPK Penuh Waktu appeared first on Akurat Media News.

Acara yang digelar di Pendopo Krido Manunggal Tuban ini diikuti dengan penuh khidmat oleh 517 pegawai yang menerima SK. Penyerahan tersebut turut disaksikan oleh Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para camat se-Kabupaten Tuban.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban. Momen ini menjadi motivasi untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Tuban. Mereka diharapkan memberikan pengabdian ini dengan ikhlas.

Lebih lanjut, jabatan yang didapat harus dimaknai sebagai amanah dan ladang untuk beribadah.

“Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini,” tuturnya.

Mas Lindra sapaan Bupati Tuban menekankan agar ASN mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di unit kerja masing-masing. Di samping itu, hendaknya memberikan karya terbaik untuk menjaga marwah nama Kabupaten Tuban.

Bupati Tuban juga mengingatkan pentingnya sikap kepedulian terhadap lingkungan kerja dan peka terhadap persoalan yang muncul, agar dapat dilakukan kajian mendalam hingga diperoleh solusi nyata.

Lebih lanjut, ia berpesan agar seluruh ASN PPPK selalu mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Dengan penyerahan SK ini, diharapkan para PPPK Formasi Tahun 2024 Tahap 1 dapat langsung berkontribusi aktif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih menyebutkan 517 ASN PPPK formasi 2024 Tahap 1 tersebar di 44 OPD dan kecamatan. Setelah menerima SK ini, mereka diarahkan untuk segera menyesuaikan diri. Salah satunya dengan menyelesaikan tugas di OPD lama dan segera melapor unit baru.

“Dengan demikian tugas dan fungsi yang ditempati PPPK dapat segera berjalan dengan lebih optimal,” ujarnya.(*)

The post 517 PPPK di Tuban Terima SK Pengangkatan appeared first on Akurat Media News.

PROBOLINGGO, AMN– Bertempat di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin (22/2) siang, berlangsung Penyerahan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Daerah Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2019 dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lulusan Sekolah Tinggi Transpostasi Darat (STTD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

PPPK yang saat ini dilaksanakan disebut sebagai pengangkatan tahap I karena merupakan pengangkatan yang dilakukan pertama kali sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan melewati proses yang sangat panjang.

Yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini karena menunggu peraturan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini diungkapkan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin yang diwakili oleh Sekda drg Ninik Ira Wibawati dalam arahannya kepada 13 orang PPPK dan 1 orang CPNS STTD. Hadir dalam giat tersebut Inspektur Tartib Goenawan.

Baca Juga gelar deklarasi anti narkoba ini yang disampaikan kapolres kepada anggota jajarannya

“Kebijakan pengangkatan PPPK tahap I ini memprioritaskan guru honorer kategori II dan tenaga harian lepas penyuluh pertanian sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi khususnya pada Pemerintah Kota Probolinggo,” terang Sekda Ninik.

Tidak hanya itu, Ninik memaparkan pengangkatan CPNS dari lulusan STTD juga pertama kali dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang telah ditandatangani antara STTD dan Pemerintah Kota Probolinggo tentang Peningkatan Pembangunan di Kota Probolinggo melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi STTD.

Baca Juga walikota probolinggo habib hadi ajak warga tepat waktu laporkan spt pajak

Melalui surat keputusan pengangkatan dan penempatan, Ninik berharap para PPPK dan CPNS STTD terus meningkatkan dan menunjukkan kualitas diri, untuk selalu berkomitmen dan memiliki moralitas serta tanggung jawab profesi sebagai Aparatur Sipil Negara. Memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi, memahami posisi, peran, tugas, fungsi dan kewenangan instansi masing-masing, memiliki pengetahuan dan wawasan, serta mampu bekerjasama dalam tugas-tugas selaku aparatur pemerintah.

“Perlu diingat bahwa, kepuasan kerja seorang Aparatur Sipil Negara tidak ditentukan oleh besarnya gaji yang diterima, tetapi ditentukan oleh tingginya kepuasan dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani sesuai kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara tersebut. Inilah yang membedakan Aparatur Sipil Negara dengan profesi-profesi lainnya, karena keuntungan Aparatur Sipil Negara bukanlah bersifat materi, tetapi lebih bersifat pada pengabdian kepada bangsa, negara, khususnya pada Pemerintah Kota Probolinggo,” tegasnya. (Udin)

The post Pemkot Angkat PPPK dan CPNS STTD Tahap I Formasi Tahun 2019 appeared first on Akurat Media News.