Direktur Eksekutif Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaqi Siradj, memberikan analisisnya terhadap situasi ini, baik dari sudut pandang hukum maupun politik.

​Menurut Baihaqi, pernyataan Wakil Bupati harus dibuktikan secara hukum melalui mekanisme pengadilan.

Tudingan Wakil Bupati Mimik Idayana bahwa mutasi tersebut dituding cacat hukum harus melalui proses pembuktian yang jelas. Pernyataan saja tidak cukup. Jalur yang tepat untuk menguji keabsahan sebuah keputusan tata usaha negara adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

​”Pernyataan Wakil Bupati harus dibuktikan kebenarannya. Secara hukum, satu-satunya cara untuk menguji apakah prosedur mutasi itu cacat atau tidak adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” tegas Baihaqi.

​Di sisi lain, Baihaqi melihat adanya potensi yang cukup untuk dimanfaat oleh Mimik Idayana yakni dengan melakukan gerakan politik. Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Mimik memiliki pengaruh besar di legislatif. Posisi ini memungkinkannya untuk menggerakkan anggota DPRD guna melakukan langkah konstitusional.

​”Wakil Bupati bisa memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPC Gerindra. Ia bisa menginstruksikan anggota DPRD dari partainya untuk mengajukan hak interpelasi kepada Bupati,” jelas Baihaqi.

​Hak interpelasi ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan Bupati mengenai kebijakan tertentu, dalam hal ini mekanisme mutasi dan pelantikan ASN yang diduga bermasalah.

​​Baihaqi menambahkan, jika hasil interpelasi menemukan adanya pelanggaran hukum yang signifikan, maka prosesnya bisa berlanjut ke tahap yang lebih serius, yaitu pemakzulan (impeachment).

​”Jika terbukti ada pelanggaran hukum, hal ini bisa menjadi pintu masuk untuk proses yang lebih serius, bahkan pemakzulan Bupati,” tandas Baihaqi.

The post ARCI Sebut  Butuh Pembuktian terkait Tudingan Mutasi Cacat Hukum dan Tidak Prosedural appeared first on Akurat Media News.

Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, secara resmi membuka acara tersebut menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menurunkan angka pengangguran di wilayahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten ini mengalami penurunan signifikan, dari 8,05 persen di tahun 2023 menjadi 6,49 persen pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, namun TPT di Sidoarjo masih tergolong tinggi jika dibandingkan daerah lain di provinsi yang sama.

“Kita ini kabupaten industri yang dikelilingi banyak perusahaan besar, seharusnya warga lokal bisa terserap lebih banyak. Saya minta Disnaker bisa mendorong agar minimal 75 persen tenaga kerja berasal dari Sidoarjo,” ujarnya.

Wabup Mimik juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pelatihan kerja bagi pencari kerja. Ia menilai pelatihan akan meningkatkan kesiapan mereka saat masuk ke dunia kerja.

“Anak-anak kita harus dibekali pelatihan agar lebih siap menghadapi dunia kerja,” tambahnya.

Tak hanya untuk dunia kerja formal, ia juga mendorong pelatihan wirausaha bagi masyarakat. Menurutnya, menjadi pelaku UMKM juga merupakan alternatif penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan penghasilan.

“UMKM perlu difasilitasi, karena mereka punya potensi besar dalam menyerap tenaga kerja lokal,” tuturnya.

Sementara Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari realisasi program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, sekaligus mendukung target penciptaan 100 ribu lapangan kerja.

Sistem pelaksanaannya menggunakan metode hybrid, yakni secara online dan offline. Pelamar telah mengajukan lamaran melalui sistem daring sejak 23–27 Mei. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan langsung oleh perusahaan selama dua hari pelaksanaan job fair.

“Jumlah pelamar mencapai 5 ribu orang, mulai dari lulusan SMA hingga sarjana, dengan posisi yang ditawarkan mulai dari staf hingga manajerial,” jelas Ainun.

Ia menambahkan bahwa pendekatan hybrid memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Pencari kerja bisa lebih mudah mengakses dan melamar ke berbagai perusahaan sekaligus, sedangkan perusahaan bisa lebih cepat menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Bagi kami di Disnaker, ini juga jadi tolok ukur efektivitas dalam menurunkan angka pengangguran di Sidoarjo,” ucapnya.

Data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa TPT di Sidoarjo tahun ini menurun lagi menjadi 5,4 persen. Dari 102 ribu pengangguran tahun sebelumnya, kini tersisa sekitar 79 ribu orang. Ainun berharap job fair kali ini bisa terus menekan angka tersebut dan menjanjikan evaluasi rutin untuk menyempurnakan pelaksanaannya di masa depan.

“Kami tidak fokus pada seremoni, tapi pada dampaknya terhadap keterserapan tenaga kerja,” tegasnya.

Di sela-sela acara, juga diserahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Pensiun dan beasiswa kepada ahli waris buruh yang telah meninggal atau pensiun.

Selain itu, beberapa pencari kerja juga menerima sertifikat pelatihan kerja sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi mereka dalam program pelatihan tenaga kerja.(*)

The post Pemkab Sidoarjo Gelar Job Fair Hybrid 2025, Buka 1.800 Lowongan dari 40 Perusahaan appeared first on Akurat Media News.