Akuratmedianews.com – Kabupaten Tuban menambah jumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) yang ada di wilayahnya. Kali ini, ada 4 KBIHU baru yang izin operasional baru tutun.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Mohammad As’adul Anam menyerahkan lansung izin operasional kepada 4 KBIHU baru di Kabupaten Tuban tersebut.
Penyerahan dilakukan dengan didampingi Kepala Kantor Kemenag Tuban Umi Kulsum di aula PLHUT, Rabu (19/2/2025). Empat KBIHU tersebut adalah KBIHU Al Hikmah Kerek, KBIHU Az Zahra Muslimat NU Tuban, KBIHU Busyrol Ummah Jenu dan KBIHU NU Rengel.
Kabid PHU Kanwil Kemenag Jatim mengatakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) memiliki posisi yang sangat strategis dan diakui oleh regulasi UU No 8 tahun 2019 pasal 33 ayat 1.
Menurutnya, pemerintah bisa melibatkan KBIHU di dalam pimpinan manasik haji dan KBIHU diakui sebagia lembaga yang memiliki izin bisa memberikan bimbingan pendampingan jamaah sampai ke Arab Saudi dan dari Saudi kembali ke tanah air.
Ia juga berpesan kepada 40 undangan yang hadir untuk menyampaikan kepada jemaah akan beberapa hal. Pertama hakekat haji adalah panggilan Allah, haji tidak hanya sehat badan dan memiliki materi saja tapi juga panggilan Allah.
Kedua, mengenai pelunasan, BPIH tahun ini turun Rp4 juta sehingga jemaah haji Provinsi Jawa Timur membayar BPIH mencapai Rp94.934.259 dan Bipih Rp60.955.751. Dikurangi setoran awal Rp25 juta, sehingga pelunasan tinggal sekitar Rp35.955.751.
“Bandara Juanda paling mahal karena faktor komponen penerbangan,” ujarnya.
Kemudian KBIHU harus memiliki tanggung jawab terhadap aspek ibadah. Tahun lalu ada skema murur. Jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, lalu tanazul.
“Mengapa muzdalifah makin sempit, karena tambahan toilet dan tambahan jamaah haji non kuota (furodak, mujamalah, visa ziarah dan haji multiple),” imbuhnya.
Kemudian ada fastrek di Juanda. Ada kelebihan dengan adanya fastrek, jemaah tidak diperiksa lagi di Saudi, tapi kelemahannya jemaah tidak sempat ke kamar kecil.
“Adanya perubahan ini mohon disampaikan kepada jemaah,’’ katanya.
Lebih lanjut Anam memaparkan selain yang disebut di atas, tata krama di sana harus disampaikan dan lakukan kerjasama yang baik untuk semua komponen.
“Untuk pembimbing haji harus punya sertifikat pembimbing, untuk materi praktek 50 persen dan teori 50 persen, untuk arbain di Madinah jangan terlalu dijadikan patokan, gunakan waktu yang disediakan dengan baik karena daftar antri haji saat ini mencapai 34 tahun,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Tuban Umi Kulsum dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada FKBIHU Kabupaten Tuban atas kerjasamanya selama ini. Mulai berdirinya gedung PLHUT bantuan SBSN bersama KBIHU melengkapi sarprasnya.
“Semoga kerjasama ini terus bisa dilakukan,” harapnya.
Ia juga menginfornasikan perkembangan data jemaah haji tahun 2025. Alokasi kuota urut porsi 1.076 jemaah, jumlah tersebut belum termasuk penggabungan dan mutasi. Jemaah haji yang menunda keberangkatan ada 55 orang, meninggal 19, belum konfirmasi 20 orang, sehingga total yang tidak berangkat ada 99 orang.
“Sebanyak 1.006 jemaah sudah melakukan pasporing dan pemvisaan, jumlah jemaah lansia 31, berangkat 14, meninggal 13 orang yang belum konfirmasi 4 orang,” ujarnya.
Laporan panitia disampaikan oleh Ketua FKBIHU Saifullah. Dengan turunnya 4 ijin operasional KBIHU ini, total di Kabupaten Tuban ada 15 KBIHU yang sudah memiliki ijin operasional. Sebelumnya juga disampaikan materi “Strategi Pengembangan Produk Kargo Haji 2025” sebagai upaya peningkatan layanan bagi jemaah haji Indonesia oleh Kepala POS Cabang Tuban Ian Laksono Dewantoro.
