Akuratmedianews.com – Komisi III DPRD Kabupaten Tuban mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk lebih serius menggarap sektor pertambangan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, meski aktivitas tambang cukup marak di Bumi Wali, kontribusinya terhadap PAD dinilai belum optimal.
Desakan tersebut diutarakan dalam rapat kerja pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo menyatakan bahwa sektor pertambangan memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung pendapatan daerah jika dikelola secara maksimal.
“Sektor pertambangan sangat berpotensi. Ini harus digarap serius, jangan hanya jadi wacana,” ujarnya.
Politisi PDIP itu juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan pajak dan retribusi di sektor tersebut. Ia menyebut, pajak reklame dan air tanah juga masih memiliki celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan atau penyimpangan.
“Kalau semua potensi itu dikembangkan dan diawasi dengan baik, PAD kita bisa meningkat jauh dari target saat ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Tulus menegaskan bahwa keberhasilan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam melakukan inovasi dan menggali potensi pendapatan baru.
“RPJMD Bupati jelas menargetkan peningkatan PAD. Maka harus ada keberanian untuk membedah potensi-potensi yang belum tergarap,” ucapnya.
Menghadapi tekanan fiskal dan perubahan regulasi yang mempengaruhi belanja daerah, Komisi III mendorong seluruh instansi terkait agar lebih kreatif dalam mengambil kebijakan serta membenahi sistem pengelolaan pajak berbasis teknologi dan akuntabilitas.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong OPD teknis agar menggali dan memaksimalkan potensi daerah yang belum tergarap, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” pungkas Tulus.(*)
