Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Pemprov DKI Jakarta menandatangani Adendum kesepakatan bersama di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Jumat (31/1/2025). Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.
Pj Gubernur Jatim, Adhy, mengatakan penandatanganan adendum ini didasari kesepakatan bersama nomor 100.3.7.1/17/KSB/011.3/2025 tanggal 31 Januari 2025. Menurutnya. kesepakatan ini bertujuan memperkuat sinergi yang telah terjalin di berbagai bidang.
“Pertemuan hari ini merupakan bentuk upaya nyata untuk menguatkan sinergi program kerjasama di berbagai bidang antara Pemprov Jatim dan DKI Jakarta,” ujarnya dalam keterangan resmi diterima oleh redaksi pada hari yang sama.
Adhy menambahkan bahwa prinsip ini sangat penting dalam kerjasama antara daerah, dan merupakan kunci untuk mengendalikan inflasi dengan baik.
“Semoga pertemuan ini bisa berdampak positif bagi Jatim maupun DKI Jakarta,” ucap Adhy.
Kerja sama Pemprov Jatim dan DKI Jakarta sendiri telah terjalin sejak tanggal 3 juni 2021 dan akan berakhir pada 3 juni 2026. Adhy menyebut bahwa kedepannya kerjasama akan dikembangkan seiring dengan kebutuhan antara kedua daerah. Maka dari itu, diperlukan beberapa penyesuaian dalam kesepakatan bersama tersebut.
“Diantaranya bidang pangan adalah pengembangan pertanian, peternakan, dan perdagangan; peluang penanaman modal; pariwisata dan ekonomi kreatif; sumber daya manusia; kehutanan; koperasi dan umkm; serta bidang lainnya yang terkait urusan pemerintahan,” terang Adhy.
Adhy menuturkan bahwa Jatim bisa menjadi partner kerjasama lantaran memiliki beberapa kelebihan di berbagai sektor. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jatim tumbuh positif sebesar 4,91 persen pada triwulan III tahun 2024.
“Jatim juga mampu mengendalikan tingkat inflasi sesuai sasaran nasional 2,5+1 persen. Dimana, pada Desember 2024, inflasi Jatim sebesar 1,51 persen (y-on-y) dan didukung dengan kinerja investasi yang tumbuh signifikan,” terangnya.
Adhy juga menjelaskan Jatim mampu mempertahankan posisi sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama empat tahun berturut-turut sejak 2020 hingga 2023. Sedangkan berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jatim tahun 2024 mencapai 9,23 juta ton-gkg atau setara 5,32 juta ton beras,
“Ini berkontribusi sebesar 17,52 persen terhadap produksi padi nasional,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jatim juga meluncurkan program korporasi petani. Melalui program tersebut, ia berharap daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani bisa meningkatkan.
“Program ini juga sekaligus sebagai alternatif solusi meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengendalikan inflasi pangan,” tukasnya.
Sementara di sektor peternakan, lanjut Adhy, Jatim konsisten menjadi gudang ternak nasional. Sapi perah Jatim berkontribusi 62 persen terhadap populasi sapi perah nasional dan sapi potong Jatim berkontribusi 28 persen terhadap populasi sapi potong nasional.
“Populasi sapi Jawa Timur pun yang terbanyak di Indonesia,” terangnya.
Banyaknya populasi sapi yang ada di Jawa Timur ini, kata Adhy, membuat Pemprov Jatim terus berupaya untuk menekan wabah yang sedang mengancam. Seperti halnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Vaksinasi pun terus digencarkan.
“Saat ini telah dilaksanakan vaksinasi PMK sebanyak 14,7 juta dosis atau 95 persen dari target vaksinasi 15,4 juta dosis. Meski begitu secara nasional Jawa Timur tetap menempati peringkat I untuk populasi sapi,” jelasnya.
Tak berhenti di situ, untuk mempertahankan status tersebut, Jawa Timur menjalankan implementasi rencana aksi road map exit strategy PMK.
“Hasilnya kejadian penyakit PMK di Jatim telah dapat dikendalikan,” tegasnya.
Lebih dari itu, Adhy mengungkapkan di tahun anggaran 2025, ia mengimbau agar dinas peternakan mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair untuk kawin suntik/inseminasi buatan (IB). Saat ini, pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi vaksinasi, obat, vasilitasi IB.
“Hanya saja masih belum mencukupi dari kebutuhan,” imbuh dia.
Adhy menyebut beberapa hal tersebut dapat menjadi gambaran untuk menindaklanjuti kerja sama bidang penguatan dan komoditas pangan. Menurutnya, Jatim sebagai lumbung pangan nasional pun membutuhkan pasar agar tidak terjadi over suply.
“Dan InsyaAllah ini akan terjadi kebermanfaatan bagi kedua belah pihak tadi bukan hanya produknya tetapi juga pelayanan peningkatan kapasitas bagaimana kelembagaan bagaimana teknologi yang berkaitan dengan peternakan,” jelasnua.
Di sisi lain, Adhy menyambut baik kerjasama bisnis yang melibatkan PT. Food Station Tjipinang Jaya (BUMD Jakarta) dengan mitra bisnis jatim yaitu UD. Sahabat Tani; Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur dan BUMD Jatim Graha Utama (JGU).
“Kami optimis, kerja sama antara Jatim dengan DKI Jakarta mampu semakin harmonis dan potensi kerjasama yang lebih luas dapat digali lebih dalam lagi,” harapnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan bahwa penandatanganan adendum dengan Pemprov Jatim ini penting dilakukannya. Karena sebagian pusat perdagangan dan distribusi, DKI Jakarta membutuhkan suplai yang cukup untuk ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.
“Ini memang sangat strategis dalam rangka kita meningkatkan ketahanan pangan, ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, dimana kita betul-betul ketahanan pangan harus kita tingkatkan dan kita pertahankan,” ungkap dia.
“Kita juga harus menuju swasembada pangan dan DKI Jakarta sangat butuh kerja sama ini,” pungkasnya.
