Gambar: ilustrasi/Dok AMN.
PROBOLINGGO,akuratmedianews.com – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo diwarnai isu tak sedap dikalangan masyarakat. Hal ini, dipicu lantaran Kartu ATM PKH dan BPNT yang sejatinya wajib dipegang oleh tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ternyata ditarikin secara terstruktur dan sistematis. Diduga kartu tersebut ditahan oleh oknum ketua kelompok yang ada di desa atas intruksi para pendamping PKH desa setempat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Gading Kulon Dan Desa Blado Wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Senin,(03/06/2024).
Dampaknya, KPM sebagai pemilik kartu ATM tidak bisa leluasa menggunakan ATM tersebut. Sesuai informasi yang didapatkan oleh kontributor akuratmedianews.com Probolinggo, hal semacam ini berlangsung sudah lama dan sudah diketahui oleh masing masing petugas pendamping PKH desa.
“Uang memang saya terima dalam setiap kali pencairan mas, cuma kami sebagai KPM seakan dikoordinir oleh mereka untuk melakukan pencairan ( Gesek kartu /) di agen yang mereka arahkan, kalau ATM mereka yang pegang. Salah satunya adalah Agen yang ada di Desa Liprak Wetan dan Liprak Kidul. Jika ini tidak kami ikuti, kami sebagai masyarakat desa takut di hapus sebagai KPM. Itu isunya,” ungkap beberapa KPM yang merupakan warga desa Gading Kulon Kecamatan Banyuanyar.
Hal senada juga diungkapkan oleh MR (54) yg merupakan warga Desa Blado Wetan Kecamatan Banyuanyar. Dirinya menjelaskan kalau beberapa ATM PKH & BPNT rekan nya di kembalikan sebagian, namun masih ada beberapa KPM yang kartu ATM nya masih dikuasai oleh ketua kelompok.
“Beberapa hari menjelang pencairan ATM dikumpulkan, pas hari pencairan dibagikan dan di koordinir untuk ke agen yang mereka maksud. Sejatinya hal ini bertolak belakang dengan apa yang kami inginkan. Kalau di beritakan oleh media, pasti mereka mendoktrin kami untuk tetap diam membisu dengan alasan para pendamping sudah bekerja sesuai tugasnya. Kami kawatir ada permainan antara agen dan para pendamping,” Jelasnya kesal.
Saat di konfirmasi, Doni selaku pendamping PKH Desa Gading Kulon dan Nuruddin selaku pendamping PKH Desa Blado Wetan Kecamatan Banyuanyar mengklaim bahwa pihaknya tidak pernah melakukan hal tersebut. Terlepas dari adanya praktek tersebut, itu bukan kewenangan dan ulahnya.
“Saya selalu mensosialisasikan kepada KPM memegang kartu ATM masing masing. Kalaupun informasi ini benar, mungkin ini para ketua kelompok. Saya akan kembali menelusuri kebenarannya, untuk selanjutnya akan akan kami sosialisasikan,” jelas Doni.
Hal senada juga di ungkapkan oleh Nuruddin (Pendamping PKH Desa Blado Wetan). Dirinya mebenarkan adanya kegiatan tersebut, namun selama itu masih saudara, kerabat atau ada hubungan keluarga masih tetap dibenarkan.
“Salahnya dimana, yang penting uangnya sampai ke tangan KPM dan ada bukti foto dokumentasi,” ungkap nya sok angkuh.
Kepala Bidang Perlindungan Dan Jalinan Sosial Kabupaten Probolinggo Siti Maryam, S.Sos.,M.A.melalui JF (Kasi) nya Bu Sari menghimbau kepada masyarakat, khususnya para KPM untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Dinsos Kabupaten Probolinggo.
“Monggo lakukan pelaporan dan sertakan bukti bukti nya, agar bisa kami tindaklanjuti ke bawah jika ada para pendaping yang bekerja tidak sesuai aturan,” Jelasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Desa Blado Wetan Kecamatan Banyuanyar Hasan mengecam keras. Menurut nya, bansos PKH & BPNT merupakan program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.
“Selama ini pemerintah desa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan itu. Bahkan, pendamping PKH desa sok jumawa dengan jabatan yang di embannya. Setiap kali kegiatan tanpa ada koordinasi dengan pemerintah desa, khususnya saya sebagai kepala desa. Kalau bisa ganti saja pendamping PKH Desa Blado Wetan Kecamatan Banyuanyar dengan orang lain kalau tidak bisa bersinergi dengan pemerintah desa,” Ungkap nya kesal. (Shol/)
