Merangin Akurat Media Com.Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Peduli Masyarakat Merangin akan melaporkan Mantan Kades Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, ptrovinsi Jambi,atas dugaan pencairan dana desa proyek fiktif jalan usaha tani sungai lirik tahap 1 tahun anggaran 2022.kePolda Jambi.
Dikatakan Mulyadi (30/12 /22), setiap proyek yang dicairkan pekerjaan harus selesai 100 persen ketika tim audit dari BPKP atau ispektorat turun ke lapangan untuk mengecek fisik proyek apakah sudah sesuai dengan RAB dan kontruksi gambar. Pencairan dana desa tahap 1 tahun 2022
yang dicairkan mantan Kades beringin tinggi (T) dengan membuat laporan bahwa pekerjaan fisik pembukaan jalan usaha tani sungai lirik 100 persen sudah selesai pekerjaan sehingga cairlah tahap dua dan tiga tentu ada oknum-oknum diispektorat yang bermain,padahal proyek jalan usaha tani tidak dikerjakan.
Lebih jauh dikatakan Mulyadi,kepada wartawan Akurat Media Com, bahwa perbuatan mantan Kades beringin tinggi sangat jelas terindikasi kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dengan mencairkan proyek fiktif 200 juta rupiah dan ini harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan harus diproses.
Kasus dugaan pencairan proyek fiktif pembukaan jalan usaha tani sungai lirik yang dianggarkan dana desa tahap 1Tahun 2022 dalam waktu dekat LSM. GPMM akan membuat laporan ke polda Jambi atas dugaan tindak pidana korupsi mantan Kades beringin tinggi (T) kePolda Jambi dan saya yakin perbuatan ada oknum-oknum yang membantu sehingga proyek itu bisa dicairkan,
Insya Allah akan berangkat setelah tahun baru setelah data loporan sudah fit diperkirakan tanggal 5 Januari 2023 tegas Mulyadi (30/12).
Rawanya penyelewengan dana desa yang sudah banyak kepala desa yang masuk penjara. Membuat presiden harus membuat regulasi dengan menerbitkan Inpres. Poinya sangat jelas dan tegas, bahwa seluruh masyarakat indonesi (LSM, Pers, Penegak hukum &masyarakat) agar mengawasi dan melaporkan jalannya pembangunan yang dianggarkan uang negara agar tidak terjadi kebocoron uang negara. Bahkan lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi juga diperintah Presiden untuk mengawasi dan memprosesnya. ( Madi/anto )
