Ditulis oleh: Emanuel Mikael Kota, SH, MH
Ketum Timur For Gibran
Pembangunan sebuah negara bukan sekadar proses fisik berupa penciptaan infrastruktur, tetapi lebih kepada upaya menyeluruh dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat fondasi sosial, politik, dan ekonomi. Bagi Indonesia, dengan segala keragaman budaya, agama, dan sumber daya alam yang melimpah, pembangunan haruslah inklusif, berkelanjutan, dan tidak mengenal syarat bagi setiap warga negara. Konsep “Membangun Indonesia Tanpa Syarat” mengisyaratkan visi akan kemajuan bersama yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, kesetaraan akses, dan kemandirian.
Kesetaraan Akses terhadap Pembangunan
Salah satu elemen utama dari pembangunan tanpa syarat adalah memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, status ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pembangunan. Dalam banyak kasus, wilayah-wilayah terpencil atau kelompok masyarakat tertentu masih mengalami marginalisasi dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ini menciptakan kesenjangan sosial yang dalam, yang jika tidak diatasi, akan terus menghambat upaya Indonesia menuju pembangunan yang inklusif.
Sebagai contoh, wilayah-wilayah di Indonesia Timur masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Pulau Jawa dalam hal akses terhadap infrastruktur dasar. Berdasarkan data BPS tahun 2023, indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dan NTT masih berada diurutan bawah rata-rata nasional dengan masing-masing indeks 58,05 dan 68,4. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan yang memadai, dan jaringan transportasi yang terhubung dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan tanpa syarat menuntut pemerintah untuk secara aktif menghapuskan hambatan-hambatan struktural ini dengan memastikan distribusi yang adil dari sumber daya pembangunan.
Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Indonesia, dengan kekayaan alam yang luar biasa, menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua warganya tanpa merusak lingkungan. Sering kali, model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, seperti penambangan dan pembalakan liar, hanya menguntungkan segelintir pihak dan merugikan masyarakat lokal yang terdampak. Selain itu, model pembangunan semacam ini sering kali tidak berkelanjutan dan menyebabkan degradasi lingkungan yang parah.
Pembangunan ekonomi tanpa syarat mengisyaratkan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya oleh korporasi besar atau kelompok elit tertentu. Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten sebesar sekitar 6% per tahun selama 15 tahun terakhir. Untuk dapat memberikan standar kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya, maka negara ini memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga memenuhi aspek inklusif dan berkelanjutan (Wahyuni Eka Wulandari, 2021). Ekonomi hijau juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang proaktif dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan sangatlah penting. Sebagai contoh, program TNI Manunggal Air yang mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan air bersih untuk pertanian di berbagai daerah adalah langkah konkret yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.
Di sisi lain, Polri juga tidak kalah antusiasnya dalam melakukan langkah konkret dengan program Polri Sahabat Petani yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi yang erat antara aparat kepolisian dan petani, di mana Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendampingan, distribusi bantuan bibit dan pupuk subsidi, dan perlindungan dari ancaman kriminalitas di sektor agraria. Melalui Polri Sahabat Petani, kepolisian memperlihatkan peran proaktif dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kemandirian pangan nasional. Inisiatif semacam ini harus diadopsi secara lebih luas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Keadilan Sosial sebagai Pilar Pembangunan
Keadilan sosial merupakan salah satu dasar negara yang tertuang dalam Pancasila, dan menjadi pondasi penting dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan tanpa syarat mengedepankan prinsip keadilan sosial di mana setiap individu, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Namun, di banyak sektor, keadilan sosial masih menjadi tantangan. Ketidakadilan dalam distribusi lahan, upah yang tidak layak, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas menjadi hambatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Untuk mengatasi ketidakadilan sosial ini, negara perlu lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat marjinal. Program reforma agraria, misalnya, adalah salah satu upaya untuk mendistribusikan lahan secara adil kepada petani kecil yang selama ini tidak memiliki akses terhadap tanah. Selain itu, peningkatan standar upah minimum serta jaminan sosial bagi pekerja informal juga merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap individu mendapatkan imbalan yang layak atas kerja kerasnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan tentang potensi perempuan, tidak terlepas dari pemberdayaan ekonomi melalui upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemen KUKM) tahun 2019 mencatat bahwa dari total UMKM di Indonesia yang berjumlah 65,5 juta, 64 jutanya adalah usaha mikro dimana lebih dari setengahnya dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Berdasarkan data tersebut perempuan memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional. Namun sayangnya ketika melihat data dan realita di lapangan, berbagai permasalahan masih menjadi tantangan perempuan di Indonesia (Kemenpppa.go.id, 2024).
Pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, yang sering kali diabaikan dalam proses pembangunan. Program pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok ini tidak hanya akan memperkuat posisi mereka dalam masyarakat, tetapi juga pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Kedaulatan Teknologi dan Pendidikan sebagai Kunci Kemandirian
Di era globalisasi, ketergantungan pada teknologi asing menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kemandirian bangsa. Indonesia harus mampu membangun kedaulatan teknologi yang memungkinkan negara ini untuk mengembangkan solusi-solusi inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Kedaulatan teknologi ini harus dimulai dari penguatan sektor pendidikan, riset, dan inovasi yang berfokus pada pengembangan kapasitas anak bangsa.
Sistem pendidikan yang inklusif, yang tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi siswa, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Namun, ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, masih menjadi masalah besar. Pembangunan tanpa syarat di sektor pendidikan berarti pemerintah harus menghapuskan segala hambatan, baik fisik maupun struktural, yang menghalangi akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
Selain itu, investasi dalam riset dan teknologi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Indonesia. Dalam hal ini, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung pengembangan teknologi dalam negeri. Sebagai contoh, pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dapat mendukung sektor pertanian yang berkelanjutan, sementara teknologi energi terbarukan dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Pembangunan Demokrasi yang Substansial
Pembangunan tanpa syarat tidak hanya berbicara mengenai aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga politik. Demokrasi yang sehat dan substansial adalah prasyarat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, dan bukan hanya menguntungkan segelintir elit politik. Sayangnya, praktik politik uang, korupsi dan politik identitas masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang bersih di Indonesia.
Agitasi golput oleh kelompok politik yang kalah dalam pemilu menjadi salah satu tantangan kehidupan demokrasi bangsa ini. Sebab, merupakan tindakan yang mencerminkan sikap pengecut karena tidak mau menerima kenyataan dari pilihan rakyat yang sah. Dengan mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya, kelompok ini justru melemahkan proses demokrasi yang sehat dan merusak tatanan politik yang adil. Golput bukan hanya bentuk protes yang tidak produktif, tetapi juga strategi manipulatif yang bertujuan untuk merongrong legitimasi pemenang dan menciptakan ketidakstabilan. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakdewasaan politik dan ketidakmampuan menerima kekalahan dengan lapang dada, yang pada akhirnya merugikan seluruh masyarakat.
Strategi ini mengingatkan pada metode divide et impera yang pernah digunakan oleh kolonial untuk memecah belah kekuatan masyarakat. Dengan menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok pemilih dan memupuk ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi, agitasi golput merusak fondasi persatuan nasional. Padahal, demokrasi yang kuat hanya dapat terwujud jika semua pihak, termasuk yang kalah dalam pemilu, berkomitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi dan menghormati pilihan rakyat. Menyerukan golput bukan hanya tindakan pengecut, tetapi juga upaya menghambat kemajuan politik dan mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah diperjuangkan sejak kemerdekaan.
Membangun Indonesia tanpa syarat merupakan sebuah visi yang menuntut keterlibatan aktif semua pihak dalam mewujudkan keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan kedaulatan politik. Tanpa diskriminasi dan tanpa syarat, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan merasakan hasil pembangunan. Visi ini hanya dapat tercapai jika kita berkomitmen untuk menciptakan sistem yang adil, inklusif dan berkelanjutan menjaganya secara bernama-sama.
