Akuratmedianews.com – Sebanyak 40 pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo pada Kamis (10/4/2025). Kegiatan ini digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan bekerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Dan, kegiatan tersebut resmi dibuka langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi. Juga, turut hadir pula perwakilan dari BPSDM Provinsi Jawa Timur Nawang Ardiani.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan bahwa pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi pejabat pengawas. Menurutnya, pelatihan ini bukan sekadar formalitas jabatan, melainkan momentum strategis untuk membentuk karakter kepemimpinan.
“Manfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya. Ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang penting untuk memperkuat mentalitas dan integritas sebagai pemimpin di level pengawas,” ujar Subandi.
Subandi mendorong para peserta untuk menunjukkan sikap disiplin, aktif, dan tekun selama pelatihan berlangsung.
“Selain menyerap materi yang diberikan oleh para widyaiswara dan mentor, para peserta juga diharapkan mampu mempererat kolaborasi dengan atasan maupun rekan sejawat di lingkungan kerja masing-masing,” kata dia.
“Saya ingin lahir budaya kerja baru yang solid, profesional, dan kompak di seluruh unit kerja Pemkab Sidoarjo,” tambahnya.
Bupati Subandi juga menyampaikan, apresiasi kepada BPSDM Jatim atas sinergi yang telah terjalin dan berharap kerja sama dalam pengembangan kompetensi ASN dapat terus dilanjutkan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Budi Basuki menuturkan bahwa PKP merupakan pelatihan struktural yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan pejabat pengawas, agar mereka dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
“Pejabat pengawas punya peran penting dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif. Mereka juga harus mampu menjadi agen perubahan di unit kerjanya,” tutur dia.
Budi menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas ASN, khususnya di tingkat pengawas, adalah investasi jangka panjang demi terciptanya birokrasi yang responsif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Dalam pelatihan ini, peserta berasal dari berbagai instansi, mulai dari dinas, badan, RSUD, bagian-bagian teknis, kecamatan, hingga kelurahan. Komposisi peserta terdiri dari 20 pria dan 20 wanita,” jelas Budi.
Menurut Budi, metode pelatihan dilakukan secara blended learning dengan total 905 jam pelajaran atau sekitar 104 hari.
“Materi disampaikan melalui metode daring (sinkron dan asinkron) serta pembelajaran klasikal. Kegiatan kelas berlangsung di BKD Sidoarjo, sementara praktik lapangan dilaksanakan di instansi masing-masing,” imbuh dia.
Instruktur pelatihan berasal dari kalangan widyaiswara BPSDM Jatim, akademisi, serta pejabat Pemkab Sidoarjo. Kurikulum pelatihan dibagi menjadi tiga kelompok mata pelatihan, yakni inti, dasar, dan pilihan.
Peserta yang menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dengan baik akan menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Sementara itu, peserta yang tidak lulus akan mendapatkan surat keterangan keikutsertaan dari BPSDM Jatim yang telah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
