Akuratmedianews.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan pentingnya afirmasi pemerintah bagi para pelaku Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sebab, afirmasi menjadi hal krusial yang dapat membuat UMKM di negeri ini dapat bersaing. Afirmasi sendiri berarti kebijakan yang ditujukan untuk memberikan dukungan, pengakuan dan penguatan ketahanan ekonomi, dukungan terhadap pertumbuhan UMKM, atau pengakuan terhadap potensi ekonomi nasional.
“Kalau kita bicara UMKM kata kuncinya adalah afirmasi,” Kata Emil Elestianto Dardak yang disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Strategis Kementerian UMKM 2025-2029 di Vasa Hotel Surabaya, Senin (2/6/2025) kemarin malam.
Emil mengatakan, afirmasi merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM. Menurutnya adanya afirmasi dari pemerintah merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga konsistensi dari UMKM.
“Kita percaya bahwa yang namanya UMKM ini memang perlu kehadiran negara secara lebih untuk menjaga eksistensi UMKM,” terangnya dalam keterangan tertulis diterima oleh redaksi, Selasa (3/6/2025).
Plt. Gubernur Jatim ini menuturkan afirmasi ini ada beberapa tahapan dan salah satunya penyediaan ruang bagi UMKM pada katalog pengadaan barang jasa.
Kemudian, lanjutnya, tahapan tersebut dilanjutkan dengan kebijakan bahwa belanja pemerintah diharuskan dilakukan pada vendor-vendor yang masuk kategori UMKM.
“Yang pertama adalah memastikan vendor yang ada di katalog ini proporsinya harus sekian persen,” tegasnya.
Di sisi lain Emil Dardak juga mengatakan bahwa afirmasi juga bisa dilakukan dalam bentuk lain yang lebih populis seperti memberikan struktur pembiayaan yang berpihak kepada UMKM. Emil menyebut salah satu bentuk afirmasi yang banyak dimanfaatkan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Afirmasi yang paling dikenal adalah afirmasi pembiayaan,” sebutnya.
“KUR, sebagai struktur pembiayaan bersimpati kepada usaha-usaha yang berskala mikro, ultra mikro atau kecil,” imbuhnya.
Emil Dardak mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah pun bisa berkontribusi dalam memberikan afirmasi bagi para pelaku UMKM. Diantaranya dengan memberikan subsidi bunga atau juga dana bergulir (dagulir).
“Ini adalah dua model yng sering kita gunakan tentu kapasitas kita tergantung ruang fiskal yang tersedia,” terangnya.
Emil Dardak menyebut afirmasi memberikan pengaruh signifikan bagi UMKM. Terlebih di Jawa Timur Sektor UMKM berkontribusi sebesar 59 persen terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2024.
“Artinya kondisi menunjukkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung atau backbone bagi ekonomi Jawa Timur,” katanya.
Pada tahun 2025, dari 38 kabupaten/kota, sebanyak 8 kabupaten/kota di Jawa Timur mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari Kementerian UMKM. Dana ini digunakan untuk pelatihan, pendampingan, pendataan, maupun inkubasi.
“Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten / kota terbanyak yang mendapatkan alokasi dana tersebut, kami sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada kami,” ungkapnya.
Melalui DAK dan peran pendamping, dirinya optimis program-program pusat dapat benar-benar hadir secara nyata di tengah pelaku usaha. Karena para pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga pendampingan intensif agar mampu naik kelas dan memperluas pasar.
“Hadirnya pemerintah secara nyata akan mampu membuat UMKM naik kelas dan meluaskan pasar,” sebutnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi sebesar Rp 18,607 miliar yang kami gunakan untuk melakukan pelatihan bagi 1.827 pengusaha UMKM. Adapun, pendampingan dilakukan oleh 179 orang tenaga pendamping kapasitas usaha dan pendataan dilakukan oleh 38 orang tenaga pendamping data.
“Kami sampaikan terima kasih atas atensi pemerintah pusat kepada UMKM Jawa Timur, Ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami karena ibu Gubernur memiliki atensi yang sangat tinggi kepada UMKM” tutupnya.
Nampak hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Kementrian UMK, Staf Khusus Menteri UMKM, Ka. Diskop & UKM Prov. Jatim, Ka. Disperindag Prov. Jatim, Ka. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Se-Indonesia dan Ka. Dinas Kab/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus Peningkatan Kapasitas Bagi UMKM.
