Dari laman dilansir mkri.id, MK telah rampung menuntaskan sidang pengucapan putusan dan ketetapan perselisian hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) 2024 sebanyak 270 perkara yang terdiri dari 227 putusan dan 43 ketetapan.

Berdasarkan data resmi, gugatan hasil pilkada Magetan terdaftar dalam nomor perkara 30/PHP.BUP-XXIII/2025, sedangkan pilkada Pamekasan tercatat dalam nomor perkara 183/PHPU.BUP-XXIII/2025.

MK telah menggelar sidang pembuktian pada Jumat, (7/2/ 2025) lalu. Dalam sidang ini, kedua belah pihak diberikan kesempatan menghadirkan saksi serta ahli untuk memperkuat dalil masing-masing. Sidang ini menjadi tahapan krusial untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MK memiliki waktu 45 hari kerja untuk menyelesaikan perkara sengketa pilkada sejak gugatan terdaftar dalam e-BRPK.

Untuk Pilkada Magetan dan Pamekasan, MK menjadwalkan sidang putusan akan digelar pada 24 Februari 2025 mendatang. Dengan demikian, status pelantikan Nanik Endang Rusmniarti – Suyatni Priasmoro serta Kholilurrahman – Sukriyanto masih menunggu hasil keputusan akhir tersebut.

Dalam Pilkada Magetan 2024, pasangan Nanik Endang Rusmniarti – Suyatni Priasmoro unggul dengan perolehan 137.347 suara. Sementara itu, di Pamekasan, pasangan Kholilurrahman – Sukriyanto memperoleh kemenangan dengan 291.246 suara.

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih tahap pertama tetap akan berlangsung pada 20 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memilih tanggal tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 3 Februari lalu.

“Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis,” ujar Tito, Senin, (3/2/2025).

Pelantikan ini akan digelar di ibu kota negara, meskipun hingga saat ini belum dipastikan apakah akan berlangsung di Jakarta atau Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Tito memastikan bahwa persiapan untuk pelantikan sudah berjalan sesuai rencana.

Kini, mata publik tertuju pada putusan MK yang akan menjadi penentu apakah Nanik Endang Rusmniarti dan Suyatni Priasmoro akan tetap dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Magetan, atau apakah akan ada keputusan berbeda yang mengubah peta politik di kabupaten tersebut.

The post 36 Kepala Daerah di Jatim Siap Dilantik, Magetan-Pamekasan Digantung Putusan MK appeared first on Akurat Media News.

Dari rilis yang disampaikan di Hotel Bidakara, Kamis (3/12) sore itu, pasangan nomer urut 2, Machfud Arifin – Mujiaman (MAJU) elektabilitasnya ada di angka 49,81 persen. Sementara, pasangan nomer urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji (ErJi) elektabilitasnya 41,27 persen. Selisih keduanya 8,54 persen. Dan responden yang menjawab tidak tahu ada 8,92 persen.

Baca juga: Aksi Sejuta Tanda Tangan untuk melaksanakan Pilwali Damai

Dari sisi popularitas, Machfud Arifin juga mengungguli Eri Cahyadi. Secara popularitas, Machfud Arifin mendapatkan 91,51 persen. Sementara Eri Cahyadi 87,25 persen. Sementara terkait calon wakil wali kota, secara popularitas Armuji lebih unggul dari pada Mujiaman. Armuji 85,76 persen. Sementara Mujiaman 70,29 persen.

“Dari kemantapan memilih, ada 55,42 persen responden yang sudah menyatakan pilihannya sudah mantap,” ujar Baihaqi Siraj, Direktur eksekutif ARC Indonesia. Sedangkan responden yang masih menyatakan “mungkin pilihannya berubah” ada 40,31 persen.

Baihaqi mengatakan, populasi survei ini adalah warga Surabaya yang sudah mempunyai hak pilih, atau sudah menikah saat dilakukan wawancara. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sample-nya ada 800 responden dengan margin error kurang lebih 3,4 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode pengumpulan data pada survei ini adalah responden terpilih yang diwawancarai secara tatap muka, menggunakan kuisioner terstruktur. “Dari data yang terkumpul, kami masih melakukan lagi sejumlah tahap verifikasi,” kata Baihaqi. Pengambilan data ini dilakukan pada 15-27 November 2020.

Baca juga: Mantan Kades Kemantren Ditangkap dan Dijebloskan ke Rutan

Di Pilwali kota Surabaya, ARC Indonesia sudah tiga kali melakukan survei. Dan yang dirilis ini merupakan periode terakhir. Hasil survei terakhir ini, menurut Baihaqi, paling mendekati hasil pilkada nanti. “Ya bisa saja terjadi perubahan, tapi mungkin sangat kecil. Semuanya tergantung bagaimana pasangan MAJU mempertahankan keunggulan ini,” ujarnya.

Dalam survei awal yang dilakukan ARC Indonesia, sebenarnya dari sisi elektabilitas Eri Cahyadi pernah unggul dari pada Machfud Arifin. Namun ketika itu survei dilakukan sebelum para calon berpasangan. Saat itu juga belum ada rekom dari PDIP.

Menurut Baihaqi, perubahan tersebut bisa saja terjadi. Apalagi saat itu PDIP belum menjatuhkan rekomnya untuk siapa. “Ketika rekom sudah turun, kemudian terjadi konflik di internal PDIP, ini yang kemudian membawa pengaruh cukup besar,” katanya.

Dari survei terakhir ARC Indonesia, berdasarkan peta parpol, suara PDIP memang tidak solid. Sebanyak 25,51 persen kader PDIP tetap memilih pasangan ErJI. Namun, ada 11,33 persen kader PDIP yang mengalihkan dukungannya pada pasangan MAJU. Dari sisi peta pemilih, pasangan MAJU juga unggul di suara milenial. (PR)

The post Survey ARC Indonesia: “Elektabilitas Machcud Arifin Salip Eri Cahyadi” appeared first on Akurat Media News.

Angka warga positif Covid 19 terus bertambah. Bahkan, beberapa calon kepala daerah di Indonesia, penyelenggara pemilu, terbaru Ketua KPU RI, Arif Budiman juga dinyatakan positif Covid 19.

Sehingga, kata Baihaki, langkah bijak pemerintah adalah tetap melanjutkan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Itu, kata Baihaki, bukan berarti dirinya menafikan terus bertambahnya kasus positif Covid 19. ” Covid 19 tentu tetap harus jadi perhatian khusus, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada, tapi bukan dengan cara menunda Pilkada,” beber pengamat yang juga kader muda NU Jawa Timur ini.

Kondisi ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk salah satunya datang dari Pengamat Politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARC Indonesia), Baihaki Siraj. Menurut pria yang akrab disapa Baihaki ini, tahapan Pilkada serentak sudah pernah ditunda sebelumnya. Ketika dilanjut saat ini tentu sudah dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang. ” Apalagi saat ini sudah masuk tahapan verifikasi administrasi calon Kepala Daerah, artinya sudah banyak tahapan yang dilalui,” urai Baihaki.

Pemerintah tetap melanjutkan Pilkada dengan catatan mengeluarkan aturan yang lebih ketat lagi tentang protokol kesehatan dalam Pilkada. Termasuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggarannya. ” Misalnya dengan memperketat aturan tatap muka dalam Pilkada, tahapan sebisa mungkin dilakukan secara virtual, kecuali pada persoalan yang tidak bisa secara virtual, harus ada pengecualian. Kampanye tatap muka yang mengumpulkan orang banyak ditiadakan misalanya, dan pengetatan tatap muka lainnya yang intinya menghindari kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan massa,” jelas Baihaki.

Pada hari H pelaksanaan juga misalnya, selain menambah jumlah TPS seperti yang sudah dilakukan, mungkin bisa juga dengan melakukan penjadwalan pencoblosan, dengan tujuan tidak terjadi penumpukan disatu waktu. ” Teknis detailnya nanti bisa dibahas oleh KPU sebagai penyelenggara dan diatur lewat PKPU, atau aturan lainnya,” ulasnya.

Dan juga diatur sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. ” Sebab kalau ditunda, selain karena tahapan berjalan sudah agak jauh, efek ekonominya yang harus diantisipasi, banyak orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada yang harus kehilangan pendapatan ditengah kondisi ekonomi yang memang sulit ini,” pungkas Baihaki. (*)

The post Pengamat Politik : Langkah Bijak Pemerintah, Pilkada Lanjut, Pertemuan Tatap Muka Diperketat appeared first on Akurat Media News.