Salah satu dukungan untuk Bawaslu tersebut datang dari Baihaki Sirajt, Direktur Accurate Reserch and Consulting Indonsia (ARCI) salah satu pengamat politik asal Surabaya. Baihaki menyebut, pilkada di Kabupaten Tuban cukup menarik, karena yang bertarung adalah dua incumbent, yakni Aditya Halindra Faridzky (Lindra) dan Riyadi. Keduanya sebelumnya adalah bupati dan wakil bupati yang kemudian bersaing dalam pilkada 27 November mendatang.

‘’Karena keduanya adalah incumbent, jadi keberhasilan yang selama ini dicapai tidak bisa diklaim satu pihak saja,’’ ujar Baihaki.

Hanya, lanjut Baihaki, Lindra yang sebelumnya sebagai bupati banyak diuntungkan dengan adanya program-program yang masih dijalankan. Salah satunya adalah pembagian beras bansos itu. Ironisnya, kemasan dalam beras bansos itu masih mencantumkan tagline yang menjadi visi misi Lindra dalam pilkada saat ini.

‘’Nah ini yang harus diwaspadai. Saya secara pribadi mendukung langkah Bawaslu, dan memang seharusnya seperti itu. Segera saja persoalan itu diangkat di tingkat Gakkumdu,’’ tambahnya.

Dalam tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Baihaki menyebut bukan hanya ada Bawaslu, namun ada penegak hukum lain, yakni Kejaksaan dan Polisi. Sehingga, dalam pembahasan maupun gelar dugaan pelanggaran pilkada itu, bisa dilihat dari sisi yang lebih luas dan sudut pandang yang lebih tajam dari sisi penegakan hukum.

‘’Nanti dari Gakkumdu bakal keluar rekomendasi atas kasus itu, apakah memenuhi syarat dilanjut ke pidana pemilu atau tidak. Kita tunggu saja,’’ urainya.

Karena ada calon incumbent bupati, menurut Baihaki harus diwaspadai, netralitas aparatur sipil negara (ASN) harus benar-benar diawasi. Menurut Baihaki, pelanggaran yang mungkin dilakukan ASN bukan hanya melaksanakan kegiatan, namun ikut memviralkan, memasang status di media sosial dan sejenisnya sudah masuk pelanggaran.

‘’Termasuk mengupload foto, berita, video atau sejenisnya yang masih ada gambar atau video imcumbent meski itu adalah video atau foto lama. Hal itu harus diawasi, karena bisa jadi modus,’’ ingatnya.

Terkait pilkada, lanjut Baihaki, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Penerbitan SKB tersebut bertujuan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

SKB tersebut ditandatangani oleh Abdullah Azwar Anas(Menteri PANRB, Tito Karnavian (Mendagri), Bima Haria Wibisana (Plt. KepalaBKN), Agus Pramusinto (Ketua KASN), serta Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu).

Dibuatnya SKB netralitas juga akan memudahkan ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etikmaupun disiplin pegawai. SKB diberlakukan bagi ASN di seluruh tingkataninstansi baik di pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, kota, provinsi diseluruh Indonesia.

Ada bebera UU dan PP yang mengatur netralitas ASN beserta TNI/POLRI, di antaranya adalah : Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,   Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan  Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun2022 tentang Netralitas Pegawai Kementerian Keuangan,  Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

‘’Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,’’ ungkapnya.

Masih kata Baihaki, Undang-undang tersebut mengatur setidaknya 16 hal larangan untuk para ASN dalam pilihan politiknya. Yakni kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS dan ikut kampanye dengan fasilitas negara.

Kemudian menghadiri acara partai politik, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon, mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan, memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan KTP serta mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN.

Selain itu, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon, menjadi anggota atau pengurus parpol, mengerahkan PNS ikut kampanye, pendekatan ke Parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain, enjadi pembicara dalam acara Parpol dan foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakansebagai bentuk keberpihakan.

Jika ASN melanggar maka sanksi hukum sudah menanti. Sanksinya, kata Baihaki, dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Hukuman disiplin sedang di antaranya adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sedang hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan pemberhentian dengan hormat tidakatas permintaan sendiri sebagai PNS.

‘’Jadi ini harus benar-benar diperhatikan dan diawasi,’’ tandasnya.

Sekadar diketahui, berdasarkan nomor register 004/Reg/TM/PB/Kab/16.38/X/2024 Bawaslu menyebut ada dugaan pelanggaran dalam pembagian bansos beras di masa kampanye saat ini. Karena itu Bawaslu dan Gakkumdu akan segera melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap para pihak atas dugaan pelanggaran ini.

Sudarsono, anggota Bawaslu Tuban yang didampingi oleh Sutrisno Puji Utomo dan Nabrisi Rohid, menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Bawaslu setelah penelusuran terkait penyaluran bansos, ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana.

Dugaan ini terkait dengan pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Pilkada, yang menyatakan bahwa pejabat ASN dilarang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Pada penyaluran beras tersebut terdapat bagian dari visi dan misi salah satu pasangan calon, yang bisa diinterpretasikan sebagai upaya menguntungkan pihak tertentu,” ujar M. Sudarsono.

Tahap selanjutnya adalah klarifikasi dengan pemanggilan pihak-pihak terkait, baik dari dinas maupun pengusaha beras,” tambahnya. Proses pengembangan kasus ini akan dilakukan dalam lima hari ke depan.

‘’Bawaslu Tuban menegaskan bahwa unsur formil dan materiil dari dugaan pelanggaran sudah terpenuhi,’’ tegas Nonok panggilan akrab Sudarsono.(rendra)

The post Direktur ARCI Dukung Dugaan Pelanggaran terkait Pembagian Bansos Beras Ditangani Gakkumdu appeared first on Akurat Media News.

Di pilkada Kabupaten Tuban, debat kandidat terbuka ini bakal dilaksanakan tiga kali. Debat perdana akan digelar 20 Oktober 2024 besok. Acara akan digelar malam hari.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban Zakiyatul Munawaroh, mengatakan bahwa debat antarkandidat akan digelar di rumah makan Grand Javanilla di Jalan Moh. Yamin no 11 Kebonsari, Tuban Kota.

“Debat terbuka perdana paslon bupati dan wakil bupati Tuban, tahap awal tanggal 20 Oktober besok, ‘’ ujarnya.

Ia berharap kepada paslon dalam debat perdana tersebut sebagai ajang adu gagasan antarkandidat untuk memaparkan progam yang ditawarkan pada masyarakat. Zakiyah mengajak masyarakat Tuban untuk menyaksikan siaran yang akan disiarkan streaming dan lewat televisi lokal daerah itu.

“Nanti masyarakat bisa menonton langsung debat terbuka melalui siaran (streming) maupun televisi lokal,” terangnya.

Perempuan yang masih lajang itu menyebutkan, yang bertindak sebagai panelis dan moderator adalah para pakar ahli kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat yang kompeten di bidangnya. Namun, dia belum mengatakan nama-nama yang akan menjalankan tugas tersebut.

KPU Tuban berharap agenda debat perdana berjalan lancar aman, damai serta adem ayem. Dengan begitu, pesan kampanye lewat debat terbuka kandidat akan memengaruhi simpati setiap pemilih atau warga yang menonton siaran tersebut.

“Harapan Kami debat berjalan adem ayem. Sebab itu, penyelenggara sekarang persiapan koordinasi dengan stakeholder terkait,” katanya.

Sementara, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Tuban Gunawan Wihandono menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rangkaian debat, KPU telah mengundang paslon, Forkopimda, organisasi kemahasiswaan, penyandang disabilitas, dan pendukung paslon sebagai penonton.

Sekadar diketahui di pilkada Tuban 2024, tahapan kampanye mulai sejak 25 September sampai 23 November nanti. KPU memfasilitasi 3 kali debat publik.

Sedang padangan yang bersaing adala nomor urut 1 Riyadi – Wafi Abdul Rosyid dan pasangan nomor urut 2 Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono. Masing-masing pasangan adalah petahana. Lindra adalah bupati periode sebelumnya, dan Riyadi adalah wakil bupati di periode lalu.(rendra)

The post KPU Tuban Bakal Gelar Tiga Kali Debat Kandidat Pilkada, Dimulai Besok Malam appeared first on Akurat Media News.

Salah satu yang menyatakan rasa keprihatiannya itu adalah Direktur Lembaga survei Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki Siraj. Dia mengatakan, berdasarkan pantauan yang dia lakukan, balihoi-baliho besar sudah seharusnya dicopot. Sebab, gambar yang dipasang itu bukan lagi sebagai bupati.

‘’Sejak 25 September ini tidak ada Bupati Tuban karena sudah cuti, yang ada adalah calon. Kalau gambar calon masih terpasang di instansi pemerintah, coba tanya pada nurani sendiri, masih layak tidak yang seperti itu,’’ ujar Baihaki Siraj, Rabu (25/9/2024).

Direktur lembaga survei yang berbasis di Surabaya itu menyebut, mestinya lembaga yang berewenang melakukan tindakan tegas. Selain itu, pimpinan instansi terkait juga mestinya melaksanakan ketentuan yang ada. Sebab, Baihaki yakin jika pimpinan instansi adalah orang-orang pintar yang tahu aturan.

‘’Saya dengar yang instansi pendidikan sudah ada surat edaran. Sangat mustahil tidak tahu. Atau memang pura-pura tidak kalau itu melanggar,’’ tambahnya.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas menurut Baihaki mestinya bisa menggunakan kewenangannya. Tidak sekadar hanya imbauan dan sejenisnya. Sebab, menurut dia, layak ada tindakan tegas misalnya ada penertiban baliho-baliho tersebut.

‘’Tapi, sampai hari ini saya melihat itu belum dilakukan,’’ ungkapnya.

Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti atau diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada, Baihaki khawatir bakal muncul gejolak di masyarakat. Bahkan, bisa menyulut gesekan antarpendukung di lapangan. Karena satu kelompok merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil dibanding kelompok lainnya.

‘’Itu yang harus diantisipasi, karena pelanggarannya nyata kok,’’ tandasnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, baliho bergambar salah satu calon itu masih terlihat di sejumlah instansi. Misalnya di dinas, kantor kecamatan, kantor badan dan lainnya. Yang sempat penulis abadikan baliho itu misalnya masih terlihat terpasang di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana, museum Kambang Putih, kantor Cabang Dinas Pendidikan Tuban dan sejumlah sekolah negeri di Tuban.

Terpisah Komisioner Bawaslu Kabupaten Tuban Sutrisno mengatakan, bahwa kewenangan Bawaslu terbatas. Pihaknya sudah menyampaikan dalam rapat koordinasi terkait masa kampanye. SBawaslu juga sudah memberikan imbauan. Menurut dia, sudah ada komitmen untuk menurunkan secara mandiri paska imbauan dari Bawaslu, hanya sebagian minta waktu untuk mensosialisasikan.

‘‘Kita bekerja, tugas kewenangan kita dibatasi undang-undang. Kemarin juga tak sampaikan ketika rakor tersebut,’’ jelasnya.

Sementara, terkait dengan baliho yang masih terpasang di lembaga pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Tuban Abdul Rakhmat mengaku sudah menerima arahan dari Bawaslu. Selanjutnya pihak langsung menindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran.

‘’Kemarin baru kita terima dan langsung sore kita tindaklanjuti dengan membuat surat edaran ke sekolah. Kemungkinan saja ada yang belum tahu, bagi yang belum nanti kita minta untuk menindaklanjuti,’’ katanya.(rendra)

The post ARCI Minta Bawaslu Tegas, Baliho Salah Satu Calon Masih Terpasang di Instansi Pemerintah appeared first on Akurat Media News.

Itu pula yang terjadi dalam undian nomor urut pasangan calon dalam pilkada Kabupaten Tuban Senin (23/9/2024). Melalui rapat pleno terbuka yang digelar KPUK Tuban, undian nomor urut atas dua pasangan calon yang resmi mendaftar dan berkasnya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat  itu dilakukan.

Pasangan Riyadi- Gus Wafi diusung Partai Nasdem, Hanura, PBB, Partai Buruh, Gelora dan Ummat. Sedangkan Paslon Lindra Joko didukung oleh PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PDI P dan Demokrat.

Kedua kubu sejatinya berharap mendapat nomor urut 1. Namun, hasil undian berkata lain. Bahkan, kubu Riyadi-Gus Wafi sudah menyiapkan poster kecil yang sudah dipasangi nomor urut. Kubu kini sengaja mencetak poster dengan nomor urut 1 dan 2. Ini untuk berjaga-jaga pasangan ini dapat nomor urut berapa, sehingga saat itu juga mereka, terutama para pendukung pasangan Riyadi-Gus Wafi langsung bisa mengacungkan-acungkan posternya.

Benar saja, saat pasangan Riyadi-Gus Wafi dalam undian mendapat nomor urut 1, maka poster-poster kecil bergagang bambu itu langsung menyeruak di tengah para pendukung Riyadi-Gus Wafi. Nampaknya persiapan mereka sangat matang, karena kubu Lindra-Joko Sarwono tak ada selebrasi seperti itu.

Dalam pidato singkatnya usai penetapan nomor urut, Riyadi mengatakan, bahwa nomor urut 1 yang dia peroleh dalam undian dianggap sebagai kode, jalan Tuhan dan takdirnya untuk menang.

‘’Alhamdulillah, kalau sebelumnya saya hanya nomor 2 (wabup) maka sekarang ditakdirkan untuk menjadi nomor 1 (bupati),’’ ujar Riyadi di atas podium.

Maka dengan izin Allah, Riyadi meminta dukungan seluruh masyarakat Tuban agar dia dan pasangannya, Gus Wafi nanti bisa memenangkan pilkada, dan menjadi pemimpin yang dipilih oleh rakyat Tuban.

‘’Sudah saatnya menuju era Tuban yang baru, Tuban yang lebih bermartabat dan unggul,’’ katanya.

Semua itu bisa terwujud jika pasangan Riyadi-Gus Wafi menang. Kemenangan itu bisa diraih jika masyarakat Tuban, khususnya pada pemilik hak suara menitipkan atau memberikan amanahnya untuk pasangan Riyadi-Gus Wafi.

‘’Sekali lagi mohon dukungannya dan mari kita sambut Tuban yang baru,’’ tandasnya.

Bagaimana dengan kubu Lindra-Joko Sarwono. Tentu saja nomor urut 2 yang didapat pasangan ini dalam undian pengambilan nomor urut ‘diramesi’ sebagai kode alam dan pertanda baik, bahwa Lindra akan memimpin dua periode, artinya, pasangan Lindra-Joko Sarwono akan menang.

‘’Dua periode, lanjutkan ! Dua periode, lanjutkan !!’ teriak pendukung pasangan Lindra-Joko Sarwono. Maka, di ruangan rapat pleno terbuka itu menjadi riuh oleh adu slogan dari pendukung masing-masing pasangan calon.

Nomor urut 2 juga dimaknai sebagai dejavu atau sesuatu hal yang kembali terulang di lokasi yang sama dan di moment yang sama. Sebab, pada pilkada 3,5 tahun lalu, saat Lindra berpasangan dengan Riyadi, juga mendapat nomor urut 2 dari 3 pasangan calon yang berlaga. Dan, Lindra memenangkan pilkada 2020 dengan perolehan suara sekitar 60 persen. Apakah pada pilkada kali ini kemenangan itu akan kembali diraih Lindra? Kita tunggu saja.

Pada undian nomor urut ini pasangan Riyadi- Gus Wafi beserta para pendukungnya kompak mengenakan pakaian setelan baju putih dan celana hitam. Sedangkan Pasangan Lindra-Joko kompak mengenakan baju batik dan celana hitam.  Sebagian pendukungnya dari Golkar mengenakan pakaian kebesarannya warna kuning. Pendukung yang lain memakai seragam partainya masing-masing.

Usai undian nomor urut tersebut, KPU menetapkan berita acara yang disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban. Dua pasangan ini juga melakukan Deklarasi Kampanye Damai, sebagai wujud komitmen mewujudkan Pilkada Tuban 2024 yang sesuai slogan KPU adalah; adem dan ayem.(rendra)

The post Dalam Undian Dapat Nomor Urut 1, Riyadi-Gus Wafi Anggap Pertanda Baik appeared first on Akurat Media News.

Hal itulah yang ingin dihindari dalam pilkada di Kabupaten Tuban 27 November mendatang. Sehingga, sedini mungkin semua potensi gesekan tersebut berusaha untuk diurai, sehingga pelaksanaan pilkada Tuban bisa berjalan aman dan damai dengan menghasilkan pemilin yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat.

Pesan itulah disampaikan dalam Sosialisasi Regulasi PemerintahTerkait Kerukunan Umat Beragama (KUB) Menyambut Pemilu Damai di Kabupaten Tuban Tahun 2024. Acara yang digelar di gedung Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kemenag Kabupaten Tuban, Rabu (4/9/2024) tersebut digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tuban bekerjasama dengan Kemenag.

Acara diikuti oleh seluruh pengurus FKUB, FKUB Putri, perwakilan Gema Utama, perwakilan mahasiswa, Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam. Ketua FKUB Kabupaten Tuban Kasduri mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kemenag atas bantuan operasional FKUB.

“Terimakasih juga untuk tempat yang sangat representatif ini sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan nyaman,” ujarnya.

Kegiatan ini juga bertujuan menciptakan kerukunan antarumat beragama dalam menyambut pemilukada damai tahun 2024 di Kabupaten Tuban, agar masyarakat antaragama bisa menjaga pelaksanaan pemilu daerah yang dapat berjalan dengan baik dan menjaga kondusifitas.

Sementara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Umi Kulsum saat membuka acara berpesan kepada peserta untuk terus merawat kerukunan  umat beragama. Menurutnya ada tiga tantangan besar saat ini.

“Pertama banyaknya praktek beragama yang ekstrim, klaim kebenaran dari masing-masing agama dan semangat beragama yang tidak selaras dengan NKRI,” tuturnya.

Umi juga menyampaikan agar 5 esensi ajaran agama yakni kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang dan taat konstitusi terus dikembangkan dan disosialisasikan di tengah masyarakat. Indonesia, dia sebut sebagai negara dengan tingkat toleransi yang tinggi, dan itu dia minta untuk terus dijaga.

Ia juga menyinggung kedatangan Sri Paus ke Indonesia yang membawa tiga tema yaitu, iman, persaudaraan dan bela rasa.

“Agama apapun itu kalau imannya kuat akan timbul rasa saling menyayangi kepada sesama tidak hanya yang seagama tapi juga lain agama,” imbuhnya.

Materi disampaikan oleh tiga orang narasumber. Pertama materi Kebijakan Kementerian Agama Dalam Pembinaan FKUB di Kabupaten Tuban oleh Kasubag TU Kemenag Tuban Qosim. Materi kedua Pentingnya Wawasan Kebangsaan dalam Menciptakan Pemilu Damai tahun 2024 oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Bakesbangpol Kabupaten Tuban Herry Muharwanto.

Sedang materi ketiga tentang Peran Bhabinkamtibmas untuk Menjaga Kerukunan dalam Rangka Pemilu 2024 oleh Kepala unit Bhabinkamtibmas Polres Tuban, Triyono. Acara dipandu oleh Sekretaris FKUB, Amenan.

Qosim Kasubag TU Kemenag menjelaskan soal Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika sudah final bagi Indonesia. Meski dalam praktik di kehidupan sehari-hari  ada tantangan dan kendala. Dia menyebut Penyuluh Agama Islam bisa menjadi dan harus menjadi penggerak utama kerukunan umat beragama, termasuk terkait pilkada agar bisa berjalan damai tanpa ada gesekan di masyarakat.

Sementara Herry Muharwanto menjelaskan tentang pentingnya wawasan kebangsaan dalam  menciptakan pilkada damai di Kabupaten Tuban. Kenapa wawasan kebangsaan penting ? Karena menurut dia, wawasan kebangsaan mengarah pada kerukunan, pesatuan dan kesatuan. Utamanya jelang pilkada, jangan sampai timbul pertentangan.

‘’Berbeda pilihan boleh tapi bisa menerima dan menghargai karena tujuannya sama, yakni untuk membangun bangsa dan daerah. Indikator keberhasilan pilkada adalah jika berlangsung aman lancar damai, partisipasi tinggi, tidak terjadi konflik dan  pemerintahan berjalan lancar baik di pusat maupun daerah,’’ jelasnya.

Sedang terkait Bhabinkamtibmas narasumber daru Polres Tuban menyebu, bahwa jumlah Bhabinkamtibmas di Tuban masih belum menjangkau seluruh wilayah. Disebutkan di Kabupaten Tuban terdapat 328 desa/kelurahan, namun hanya ada 186 Bhabinkamtibmas yang bertugas. Sehingga di sejumlah wilayah satu Bhabinkamtibmas bisa merangkap menjadi Bhabinkamtibmas di desa lain.(rendra)

The post FKUB dan Kemenag Kabupaten Tuban Ajak Masyarakat Ciptakan Pilkada Tanpa Konflik appeared first on Akurat Media News.

Selama ini, kaum santri indentik dengan pendukung dari partai dengan basis atau yang memiliki kedekatan dengan organisasi keagamaan kental seperti PKB dan PPP. Namun, di Tuban kaum santri seolah mau menunjukkan bahwa pasangan yang mereka dukung adalah Riyadi-Wafi.

Pasangan yang digadang-gadang bisa menumbangkan pasangan Lindra – Joko Sarwono yang diusung koaliasi gemuk ini berangkat mendaftar dengan diantar ratusan pendukungnya. Pasangan Riyadi-Wafi juga diarak dengan ratusan obor,lilin dan kentongan.

Riyadi-Wafi berangkat mendaftar dengan jalan kaki dari pos di Perumahan Karang Indah Tuban yang berjarak sekitar 2 kilometer dari kantor KPU Tuban di Jalan Pramuka. Sepanjang perjalanan iringan rebana dan bacaan salawat terus dikumandangkan.

Tiba di kantor KPU, sebelum masuk dan mendaftar, Riyadi sempat menyampaikan pidato singkat dan menyemangati pendukungnya untuk berjuang mewujudkan Tuban yang baru.

Riyadi juga menerangkan filosofi obor dan kentongan dalam pendaftarannya. Menurutnya memiliki makna yang mendalam dan sarat akan pesan kebijaksanaan. Obor dan kentongan adalah simbol-simbol tradisional yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa, termasuk di Tuban.

Dan mengandung nilai-nilai yang relevan dalam konteks kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Obor asalah simbol penerangan dan harapan,” ujar Riyadi.

Obor, kata dia, dalam filosofi Jawa, melambangkan penerangan. Cahaya obor yang terang di tengah kegelapan menjadi simbol harapan, bimbingan, dan pencerahan. Dalam konteks Pilkada, obor menggambarkan harapan masyarakat akan hadirnya pemimpin yang mampu memberikan arahan yang jelas dan membawa Tuban menuju masa depan yang lebih cerah.

“Riyadi dan Wafi dengan obor sebagai simbolnya diharapkan mampu menjadi penerang bagi masyarakat, memberikan solusi atas berbagai tantangan, dan membimbing Tuban menuju kesejahteraan,” tambahnya.

Sedang kentongan adalah imbol kebersamaan dan kewaspadaan. Kentongan, di sisi lain, adalah alat komunikasi tradisional yang digunakan untuk menyampaikan pesan penting kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat.

Filosofi kentongan mengandung makna kebersamaan, gotong royong, dan kewaspadaan. Ketika kentongan dipukul, masyarakat berkumpul untuk bersama-sama menghadapi situasi yang ada.

Dalam konteks kepemimpinan, kentongan melambangkan pentingnya komunikasi yang efektif dan kebersamaan antara pemimpin dan rakyat. Riyadi dan Wafi diharapkan mampu membangun komunikasi yang erat dengan masyarakat Tuban.

“Bisa mendengarkan aspirasi mereka, dan bersama-sama menjaga keamanan dan kesejahteraan daerah,” ucapnya.

Usai pidato Riyadi dan Wafi melangkah masuk ke kantor KPU Tuban untuk mendaftar secara resmi. Di ruang pendaftaran Ketua dan Komisioner KPU sudah menunggu.

Usai proses pendaftaran selesai, Riyadi menemui sejumlah wartawan yang sudang menunggu di ruang konferensi pers yang sudah disediakan oleh KPU. Riyadi mengaku proses pendaftaram lancar.

“Syukur saat pemeriksaan berkas tidak ada masalah,” katanya.

Saat ditanya kenapa memilih Wafi abdul Rasyid sebagai pasangannya, Riyadi menilai Gus Wafi—panggilan akrab Wafi Abdul Rasyid– sebagai sosok yang jujur dan amanah. Motto yang diusung pasangan ini adalah Tuban Baru.

“Motto ini sebagai komitmen kami menampung semua aspirasi dan harapan masyarakat Tuban yang belum terwadahi,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, Gus Wafi adalah kiai muda yang hafidz Alquran dan lulusan Turki. Selama ini, Gus Wafi dakwah dan mengasuh pengajian rutin di sejumlah tempat. Gus Wafi adalah salah satu imam di Masjid Agung Tuban. Gus Wafi putra KH. Muhammad Ahmad Ainul Yaqin (Gus Mad) salah satu kiai dan tokoh agama berpengaruh di Tuban.

Pengalaman sebagai wakil bupati sejak 2020 membuat Riyadi paham bahwa masih banyak aspirasi dan pesan yang harus dijawab. Dan hal itu yang diupayakan untuk dilaksanakan jika diberi amanah oleh rakyat Tuban.

Sementara itu, Riyadi juga melakukan safari dengan berkunjung ke sejumlah tokoh. Salah satunya adalah ke KH.Fathul Huda mantan Bupati  Tuban yang menjabat dua periode. Dalam foto yang beredar, Riyadi terlihat sowan bersama istrinya. Sedangkan saat menerima Riyadi, Fathul Huda didampingi istrinya.(rendra)

The post Kaum Santri Antarkan Pasangan Riyadi – Wafi Abdul Rasyid Mendaftar di KPU appeared first on Akurat Media News.

Dari ketiga Calon Bupati Tuban, menurut direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki, Setiajit tampak lebih menguasai permasahalan Kabupaten Tuban.

“Setiajit tampak lebih menguasai persoalan, dan pengalamannya di birokrasi membuatnya lugas dalam menyampaikan dan mengurai persoalan masyarakat.”

Sementara Halindra, menurut Baihaki, masih belum bisa lepas dari bayang-bayang ibunya sebagai mantan Bupati.

“Mas Lindra bagus dengan programnya Mbangun Deso, Noto Kutho, hanya dia belum bisa lepas dari bayang-bayang Ibunya sebagai mantan Bupati. Itu terlihat sekali saat dia menyampaikan gagasannya yang ingin melanjutkan Ibunya,” ujar Baihaki.

Sedangkan Khozanah, kata Baihaki, seakan tidak ingin lepas dari Kepemimpinan Tuban saat ini.

Dalam pengundian nomor urur beberapa pekan silam, Khozanah Hidayati nomor urut 1 (satu), Aditya Halindra Faridzky nomor urut 2 (dua), dan Setiajit nomor urut 3 (tiga). *(rsh)

The post Talk Show Pilkada Tuban, Pengamat: Setiajit Lebih Memahami Permasalahan appeared first on Akurat Media News.

Angka warga positif Covid 19 terus bertambah. Bahkan, beberapa calon kepala daerah di Indonesia, penyelenggara pemilu, terbaru Ketua KPU RI, Arif Budiman juga dinyatakan positif Covid 19.

Sehingga, kata Baihaki, langkah bijak pemerintah adalah tetap melanjutkan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Itu, kata Baihaki, bukan berarti dirinya menafikan terus bertambahnya kasus positif Covid 19. ” Covid 19 tentu tetap harus jadi perhatian khusus, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada, tapi bukan dengan cara menunda Pilkada,” beber pengamat yang juga kader muda NU Jawa Timur ini.

Kondisi ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk salah satunya datang dari Pengamat Politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARC Indonesia), Baihaki Siraj. Menurut pria yang akrab disapa Baihaki ini, tahapan Pilkada serentak sudah pernah ditunda sebelumnya. Ketika dilanjut saat ini tentu sudah dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang. ” Apalagi saat ini sudah masuk tahapan verifikasi administrasi calon Kepala Daerah, artinya sudah banyak tahapan yang dilalui,” urai Baihaki.

Pemerintah tetap melanjutkan Pilkada dengan catatan mengeluarkan aturan yang lebih ketat lagi tentang protokol kesehatan dalam Pilkada. Termasuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggarannya. ” Misalnya dengan memperketat aturan tatap muka dalam Pilkada, tahapan sebisa mungkin dilakukan secara virtual, kecuali pada persoalan yang tidak bisa secara virtual, harus ada pengecualian. Kampanye tatap muka yang mengumpulkan orang banyak ditiadakan misalanya, dan pengetatan tatap muka lainnya yang intinya menghindari kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan massa,” jelas Baihaki.

Pada hari H pelaksanaan juga misalnya, selain menambah jumlah TPS seperti yang sudah dilakukan, mungkin bisa juga dengan melakukan penjadwalan pencoblosan, dengan tujuan tidak terjadi penumpukan disatu waktu. ” Teknis detailnya nanti bisa dibahas oleh KPU sebagai penyelenggara dan diatur lewat PKPU, atau aturan lainnya,” ulasnya.

Dan juga diatur sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. ” Sebab kalau ditunda, selain karena tahapan berjalan sudah agak jauh, efek ekonominya yang harus diantisipasi, banyak orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada yang harus kehilangan pendapatan ditengah kondisi ekonomi yang memang sulit ini,” pungkas Baihaki. (*)

The post Pengamat Politik : Langkah Bijak Pemerintah, Pilkada Lanjut, Pertemuan Tatap Muka Diperketat appeared first on Akurat Media News.

Saat Patahana memutuskan maju dari Independen, Partai Politik di Kabupaten Jember berusaha ramai-ramai menyatukan kekuatan untuk mengusung satu calon melawan patahana. Tapi, upaya tersebut akhirnya kandas. Dari Partai Politik muncul dua Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jember.

Dua Bapaslon tersebut adalah Hendy Siswanto-Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun) yang diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP serta Berkarya versi Tommy Soeharto dan Bacalon pasangan Abdussalam-Ifan Ariadna disusung PDI Perjuangan, PKB, PAN, Partai Perindo, Partai Golkar, dan Partai Berkarya Versi Muhdi.

Pengamat Politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARC Indonesia), Baihaki Siraj ketika disodorkan pertanyaan terkait dinamika dan kekuatan tiga bakal calon yang maju pada Pilkada Jember menjelaska bahwa harusnya Faida sebagai Patahana memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangi pertarungan dalam Pilkada Jember. ” Sebab Ia (Faida) sudah memiliki investasi politik hampir lima tahun selama menjabat Bupati. Bila kemimpinannya bagus tentu sangat mudah untuk menang,” urai Baihaki saat memulai perbincangan. Sabtu (19/09/2020).

Baihaki, menambahkan kepemimpinan daerah itu berjalan, bila ada sinergi antara, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sesuai perannya masing-masing. Di Jember kata Baihkai, semua sudah bisa melihat bagaimana hubungan Eksekutif dengan Legislatif semenjak kepemimpinan Faida. ” Bukan hanya kurang harmonis, tapi tidak harmonis. Sehingga itu sangat terasa pengaruhnya terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Jember,” ungkapnya.

Sehingga wajar kalau tokoh-tokoh Partai, khususnya yang ada di parlemen melakukan upaya bersatu melahirkan satu calon melawan patahana, meski itu kandas ditengah jalan. ” Dan itu sejalan dengan survei yang pernah kami lakukan, kepuasan masyarakat pada kinerja Bupati Faida masih rendah,” bebernya.

Itu menjadi peluang bagi dua calon penantang patahana. Hanya saja bila melihat, antara Abdussalam-Ifan dan Hendy-Gus Firjaun, keduanya sama-sama memiliki potensi bisa mengalahkan Patahana dengan basis dukungan masing-masing.

Tapi, Hendy-Gus Firjaun lanjut Baihaki figurnya memiliki latar belakang yang berbeda yang bisa saling melengkapi. “Hendy mantan birokrat dan menjadi pengusaha, sedang Gus Firjaun sosok Kyai, satu-satunya Kyai yang maju di Pilkada Jember, ” bebernya.

Kolaborasi ini, selain bisa mendongkrak dukungan, juga kolaborasi ideal dalam menjalankan kepemimpinan di Jember Kedepan. ” Pak Hendy dengan latar birokrat dan pengusaha tentu memiliki pengalaman kepemimpinan yang bisa jadi modal memimpin Jember, Gus Firjaun dengan latar belakang Kyai, pengasuh pesantren dan tokoh NU maka lebih mudah melakukan pendekatan ke masyarakat agar berpartisipasi pada pembangunan Jember yang lebih baik,” tandasnya.

Belum lagi, kata Baihaki, sejumlah Partai pendukungnya memiliki figur-figur yang bisa mendongkrak suara. Misalnya ada Ra Fadhil (Nasdem), Ra Fawaid (Garindra), dua tokoh tersebut selain tokoh Partai, juga merupakan keluarga Pondok Pesantren Al-Qodiri, yang memiliki kekuatan massa yang tidak bisa disepelekan. ” Bila kekuatan-kekuatan tersebut bersama-sama bergerak, makan Hendy-Gus Firjaun lebih mudah tumbangkan Patahana,” pungkas Baihaki. (rs/ck)

The post Membedah Peluang Penantang Petahana di Pilkada Jember 2020 appeared first on Akurat Media News.