Musda tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, dan turut dihadiri oleh politisi senior asal Tuban yang kini duduk di DPR RI yang tak lain Ibunda Mas Lindra, yakni Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Ketua Panitia Musda, Suratmin menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Musda berjalan lancar sejak awal hingga penutupan. Mas Lindra selaku petahana menjadi calon tunggal ketua DPD untuk periode 2025-2030.

“Dari awal hanya Mas Lindra yang mendaftar sebagai calon ketua. Setelah laporan pertanggungjawaban diterima tanpa catatan, seluruh pemilik suara menyatakan dukungan penuh secara aklamasi,” terang Suratmin.

Ketua DPD Golkar Jatim, Ali Mufthi menyebut Musda Tuban sebagai pijakan awal konsolidasi besar partai di Jawa Timur.

“Tuban jadi awal yang baik. Dari sini kita perkuat partai agar makin dekat dengan rakyat,” ucap Ali.

Anggota Komisi V DPR RI itu menegaskan pentingnya memperkuat nilai “Karya Kekaryaan”, disiplin organisasi, dan membangun ketokohan kader melalui kepedulian nyata.

“Kalau masyarakat merasakan manfaat dari karya kader Golkar, partai ini akan selalu dicintai,” ujarnya.

Sementara itu, Mas Lindra mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Ketua DPD Golkar Jatim, Ali Mufthi kepada dirinya untuk kembali menahkodai Golkar Tuban kali ketiga.

“Alhamdulillah, Ketum dan Ketua DPD Jatim memberikan restu untuk saya melanjutkan kepemimpinan di Golkar Tuban. Ini bukan tugas ringan, tapi amanah yang harus saya jawab dengan prestasi dan karya nyata,” tuturnya.

Di periode terakhirnya ini, politisi kelahiran 15 April 1992 itu menargetkan peningkatan perolehan kursi legislatif. Di DPRD Tuban ditargetkan memperoleh 25 kursi dari sebelumnya 20 kursi. Untuk DPRD Provinsi Jawa Timur ditargetkan naik dari 2 menjadi 3 kursi, dan mempertahankan 2 kursi di DPR RI.

“Insyaallah untuk Pilkada Tuban kami juga akan tetap mengusung kader Golkar sendiri,” tegasnya.

Langkah awal usai Musda, Lindra menyatakan bakal segera membentuk kepengurusan DPD baru, dilanjutkan dengan Muscam di tingkat kecamatan dan musyawarah di tingkat desa. Konsolidasi organisasi ini bakal menjadi modal menghadapi kontestasi politik 2029 dan 2031 mendatang.

“Kami juga akan maksimalkan potensi kader yang saat ini banyak menduduki posisi strategis,” pungkasnya.

The post Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Tuban, Mas Lindra Targetkan 25 Kursi DPRD appeared first on Akurat Media News.

Partai besutan Surya Paloh itu diketahui memiliki empat kursi di DPRD Tuban hasil Pemilu Legislatif 2024 lalu. Kendati begitu, Nasdem belum mendapatkan posisi strategis seperti ketua Komisi atau Badan di struktur AKD.

Hal ini berbeda dengan Partai Demokrat yang hanya memiliki tiga kursi, tetapi mendapat bagian kursi Ketua Badan Kehormatan (BK). Ketua DPD Nasdem Tuban, Prezly Di Okto mengaku menerima dengan legowo komposisi AKD yang telah ditetapkan pada awal Oktober 2024.

“Yang sudah biarlah. Apalah artinya mengambil jabatan yang sudah dibagikan,* ujar Prezly.

Dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp Senin (7/7/2025), Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan atau wacana untuk merombak susunan AKD.

Disinggung soal mekanisme pembagian kursi ketua Komisi maupun Badan, politisi senior Partai Golkar itu urung merespon.

Terpisah, Sekretaris DPD Golkar Tuban Suratmin menyambut positif bergabungnya Nasdem dalam barisan pemerintahan. Ia menilai hal ini akan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah.

“Sudah menjadi kewajiban kita bersama Mas Bupati Lindra mbangun deso noto kutho untuk Tuban lebih baik lagi,” katanya.

Ketika ditanya apakah kehadiran Nasdem ini akan mempermudah proses pembahasan kebijakan di DPRD, Ketua Komisi I itu menjawab diplomatis.

“Semua punya tupoksi masing-masing, tapi bermuara satu tujuan untuk Tuban yang semakin baik,” pungkasnya.(*)

The post Gabung Pemerintahan NasDem Legowo Tak Tuntut Alat Kelengkapan Dewan appeared first on Akurat Media News.

Demikian tertuang dalam putusan nomor 135/PUU – XXII/2024 dan putusan nomor 55/PUU- XVII/2019 yang diajukan oleh perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem). Putusan tersebut diucapkan dalam sidang pengucapan yang digelar pada kamis (26/6/2025) lalu di ruang sidang pleno MK.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hananto Widodo menanggapi bahwa adanya tekanan dan inkonsistensi dalam putusan MK terkait pemilihan umum (pemilu) serta model keserentakan pemilu dalam sistem praktik pemerintahan presidensial adalah produk putusan MK Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2019.

Menurutnya, keputusan MK ini berpotensi menimbulkan masalah serius, terutama masa jabatan anggota DPRD berbagai tingkatan baik Provinsi maupun kabupaten/kota.

Hananto menjelaskan bahwa inti permasalahan ini terletak pada permohonan yang diajukan ke MK, sementara kontra itu adalah anggota DPR. Ia pun menyayangkan bahwa argumentasi penolakan DPR ini dinilai kurang kuat, mengingat inkonsistensi yang nyata antar dua putusan tersebut.

“Dalam putusan nomor 55 tahun 2019, MK memberikan beberapa opsi terkait pemilihan umum mulai dari anggota DPR, DPD, Pilpres, Gubernur, hingga bupati/walikota. Artinya, MK memberikan ruang fleksibilitas bagi pembentuk undang-undang untuk menerapkan pilihan-pilihan tersebut,” ujarnya saat ditemui wartawan Akurat Media News di Foodcourt Grand City, Surabaya, Sabtu (28/6/2025).

Hananto mengungkapkan, ditengah proses revisi undang-undang Pemilu yang sedang berjalan, putusan MK nomor 135 ini baru muncul dan justru membatasi pilihan hanya pada antara pemilu nasional dan lokal.

“Dampak paling signifikan dari putusan nomor 135 ini pada implikasinya terhadap masa jabatan anggota DPRD baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata Pakar Hukum Tata Negara Unesa.

“Bahkan, pemilu lokal yang memilih anggota DPRD dan kepala darah ini minimal harus diadakan 2 tahun atau maksimal 2,5 setelah pemilu nasional,” tambahnya.

Hananto menegaskan bahwa kita melihat DPRD saat ini, masa jabatan seharusnya 2024-2029.

“Namun, jika menggunakan skema dalam putusan MK tersebut, masa jabatan DPRD saat ini menjadi 2024-2031, ini tentu akan menjadi masalah,” tegas Hananto.

Hananto juga menuturkan bahwa dalam teori pemilu, tidak hanya terkait dengan adanya tetapi juga adanya sebuah periodisasi atau berkala dalam 5 tahun.

“Perubahan skema dari 2024-2029 menjadi 2024-2031 ini dinilai melanggar asas tersebut,” tutur Pakar Hukum Tata Negara Unesa.

Lebih lanjut,Hananto menyebutkan bahwa MK ini sebagai konstitusi engineering atau rekayasa konstitusi, yang kemungkinan akan diserahkan kepada legislatif dengan menggunakan rumusan pasal peralihan.

“Namun, isu sekarang adalah itu menabrak dari asas pemilu sendiri yaitu berkala dan periodik. Kalau kita bicara pemilu, kita tidak hanya bicara menabrak asas saja, tapi kita akan bicara menabrak efektivitas dan efisiensi,” sebut dia.

Pakar Hukum Tata Negara Unesa mengakui bahwa alasan MK ini bertujuan mengurangi penyelenggaraan pemilu dan beban rakyat. Hananto mencontohkan, jika pemilu untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota ini dijadikan satu dalam waktu yang bersamaan, beban KPU akan sangat berat dan rakyat akan mengalami kejenuhan.

“Memang tidak masuk akal. Tetapi adalah, apakah ini tidak mengandung implikasi? Kalau kita lihat tadi, itu memang mengandung implikasi jabatan. Dan, indikasinya adalah terkait dengan masa jabatan dari anggota DPRD,” tukas Hananto.

Tak hanya itu, Hananto menyinggung persoalan kepala daerah ini dinilai tidak ada masalah dengan periodisasinya. Ia juga merujuk pada pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah kepala pemerintahan daerah di periodisasinya.

“Artinya, paal 18 ayat 4 berbunyi bahwa pemilihan kepala daerah itu bukan rezim pemilu. Itu tergantung dari open legal policy dari Undang-undang, bisa dipilih langsung oleh rakyat atau DPRD. Ini terserah pembentuk undang-undang,” terang Hananto.

Hananto juga menjelaskan bahwa jika masa jabatan kepala daerah yang awalnya 5 tahun tiba-tiba menjadi 7 tahun, itu sebenarnya tidak masalah karena pemilihan kepala daerah tidak memiliki periodisasi berkala seperti legislatif.

“Kepala Daerah ini berbeda dengan anggota DPRD yang periodisasinya jelas,” imbuhnya.

The post Polemik Putusan MK, Pemisahan Pemilih Nasional-Lokal Disorot Pakar Hukum Tata Negara Unesa Terkait Implikasi Jabatan appeared first on Akurat Media News.

Hal ini tergambarkan dalam hasil survei yang dirilis oleh lembaga Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) selama 100 hari kinerja.

Direktur Eksekutif ARCI Baihaki Sirajt mengatakan bahwa responden yang memiliki kepuasan publik ini dilontarkan pernyataan mengenai siapa 10 anggota DPR RI Dapil Surabaya – Sidoarjo yang paling terlihat kinerjanya.

“Hasil survei tersebut menyebutkan nama Lucy Kurniasari sebanyak 12,3%, disusul Bambang Haryo Soekartono 11,8%, Reni Astuti 10,5%, Ahmad Dhani Prastyo 9,3%, Lita Mahfud Arifin 8,6%, Arzeti Bilbina 8,1%, Adies Kadir 7,8%, Indah Kurnia 6,9%, Arizal Toliwafa 5,2%, Puti Guntur Soekarnoputra 4,7%, dan tidak menjawab 14,8%,” jelas Baihaki kepada media di Surabaya, Kamis (19/6/2025).

Baihaki menilai bahwa angka tingginya kepuasan terhadap kinerja Lucy Kurniasari – yang akrab disapa Ning Lucy tidak lepas dari konsistensinya dalam menjaga amanah masyarakat Surabaya dan Sidoarjo yang memilihnya.

“Hal ini tercermin dari aktivitas Ning Lucy sering turun kepada masyarakat Surabaya dan Sidoarjo untuk menyapa dan menyerap aspirasi mereka,” ujarnya.

“Selama menjabat, Ning Lucy sangat konsisten dan menyuarakan isu-isu yang berpihak pada rakyat, seperti pendidikan maupun kesejahteraan sosial,” tambahnya.

Sebagai informasi, survei dilakukan oleh ARCI mulai tanggal 20-29 Mei dengan menggunakan metode stratified random sampling terhadap 1.200 responden. Tinggal kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,8%.

The post Ning Lucy Puncaki Survei Kinerja Anggota DPR RI Dapil Jatim 1 versi ARCI appeared first on Akurat Media News.

Direktur Eksekutif ARCI Baihaki Sirajt mengatakan bahwa sebanyak 68,7% responden mengaku mengenal DPR RI, sedangkan 36,3% ini tidak mengenal.

“Responden yang mengenal dan mengetahui kinerja DPD RI dari Jawa Timur sebanyak 9,3% sangat puas, 31,7% puas, dan 19,5% cukup puas. Sementara, 24,1% merasa kurang puas dan sisanya sangat tidak puas,” ujar Baihaki melalui keterangan tertulis terima redaksi di Surabaya, Kamis (19/6/2025).

“Secara kumulatif bahwa tingkat kepuasan kinerja anggota DPR RI dari Jatim mencapai 60,5%, sedangkan tidak puas mencapai 39,5 persen,” tambahnya.

Baihaki menjelaskan bahwa responden yang menyatakan puas, sangat puas, maupun cukup puas ini dilontarkan pertanyaan lanjutan mengenai siapa empat anggota DPD RI asal Jatim yang paling disukai kinerjanya.

“Hasil survei menyebutkan nama Lia Istifhama sebanyak 70,5%, disusul AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 21,6%, Ahmad Nawardi 4,2%, dan Kondang Kusumaning Ayu 3,7%,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Baihaki, tingginya angka kepuasan terhadap kinerja Lia Istifhama – yang akrab disapa Ning Lia ini tidak lepas dari konsistensinya dalam menjaga amanah masyarakat yang telah memilihnya.

Menurut dia menilai bahwa tercermin dari aktivitas Ning Lia yang kerap turun langsung ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur untuk menyapa masyarakat.

“Ning Lia selama menjabat tetap konsisten menyuarakan isu-isu yang berpihak pada rakyat, seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi,” kata Baihaki.

Survei ini dilakukan oleh ARCI, mulai tanggal 20-29 Mei 2029 dengan menggunakan metode stratified random sampling terhadap 1.200 responden. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,8%.

The post Hasil Survei ARCI: Ning Lia DPD RI Raih 70,5% Kepuasan Publik Atas Kinerjanya appeared first on Akurat Media News.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Bupati Muhammad Al Barra dan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian mendapatkan peringkat satu dengan mencapai 84,6 persen. Setelah itu, disusul dari Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mencapai 81,8 persen.

Kemudian, peringkat ketiga dengan memperoleh 80,4 persen adalah Walikota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wakil Walikota Armuji. Setalah itu, disusul oleh Walikota Madiun Maidi dan Wakil Walikota Bagus Panuntun. Dan, paling terakhir dicapai oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani dan wakil Bupati Mujiono memperoleh 78,8 persen.

Hal tersebut direspon langsung, Ketua PC Tidar Kabupaten Mojokerto Defy Firman Al Hakim menyampaikan bahwa sebagai anak muda ikut senang dan bangga atas pencapaian bupati dan wakil bupati Mojokerto.

“Alhamdulillah, kami Tidar Mojokerto dan juga sebagai anak muda Mojokerto itu senang dan bangga atas pencapaian yang dilakukan oleh Gus Bupati dan Mas Wabup tersebut,” ujar Bro Defy sapaan akrabnya, saat dihubungi wartawan Akurat Media News melalui WhatsApp, Selasa (27/5/2025).

Bro Defy menyampaikan bahwa kami tidak heran dengan prestasi ini, karena kami langsung bagaimana kerja Bupati dan Wakil Bupati bekerja untuk kemajuan Mojokerto sejauh ini.

“Kami ini tidak heran atas prestasi yang dicapai oleh Bupati dan Wabup Mojokerto, karena memang benar-benar bekerja demi kemajuan kabupaten Mojokerto lebih baik,” kata Bro Defy.

Ketua PC Tidar Mojokerto menyampaikan bahwa pencapaian prestasi terbaik ini tidak terlepas dari All outnya para pimpinan kabupaten terlihat sangat kompak membangun Mojokerto.

“Capaian prestasi terbaik ini tak terlepas dari All outnya bupati dan wakil bupati ini sangat kompak membangun Mojokerto. Kita bisa dilihat bagaimana sektor ketahanan pangan dikerjakan dengan baik, sektor pendidikan, dan fasilitas publik lainnya dengan apik,” imbuh Bro Defy.

Bro Defy menjelaskan bahwa pentingnya bersinergi di segala sektor apapun, terutama memobilisasi potensi anak-anak muda Mojokerto harus digenjot. Menurutnya, Indonesia 2045 sudah didepan mata maka Mojokerto harus melahirkan generasi emas nantinya bisa mewarnai di kancah nasional maupun internasional.

“Segala bentuk agenda yang berkaitan dengan kepemudaan baik riset, lomba, event-event kreatif dan lain – lain wajib didukung. Karena, disanalah mutiara-mutiara pengharum nama Mojokerto akan terlahir,” jelasnya.

Bro Defy menuturkan, sebagai kahwah candradimuka untuk pemimpin masa depan, kami akan bersinergi dan mendukung pemimpin pemerintahan saat ini.

“Sebagai anak muda untuk pemimpin masa depan, Tidar Mojokerto ada untuk bersinergi dan mendukung pemerintahan saat ini, juga segenap instrumen kemajuan di Mojokerto,” tukasnya.

“Kami sudah mendapat info terkait Gus Bupati dan Mas Wabup siap bersinergi dengan segenap elemen, terutama elemen kepemudaan di Mojokerto untuk makin menggelorakan semangat perkembangan k depannya,” tambah Bro Defy.

Bro Defy berharap Pemerintahan Mojokerto saat ini mampu dijadikan kabupaten yang semakin maju dan sejahtera.

“Semoga dibawah kepemimpinan Gus Bupati dan Mas Wabup menjadi daerah semakin maju lagi. Juga, bisa mendukung serta bersinergi dengan anak-anak muda agar semakin bersinar,” pungkasnya.

The post Hasil Survei TRI : Kepuasan Infrastruktur Pembangunan Unggul, Ini Kata Kader TIDAR Mojokerto appeared first on Akurat Media News.

Kegiatan tersebut ini bertemakan tentang berjuang tiada akhir. Dan, kegiatan ini diikuti seluruh para kader Tidar seluruh Indonesia dan dunia. Juga, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum PP Tidar Kawendra Lukistian.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum PP Tidar Kawendra Lukistian mengatakan bahwa target besar organisasi untuk lima tahun kedepan.

“Lima tahun kedepan kita berjuang untuk bagaimana partai Gerindra, seperti mimpi besar Pak Prabowo bisa menjadi partai pemenang di RI,” ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Bro Kawendra menegaskan bahwa peran penting Tidar dalam mencapai tujuan tersebut.

“Dan, kita harus menjadi lokomotif terdepan untuk memenangkan Partai Gerindra di tahun 2029 nantinya,” imbuh Bro Kawendra.

Bro Kawendra berharap kongres ini bisa menghasilkan program strategis dan memperkuat solidaritas Tidar dalam mendukung Partai Gerindra di tahun 2029.

“Melalui kongres, bisa diharapkan dapat menghasilkan program-program strategis dalam mendukung Partai Gerindra di Pemilu 2029,” pungkasnya.

The post Resmi Dibuka Kongres IV Tidar 2025, Targetkan Gerindra Jadi Pemenang Pemilu 2029 appeared first on Akurat Media News.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan, apresiasi tinggi terhadap kinerja DPD Golkar Jawa Timur selama kepemimpinan lama.

“Alhamdulillah, kami telah selesai membuka acara resmi Musda ke – XI DPD Golkar Jawa Timur. Secara penilaian yang objektif saya bahwa kinerja dibawah kememimpinan Bapak Sarmuji selama lima tahun terakhir ini sangat luar biasa dan patut diapresasisi sekali,” ujarnya, saat konferesi pers Musda XI DPD Golkar Jawa Timur.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pencapaian DPD Golkar Jatim ini banyak sekali perubahan yang sangat luar biasa, ketika memperoleh kursi legislatif di berbagai tingkata mulai dari kabupaten/kota hingga RI. Ia pun mengakui bahwa kinerja DPD Golkar Jatim ini dinilai berhasil memenangkan juga pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024.

“Musda ini menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi secara total baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Kami sangat sepakat bahwa tidak ada partai yang bisa bertahan atau menambah kursi, jika konsolidasi tidak dilakukan secara maksimal,” kata pria yang jabat sebagai Menteri ESDM RI.

Terkait calon pengganti Sarmuji, Bahlil mengungkapkan bahwa proses pemilikan ketua ini akan dilakukan secara musyawarah atau demokrasi. Menurutnya, jika tidak mencapai kesepakatan maka mekanisme lainnya akan ditempuh sesuai aturan partai.

“Saya tidak tahu siapa saja calonnya. Karena, Ketua DPD lama Bapak Sarmuji yang mendatanganinya. Jadi, silakan ditanya ke Pak Sarmuji terkait calon tersebut,” ucap Ketum Partai Golkar.

Terkait usulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur yang mendorong pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto, Bahlil menyatakan bahwa sejumlah DPP organisasi lain juga mengajukan usulan serupa. Kendati demikian, Ia pun menegaskan bahwa proses pengajuan gelar pahlawan saat ini masih berjalan dan pihaknya akan mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Upaya tersebut masih dalam proses, kita harus mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini terkait dukungan terhadap Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional,” imbuh Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga memuji kepempimpinan Sarmuji sebagai sosok fenomenal yang mampu meningkatkan perolehan kursi partai Golkar di Provinsi Jawa Timur.

“Pak Sarmuji mampu menambah dua kursi DPR RI, 30 kursi DPRD kabupaten/kota dan dua kursi DPRD Provinsi. Artinya, beliau itu adalah tokoh fenomenal, anak kampung yang bukan anak siapa-siapa, tetapi mampu mengaplikasikan dengan kerja keras serta membuktikannya,” ungkap Bahlil.

Bahlil menekankan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang eksklusif yang terbuka bagi semua kalangan siapa saja.

“Partai Golkar itu milik semua masyarakat Indonesia. Jadi, anak-anak muda yang ingin masuk Partai Golkar, inilah zamannnya,” tukasnya.

The post Ketum Bahlil Resmi Buka Musda XI Partai Golkar Jatim di Surabaya, Soroti Peningkatan Kursi dan Pilpres 2024 appeared first on Akurat Media News.

Dengan mundurnya Lindra, dipastikan kandidat bakal calon Ketua DPD partai berlambang Pohon Beringin ini bakal berkurang satu. Sebab, semula, nama Bupati Tuban ini menjadi salah satu nama yang disebut-sebut dalam bursa bakal calon Ketua DPD. Bukan tanpa alasan, Lindra dinilai sukses menjadikan Partai Golkar menjadi kekuatan politik utama di Tuban.

Pemilihan umum 2024 lalu, Golkar meraih 20 kursi dari 50 kursi di DPRD Tuban. Selain itu, Lindra yang juga Ketua DPD Partai Golkar Tuban juga kembali terpilih menjadi Bupati Tuban untuk periode kedua pada pilkada serentak November tahun lalu.

Mundurnya Lindra beralasan karena ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai Bupati Tuban.

“Saya menjawab dengan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya ucapkan, saya pamit, fokus di Kabupaten Tuban,” tegas Lindra pada wartawan.

Ia menilai masih terlalu dini untuk berpindah haluan ke level provinsi, terlebih ini merupakan tahun pertama dari periode keduanya sebagai Bupati Tuban. Karena itu, dia ingin menimba banyak pengalaman dulu.

“Ini masih tahun pertama di periode kedua. Banyak hal yang perlu dipertanggungjawabkan selama lima tahun ke depan,” tambahnya.

Salah satu yang bakal Lindra lakukan dalam pemerintahannya adalah membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuban stabil dan masyarakat semakin sejahtera. Ia punya visi menjadikan Kabupaten Tuban sebagai tempat beristirahat yang nyaman bagi para pensiunan, dengan menghadirkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berstandar di seluruh kecamatan.

“RTH yang berstandar di seluruh kecamatan itu penting, agar masyarakat bisa menikmati ruang publik yang layak,” katanya.

Sekadar diketahui, jelang Musda Golkar ini banyak nama yang muncul yang disebut-sebut layak menggantikan Sarmuji. Selain Ali Mufthi, nama-nama lain yang muncul di antaranya nama-nama itu adalah Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, hingga Mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono.

Juga ada nama Pranaya Yudha Mahardhika anggota DPRD Jatim 3 periode sejak 2014. Yudha saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim. Lalu, ada nama Wali Kota Pasuruan terpilih 2025-2030 Adi Wibowo. Adi merupakan kader Golkar dan pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Pasuruan hingga menggantikan Gus Ipul sebagai Wali Kota Pasuruan di sisa periode 2021-2025.

Kemudian, ada nama Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky  (Lindra). Lindra merupakan Bupati Tuban 2021-2025 dan terpilih kembali pada periode 2025-2030. Selanjutnya, ada nama Purnamasidi, anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jember-Lumajang. Kemudian ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

Bahkan nama Heru Tjahjono Sekdaprov Jatim 2018-2022 ini juga muncul.i Heru saat ini menjadi anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim VI. Pengalaman Heru di dunia perpolitikan Jatim sudah teruji. Dia pernah menjaat sebagai Bupati Tulungagung selama 10 tahun pada 2003-2013.(*)

The post Bupati Tuban Lindra Pastikan Mundur dari Bursa Calon Ketua DPD Golkar Jawa Timur appeared first on Akurat Media News.

Direktur Eksekutif Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki Sirajt menekankan bahwa krusialnya momentum konsolidasi struktural bagi PPP dalam menghadapi Pemilu 2029. Menurutnya, PPP tidak boleh tertinggal dari partai politik lainnya.

“Langkah strategis awal yang perlu segera diimplementasikan adalah memastikan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) diisi oleh figur yang memiliki kapasitas mumpuni, loyalitas tinggi, serta visi yang kuat untuk mengembangkan partai tersebut,” ujar Baihaki, Kamis (8/5/2025).

“PPP sebagai partai islam tertua di Indonesia ini segera menentukan arah barunya. Partai besar yang memiliki kursi parlemen sudah lebih dulu melakukan muktamar untuk mempercepat konsolidasi. Maka, partai ini jangan sampai tertinggal. Penentuan ketua wilayah seperti Jawa Timur merupakan bagian dari langkah awal untuk mempersiapkan 2029,” tambahnya.

Baihaki menjelaskan bahwa proses kepemimpinan partai tingkat wilayah, bukan sekadar rutinitas organisasi. Menurut dia, situasi elektoral saat ini semakin kompleks dan menurunya daya tarik partai berbasis agama, PPP perlu memastikan figure yang diangkat benar-benar mempunyai komitmen untuk menghidupkan kembali mesin partai, khususnya dalam merangkul kalangan anak muda atau milenial.

“Kini, PPP masih kesulitan merebut hati pemilih islam. Bahkan, dari kalangan pemilih muda. Ini merupakan ironi bagi partai islam tertua. Maka, pemimpin diangkat level DPW ini harus sosok yang memiliki semangat dan strategi untuk menjangkau pemilih milenial dan gen Z,” imbuh Baihaki.

Baihaki menyebutkan bahwa nama ketua fraksi PPP DPRD Jawa Timur Rofik ini sebagai sosok kandidat paling tepat untuk menakhodai DPW PPP kedepan. Menurut Baihaki, sosok beliau ini dinilai memiliki rekam jejak panjang sebagai kader loyal yang total dalam membesarkan partai baik struktur maupun legislatif.

“Salah satu nama yang paling layak dan patut dipertimbangkan adalah Haji Rofik. Karena, beliau ini tidak hanya loyal tetapi juga gila-gilaan dalam membesarkan partai tersebut. Sosok inilah yang dibutuhkan untuk PPP saat ini, dikarenakan konsisten berada di gris perjuangan partai bahkan ketika angina politik sedang tidak berpihak pada PPP,” tukas Baihaki.

Baihaki menekankan bahwa PPP harus mengedepankan tokoh memiki keinginan kuat, untuk benar-benar berjuang dan membesarkan PPP bukan sekadar menemapti posisi struktural saja.

“Muswil nanti tidak hanya mencari figur popular. Tapi, figur yang benar-benar mau bekerja. Ketua DPW yang ideal tidak hanya memiliki nama, tapi juga daya juang dan komitmen jangka panjang. PPP tidak bisa lagi berspekulasi dengan kepemimpinan pragmatis,” beber Direktur Eksekutif ARCI.

Baihaki menilai bahwa percepatan konsolidasi dan penentuan ketua wilayah akan sangat menentukan arah masa depan partai ini menjelang pemilu 2029.

“Terlebih, jika PPP ingin kembali kekuatan politik signifikan dalam peta nasional maka kuncinya pembenahan level akar rumput dari kepemimpinan wilayah yang kuat dan progresif,” tukasnya.

The post Gila Besarkan Partai, Baihaki ARCI Dorong H. Rofik Pimpin PPP Jatim appeared first on Akurat Media News.