PROBOLINGGO, akuratmedianews.com – Program Keluarga Harapan atau yang sering dikenal dengan istilah PKH merupakan program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007 silam.
Dimana tujuan utamanya adalah agar keluarga miskin dan rentan secara finansial dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan mereka.
Untuk dapat menikmati program bantuan sosial tersebut, Identitas warga harus terdaftar di aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). SIKS-NG sendiri merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementrian Sosial yang semestinya di miliki oleh setiap pemerintah desa.
Lantaran pemerintah desa tidak bisa mengakses data melalui aplikasi SIKS-NG, maka besar peluang bagi warga yang terdata sebagai penerima Bansos baik PKH dan BPNT tidak tepat sasaran, bahkan menjadi peluang bagi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kesewenang wenangan jabatan untuk merubah data (KPM).
Tak ubahnya seperti yang terjadi di Desa Bulujaran Lor pada bulan kemarin, hal serupa kerap terjadi di wilayah Kecamatan Tegalsiwalan. Salah satunya di Desa Bladokulon Kabupaten Probolinggo. Kali ini seorang warga SK (43) tahun yang merupakan warga setempat harus kehilangan hak nya sebagai penerima program bantuan sosial atau sebagai KPM PKH dan BPNT lantaran dirubahnya status di data SIKS-NG.
Informasi yang dihimpun sekaligus sesuai dengan data SIKS-NG yang dikeluarkan Dinsos Kabupaten Probolinggo, SK (43) dan suaminya yang dalam keseharian hanya seorang penjual pentol keliling harus kehilangan haknya lantaran identitasnya dirubah menjadi seorang ASN. parahnya lagi, pihak beberapa oknum dinsos Kabupaten Probolinggo diduga berkerjasama dengan pendamping desa Bladokulon Kecamatan Tegalsiwalan untuk mengelabuhi warga tersebut. Hal serupa tentunya sama saat kejadian serupa di alami seorang lansia (81) tahun di aplikasi SIKS-NG telah didata meninggal dunia.
“Menurut keterangan operator hak SK (43) sudah kami ajukan pengalihan ke suaminya,” jelas Sari salah satu pegawai Dinsos Kabupaten Probolinggo.
Sementara itu, Sofiatun selaku pendamping PKH Desa Bladokulon Kecamatan Tegalsiwalan menjelaskan bahwa SK masih terdata sebagai ibu rumah tangga,perihal data yang menunjukkan status sebagai ASN , dirinya tidak tahu menahu.
“Kalau masalah itu saya harus buka melalui laptop mas, sekarang saya ada di malang,”jelasnya saat diminta kelengkapan data status KPM yang hanya dikirim status sebagai ibu rumah tangga.
Sementara itu, tim media mencoba mengklarifikasi beberapa warga Desa Bladokulon Kecamatan Tegalsiwalan terkait permasalahan ini. Dimana diungkapkan oleh mayoritas warga mengungkapkan bahwa itu hal yang sudah biasa terjadi di desa ini, bahkan beberapa tahun yang kemarin lebih parah.
“Tak tekerjet mas, lambek lah.(Gak kaget mas, mulai dulu sudah sering begitu di desa ini)” tuturnya dengan bahasa madura tulen.
Bahkan, pihaknya sudah sempat mendatangi pihak Polres Probolinggo terkait permasalahan ini, namun terkait kelengkapan berkas yang menjadi barang bukti akhirnya diminta untuk kembali di waktu lain.
Di tempat terpisah, Bawon selaku Kepala Desa Bladokulon Kecamatan Tegalsiwalan menjelaskan bahwa ini penyebab utamanya lantaran pemerintah desa tidak pernah dilibatkan dalam hal pendataan PKH dan BPNT. Disinggung terkait Musdes, pihaknya sudah sering memberikan data data warga yang sekiranya pantas untuk menerima dan terdaftar di aplikasi SIKS-NG,namun data tersebut hanya sekedar formalitas semata yang hasilnya nihil.
“Kalau terkait data tersebut saya hanya mendapatkan data yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, terkait siapa saja yang menerima dan berhak menerima kami atas nama pemerintah desa tidak pernah dilibatkan, kalau penerima BLT DD bisa dijamin kelayakannya. Kalau data SIKS-NG, kami hanya sekedar mendapatkan pengaduan masyarakat saja, untuk selebihnya harus kemana masih menjadi misteri bagi kami. Tentunya Dinsos Kabupaten Probolinggo harus jeli dan teliti untuk mengevaluasi permasalahan ini, sehingga angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Probolinggo bisa menurun secara maksimal, bukan hanya slogan semata.” Jelasnya. (Shol/)
