Akuratmedianews.com – Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan mengimbau kepada masyarakat jangan mudah tertipu dengan iming-iming lahan sitaan negara oleh inisial S yang klaim sebagai purnawirawan bintang dua marinir dan tenaga ahli di DJKN Kemenkeu RI.
“Tim kami telah menemukan temuan terkait seorang pria bernama Siston usia 60-65 tahun, diduga kerap menyalahgunakan identitas dengan mengakui sebagai purnawirawan jenderal bintang dua TNI AL (Marinir) maupun TNI AD (Infanteri),” ujarnya, dalam keterangan tertulis terima redaksi, Kamis (3/7/2025).
“Pelaku ini menawarkan iming-iming lahan sitaan negara DJKN Kemenkeu RI maupun proyek-proyek,” tambah Darmawan.
Lebih lanjut, Darmawan mengungkapkan bahwa Siston ini disebut kerap mengklaim dirinya sebagai tim ahli di KPK maupun tenaga ahli di DJKN Kemenkeu.
“Setelah kami telusuri, seluruh klaim tersebut tidak dapat dibuktikan. Nama yang bersangkutan tidak pernah daftar di TNI, KPK, maupun DJKN Kemenkeu. Ini murni modus penyamaran untuk membangun citra dan memengaruhi lingkungan sekitar,” ungkapnya.
Menurut Darmawan, Siston berdomisili di perumahan Pondok Artha, Bekasi. Ia juga menuturkan bahwa lingkungan tinggalnya, ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul.
“Namun, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai makelar usaha termasuk sektor batu bara. Pola komunikasi dan penampilan dirancang sedemikian rupa menyakinkan orang bahwa dia punya kekuasaan,” imbuh dia.
“Bahkan, sejumlah rekannya ikut menyebarkan klaim bahwa Siston adalah jenderal pensiunan atau pejabat penting,” kata Koordinator Kawan Nasional Indonesia.
Darmawan menegaskan telah verifikasi secara resmi bahwa nama Siston tidak ada dalam database kepegawaian DJKN maupun daftar purnawirawan TNI.
“Kami telah koordinasi dengan instansi terkait dan hasilnya jelas bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai personel di institusi yang diklaimnya,” tegasnya.
Darmawan mengimbau masyarakat agar lebih kritis terhadap oknum yang mengaku sebagai pejabat negara, apalagi jika dikaitkan dengan janji bantuan, akses proyek, atau penyelesaian hukum.
“Kami juga mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan ini. Klaim identitas palsu seperti ini tidak hanya meresahkan, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat,” pungkasnya.
