Oleh : HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy
Surabaya – Akuratmedianews.com Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), berbagai pandangan kritis mulai mengemuka, terutama terkait pentingnya menjaga integritas dan arah organisasi. Forum tertinggi NU tersebut tidak hanya akan menentukan kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi penentu wajah dan masa depan organisasi ke depan.Senin(6/4/2026).
Muktamar dipandang sebagai momentum strategis yang tidak datang setiap saat. Lebih dari sekadar agenda rutin, forum ini menjadi titik uji bagi NU untuk memastikan tetap setia pada nilai-nilai dasar yang melahirkannya, atau justru bergeser mengikuti dinamika kepentingan yang mengitarinya.
Di tengah dinamika tersebut, muncul seruan kuat agar Muktamar diawali dengan penegasan prinsip mendasar: penolakan terhadap praktik politik uang. Praktik tersebut dinilai tidak hanya melanggar etika organisasi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi NU.
“Politik uang adalah haram dan tidak boleh menjadi bagian dari proses dalam tubuh NU,” demikian salah satu pandangan yang berkembang menjelang forum tersebut.
Penegasan ini dinilai penting untuk memastikan Muktamar berjalan sebagai ruang pemilihan yang bermartabat, bukan arena transaksi kepentingan yang berpotensi merusak legitimasi organisasi. Seluruh peserta Muktamar diharapkan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima maupun pelaku distribusi.
Selain persoalan etik, praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Keterlibatan dalam aliran dana yang tidak sah, terlebih yang bersumber dari tindak korupsi, dapat menyeret organisasi dalam risiko hukum, termasuk potensi keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
Dalam konteks itu, Muktamar juga didorong menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal. Pengurus Besar NU (PBNU) diharapkan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi guna memulihkan kepercayaan publik.
Belakangan, citra organisasi sempat mendapat sorotan akibat isu-isu yang beririsan dengan tata kelola kekuasaan. Meski proses hukum masih berjalan, dampak terhadap persepsi publik dinilai tidak bisa diabaikan. Bagi organisasi berbasis moral seperti NU, kepercayaan publik menjadi aset utama yang harus dijaga.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran atas kecenderungan menjadikan NU sebagai kendaraan politik. Sejumlah kalangan menilai, meningkatnya intensitas keterlibatan aktor politik dalam dinamika internal organisasi berpotensi menggeser independensi NU sebagai kekuatan moral bangsa.
Penunjukan Syaifullah Yusuf sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar turut menjadi sorotan dalam konteks tersebut. Meski tidak dipersoalkan secara personal, langkah ini dinilai perlu dilihat secara lebih luas dalam menjaga batas antara pengabdian dan kepentingan politik.
Pengamat menilai, NU harus tetap menjaga jarak dari tarik-menarik kepentingan kekuasaan agar tidak kehilangan peran strategisnya sebagai penjaga nilai dan moralitas publik.
Pada akhirnya, Muktamar diharapkan mampu mengembalikan kepemimpinan NU kepada figur ulama yang memiliki otoritas keilmuan, keteguhan moral, serta komitmen terhadap nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga jati diri organisasi sebagaimana cita-cita para pendirinya.
Rangkaian menuju Muktamar akan diawali dengan Konferensi Besar yang dijadwalkan berlangsung pada 25 April 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi pintu awal untuk menegaskan komitmen pembenahan internal dan arah strategis organisasi ke depan.
Lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan, Muktamar kali ini dinilai sebagai pertaruhan nilai. Apakah NU akan tetap berdiri sebagai pilar moral bangsa, atau justru terjebak dalam pusaran kepentingan.
Seruan pun menguat agar seluruh elemen NU kembali pada prinsip dasar: menolak segala bentuk yang haram dan menjadikannya sebagai fondasi dalam membangun organisasi yang bersih, berintegritas, dan berwibawa.
(Redaksi)
