Akurat Media News Sidoarjo — Pemerintah Desa (Pemdes) Candipari Kecamatan Porong sudah melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah patokan siapa saja yang berhak menerima bansos dana desa tersebut. Demikian info yang beredar di Masyarakat Candipari.
Nur Hadi, Kepala Desa Candipari, Porong menanggapi dingin polemik BLT-DD yang terjadi Di Candipari, Sidoarjo, Selasa (22 Juni 2021).
Menurutnya, Soal pendataan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai penetapan para KPM pada Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dilakukan bersama RT, RW, BPD, tokoh masyarakat dan tim relawan Covid 19 termasuk penggunaan dana sudah sesuai peraturan.
“Semua penerima tak lepas dari hasil Musdes BPD,” ujarnya.
Ditambahkan, untuk nama-nama KPM yang tercatat di Kementerian Desa (Kemendes). Menurutnya daftar nama KPM yang ada di Sistem Informasi Desa (SID) Kemendes itu sebagian tidak sama dengan daftar yang ada di Pemdes setempat.
“Soal ada warga yang protes karena namanya tidak masuk didalam penerima BLT itu harusnya protes ke BPD karena sudah melalui musdes bersama BPD” pungkasnya.
Sementara itu Ketua dan anggota BPD Candipari belum ada yang bisa dimintai keterangan oleh media, soal ada wacana anggaran yang awalnya untuk covid akan di alihkan sebagian untuk keperluan pujasera dan BUMDes, Kades pun sepakat.
“Soal rencana penggunaan dana covid untuk pembangunan pujasera BUMDes itu saya setuju saja selama itu bisa dirasakan Masyarakat dan sudah dirapatkan bersama Sekdes juga, ” tutur bangga Nurhadi, Kades Candipari. [Sugik]
4.5