Akuratmedianews.com – Rencana pembangunan sekolah rakyat di Denanyar dibatalkan, karena luas lahan tidak mencapai 5 hektare. Sebagai alternatif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memilih lahan terminal khusus parkir di Desa Tunggorono untuk dibangun mulai tahun ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo mengatakan bahwa pemkab awalnya mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat di Jombang.
“Salah satunya adalah lahan di Desa Denanyar, gedung PSBR di Desa Sengon, dan terminal khusus parkir di Desa Tunggorono. Dikarenakan luas lahan di Denanyar masih kurang, maka kita memilih lahan terminal barang yang memiliki luas 5,1 hektare,” ujarnya saat ditemui wartawan Akurat Media News di kantor Sekda pada Selasa (6/5/2025).
Agus menjelaskan bahwa Dinas PUPR Jombang bahkan telah melakukan survei kelayakan lahan yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Nurcholis Madjid. “Nantinya, terminal barang akan dipindahkan ke Kecamatan Perak,” jelasnya.
Sekdakab Jombang mengungkapkan bahwa Kabupaten Jombang termasuk dalam 65 daerah tahap pertama di Indonesia yang akan membangun Sekolah Rakyat. Menurutnya, rencananya, proses pembangunan akan dilaksanakan pada tahun ini.
“Mengenai anggaran pembangunan, ia pun menyebutkan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 200 juta. Kami target pembangunan ini akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga masa transisi perpindahan dari gedung SKB yang berada di Kecamatan Mojoagung dapat berjalan tepat waktu,” imbuh dia.
Sebelumnya, Pemkab Jombang terus mematangkan persiapan Sekolah Rakyat. Salah satunya, mereka berencana mengusulkan Gedung Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo sebagai lokasi sementara kedua untuk kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat, selain SKB Mojoagung.
“Pilihan itu akan muncul apabila nantinya peminat Sekolah Rakyat tinggi, sehingga SKB Mojoagung tidak mencukupi. Opsi yang kami pertimbangkan adalah meminta izin kepada Ibu Gubernur untuk menggunakan tempat tersebut,” tukas Bupati Jombang Warsubi.
Bupati Warsubi menuturkan bahwa kini kami melakukan seleksi siswa berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) terus dilakukan.
“Dari hasil seleksi sementara, jumlah siswa yang berminat telah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Khususnya untuk jenjang SMP, terdapat 63 siswa, dan untuk jenjang SMA, terdapat 67 siswa,” tutur Warsubi.
Menurut Warsubi, Pemkab Jombang memiliki batasan untuk menyeleksi sebanyak 50 siswa per jenjang. “Untuk jenjang SD, saat ini masih ada 16 siswa. Namun, kami yakin semakin gencar sosialisasi yang kami lakukan, semakin banyak pula yang akan berminat,” pungkasnya.
