Akurat Media Bews Jember — Kabupaten Jember mendapatkan opini disclaimer dan tidak wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan DPRD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan tindakan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Senin 14 Juni 2021.
“Kalau proses yang telah dilakukan DPRD yakni pengawasan sudah dilakukan dan prosedurnya sudah dilewati sejak awal,” ujarnya.
Salah satu langkah pengawasan DPRD menurut Itqon yakni, sudah melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) dan salah satunya kepada KPK.
“Ya sudah dilaporkan sejak Jember mendapatkan opini disclaimer dan sekarang tidak wajar, maka kita sudah mengirimkan beberapa laporan kepada APH salah satunya KPK,” imbuhnya.
Dengan itu, politisi PKB ini menegaskan agar proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara rinci.
“Ya kalau akuntabilitas dan transparansi sudah harus terinci dengan maksimal, karena ini sangat perlu agar semua mengetahui,” tuturnya.
Dirinya meminta, agar KPK segera turun ke Jember karena banyak uang negara yang diduga harus segera dipertanggungjawabkan.
“Banyak uang rakyat di Jember yang harus dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tujuan tersebut agar Jember tidak kembali mendapatkan opini yang buruk dalam pengelolaan keuangan negara dan bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Harapan kami tidak terulang kembali seperti dulu yang disclaimer dan tidak wajar, supaya mendapatkan WTP seperti daerah lain,” tutupnya. ( A.H. Halim )
4.5