MADIUN –Akuratmedianews.com Dugaan ketidakwajaran dalam realisasi retribusi parkir bahu jalan di Kota Madiun terus mengemuka dan kini masuk dalam tahap pendalaman oleh Polresta Madiun. Data perolehan retribusi tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya anomali. Meski tarif resmi dinaikkan hingga dua kali lipat pada 2024, realisasi pendapatan justru tercatat menurun. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan sekaligus potensi kebocoran setoran di lapangan.
Dinas Perhubungan Kota Madiun memilih berhati-hati merespons polemik tersebut. Kepala Seksi Terminal Penumpang & Perparkiran, Dimas Irawan, A.Md., ketika dikonfirmasi terkait perkembangan penyelidikan, tidak banyak memberikan penjelasan. “Silakan konfirmasi ke polres, mas,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Kasi Humas Polresta Madiun Kota, Iptu Ubaidiilah, membenarkan bahwa Satuan Reserse Kriminal telah turun melakukan penelusuran. “Sudah dalam penanganan Satuan Reskrim dan saat ini masih proses pendalaman serta pengecekan di lapangan,” terangnya melalui pesan WhatsApp.
LSM Garis Pakem Mandiri, yang sejak awal menyoroti adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi retribusi parkir, menyambut positif langkah polisi. Namun mereka menilai bahwa penertiban terkesan terlambat dan harus diperluas ke tahun-tahun sebelumnya.
“Kami bersyukur ada penertiban dugaan kebocoran setoran parkir bahu jalan. Tapi kenapa baru 2025? Bagaimana dengan kejanggalan 2023 dan 2024? Semoga semua bisa dijelaskan dengan transparan,” ujar Udin LSM Pakem.
Dengan proses pendalaman yang kini berjalan, publik menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum dan kejelasan dari pihak pengelola parkir. Harapannya, penyelidikan ini tidak hanya berhenti pada temuan dugaan, tetapi menghasilkan pembenahan sistem retribusi yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel ke depannya.(Hst).
