Akuratmedianews.com – Ribuan buruh dari berbagai organisasi menggelar aksi besar di depan Grahadi Surabaya, kamis (1/5/2025) siang, memperingati Hari Buruh Sedunia. Selain orasi, aksi yang juga diikuti mahasiswa dan kelompok masyarakat ini menampilkan seni teatrikal, diantaranya pembakaran patung babi sebagai simbol kerakusan atau kekuasaan.
Humas aksi tersebut Anthony Matondang mengatakan bahwa pihaknya membentuk aliansi dengan bertujuan untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakatnya.
“Kita memperingati aksi may day ini dengan membentuk sebuah aliansi masyarakat sipil Surabaya melawan. Ini merupakan suatu tindakan untuk melawan kebijakan rezim pemerintah kedepannya,” ujarnya.
Anthony menjelaskan bahwa aksi ini diikuti sebanyak 500 massa yang terdiri dari berbagai elemen yang tergabung dalam aliansi tersebut.
“Kurang lebih massa yang hadir sekitar 500 peserta. Mereka yang hadir ini dari kawan-kawan BEM, AMP, Serikat Buruh KASBI Jatim, dan kelompok masyarakat sipil,” tambahnya.
Dalam hal ini, Anthony menegaskan bahwa tuntutan mereka masih sama seperti tuntutan-tuntutan sebelumnya, agar pemerintah sesegera mungkin menyejahterakan hak para buruh.
“Kita sengaja menggelar aksi tahunan ini, bahwa dalam memperingati May Day itu tidak bersama pemerintah atau dengan rezim, karena sampai hari ini pemerintah, khususnya di Jawa Timur, tidak berpihak kepada buruh atau pekerjanya. Sebab, masih maraknya PHK semena-mena yang menimpa buruh,” tegasnya.
Menanggapi adanya aksi yang dilaksanakan di dua titik di Kota Surabaya tersebut, Anthony menyayangkan hal itu. “Itu pilihan kawan-kawan serikat buruh masing-masing, tetapi tetap kita hormati. Tetapi sangat disayangkan dalam artian etika dan moral, kita banyak terjadi PHK yang seharusnya tidak bersenggama dengan pemerintah, sehingga pemerintah harus dimarahi atau dikontrol secara maksimal,” ungkapnya.
Terkait kasus penahanan ijazah yang menimpa buruh di Surabaya, Anthony menyoroti kinerja pemerintah dalam menangani kasus tersebut.
“Kalau dilihat pada situasi seperti itu, fungsi kontrol dari disnaker, pemkot, maupun pemprov seharusnya bisa lebih maksimal. Ketika kita melihat saat viral di media, tidak ada keefektifan pemkot maupun pemprov untuk menindaklanjuti kasus tersebut,” tukasnya.
