Akuratmedianews.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025. Bertempat di Pendopo Delta Wibawa. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, didampingi Sekretaris Daerah Fenny Apridawati, serta jajaran pimpinan daerah dan instansi terkait.
Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Perumusan dan Koordinasi Perlindungan Khusus Anak dari Kementerian PPPA RI, Muhammad Ihsan, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian PPPA, Nanang Rahman, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
Dalam pemaparannya, Bupati Subandi menjelaskan arah pembangunan Sidoarjo 2025-2030 yang berorientasi pada penataan desa dan pembangunan kota menuju wilayah metropolitan yang inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Ia juga memaparkan data dari BPS tahun 2023, bahwa jumlah anak di Sidoarjo mencapai 572.181 jiwa atau 28,22% dari total penduduk sebanyak 1.996.825 jiwa.
Bupati juga menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 81,37 pada tahun 2022 menjadi 81,88 di tahun 2023. Kenaikan sebesar 0,51 poin ini mencerminkan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi anggaran, Pemkab Sidoarjo mencatat alokasi dana untuk anak meningkat signifikan, dari Rp479 miliar lebih di tahun 2022 menjadi Rp623 miliar lebih di tahun 2023, atau naik sekitar 23,11 persen. Namun, masih ditemukan beberapa perangkat daerah yang belum sepenuhnya mencantumkan alokasi anggaran untuk anak dalam pelaporan aplikasi KLA, misalnya pada Dinas Lingkungan Hidup terkait pembangunan taman ramah anak.
“Masih banyak OPD yang perlu menyesuaikan pemahaman terkait anggaran yang menyentuh isu anak. Ini penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak,” terang Bupati.
Sejak tahun 2017, Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan perkembangan status KLA dari peringkat Pratama, Madya, hingga Nindya selama empat tahun terakhir. Pemerintah daerah kini menargetkan naik ke peringkat “Utama” pada tahun 2025.
Sidoarjo dinilai telah memenuhi enam komponen utama yang menjadi indikator penilaian KLA oleh Kementerian PPPA, yaitu: Kelembagaan KLA, Klaster 1: Hak sipil dan kebebasan, Klaster 2: Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Klaster 3: Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster 4: Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan Klaster 5: Perlindungan khusus bagi anak.
Bupati juga menekankan dukungan kelembagaan dengan hadirnya sejumlah regulasi penting, seperti: Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA di Sidoarjo, Perda No. 11 Tahun 2024 mengenai Hak Penyandang Disabilitas, serta Surat Edaran Sekda tertanggal 4 Desember 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Usai paparan dari Bupati dan tim gugus tugas, tim verifikator menyampaikan bahwa sebagian besar aspek yang dipresentasikan telah sesuai dengan indikator penilaian. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
Kegiatan VLH ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Sidoarjo sebagai kabupaten yang ramah dan peduli terhadap hak-hak anak secara menyeluruh.
