Akuratmedianews.com – Kasus pemotongan biaya kegiatan outdoor learning (ODL) yang batal di SMPN 1 Tuban Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tuban turun tangan dan bakal melakukan evaluasi di sekolah tersebut.
Kepala Disdik Abdul Rakhmat mengaku tidak tahu menahu tentang kegiatan ODL di SMPN 1 Tuban tersebut.
‘’Pihak SMPN 1 tidak laporan ke kami, tidak melibatkan kami, karena kegiatan itu dikelola oleh Komite Sekolah. Jadi, persoalan itu adalah masalah internal mereka. Segera diselesaikan saja,’’ ujar Abdul Rakhmat saat dihubungi melalui ponselnya.
Dia mengakui kalau sudah mendengar persoalan itu, termasuk berbagai rumor yang ada di SMPN 1. Hanya, semua kabar yang beredar itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Termasuk rumor kedekatan Kepala SMPN 1 Umirindiyah dengannya. Sehingga, Kepala SMPN 1 Tuban disebut selama ini selalu aman.
‘’Saya tegaskan tidak ada kepala sekolah yang saya istimewakan,semua sama. Ada penilaian berdasarkan kinerja yang dilakukan. Kalau ada rumor tidak baik seperti itu, perlu dibuktikan,’’ tegasnya.
Menurut Abdul Rakhmat, semua informasi yang berkembang dan masuk kepadanya dinilai sebagai masukan. Informasi itu bisa dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi. Informasi atau masukan-masukan terkait SMPN 1 Tuban yang masuk kepadanya, akan dijadikan bahan evaluasi.
‘’Dinas akan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah. Tidak ada yang diistimewakan, semua sama,’’ tegasnya lagi.
Rakhmat mengakui kalau rumor yang berkembang di SMPN 1 Tuban memang sangat santer. Hanya, dia melihat yang terjadi adalah persoalan di internal salah satu sekolah favorit di Tuban tersebut. Bagaimana manajemen sekolah dijalankan, menuutnya sudah ada prosedur yang diterapkan dan dijalankan oleh SMPN 1.
‘’Yang saya dengar adalah ada like and dislike, suka dan tidak suka di sana antara atasan dan bawahan. Kami akan evaluasi, karena untuk mengganti atau memindah kepala sekolah misalnya juga tidak bisa asal,’’ katanya.
Sementara, sampai berita ini diunggah, Kepala SMPN 1 Tuban Umirindiyah belum bisa dimintai tanggapan. Wartawan media ini berusaha konfirmasi dengan menghubungi nomor handphonenya berkali-kali namun tidak diangkat meski terdengar nada pangggil. Dikirimi pesan pendekpun tidak dibalas.
Diberitakan sebelumnya, wali murid yang anaknya batal mengikuti ODL mempertanyakan potongan Rp148 ribu per siswa dengan alasan untuk membayar denda atas pembatalan kegiatan ODL.
Namun, sekolah tidak bisa memberikan rincian penggunaan dana potongan tersebut dan bukti jika dana potongan tersebut benar-benar sudah dibayarkan untuk membayar denda sebagai konsekuensi dibatalkannya kegiatan ODL yang semula direncanakan di Bali.(*)
