Oleh. Nanang Haramain *)
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo baru-baru ini menjadi bukti bahwa keretakan antara eksekutif dan legislatif sudah tak bisa lagi ditutupi. Permintaan maaf Bupati Subandi yang disampaikan secara terbuka di forum dewan, alih-alih meredakan ketegangan, justru menyulut gelombang interupsi hingga aksi walk-out dari sejumlah fraksi.
Permintaan maaf tersebut dilontarkan menyusul pernyataan Bupati yang sempat viral dan dianggap melecehkan lembaga legislatif:
“Bupati dan Wakil Bupati mencari uang untuk APBD, sedangkan DPRD hanya menghambur-hamburkan.”
Pernyataan ini menjadi bola liar yang menghantam legitimasi politik Bupati itu sendiri. Ketika hubungan antara dua pilar pemerintahan tidak harmonis, maka proses pembangunan daerah bisa terhambat. Lebih buruk lagi, kepercayaan publik terhadap pemerintahan bisa terkikis.
Yang menarik untuk dicermati adalah posisi Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, partai utama pengusung pasangan Subandi–Mimik.
Dalam momen politik yang sangat genting ini, justru tak tampak adanya upaya penenangan atau pernyataan penyeimbang dari sang Wakil Bupati, sementara fraksi partainya di DPRD justru menjadi salah satu yang paling vokal dan bahkan ikut walk-out.
Artinya, partai pengusung tidak hanya gagal menjaga soliditas internal pemerintahan, tetapi juga gagal menyatukan arah politik antara eksekutif dan legislatif yang berasal dari rumahnya sendiri.
Di mata publik, ini menimbulkan satu kesimpulan tajam:
Satu rumah, tapi saling bakar.
Ketidakhadiran sikap tegas dari Wakil Bupati bisa menjadi beban politik yang berat di masa depan, apalagi jika Gerindra berniat mengusung calon sendiri dalam Pilkada mendatang. Rakyat tentu tak mudah lupa bahwa ketika Bupati goyah karena ucapannya sendiri, Wakilnya justru memilih diam, bahkan ketika partainya sendiri sedang ‘membakar dapur’!!!.
Konsolidasi internal partai, kematangan komunikasi politik, dan kemampuan meredam konflik adalah ujian nyata bagi kepemimpinan lokal hari ini. Permintaan maaf boleh saja terdengar formal di podium, tapi luka yang ditinggalkan tidak akan sembuh hanya dengan kata-kata.
Jika para pemimpin masih sibuk menyelamatkan ego pribadi, bukan agenda pembangunan, maka yang menjadi korban bukan hanya kehormatan lembaga tetapi juga nasib rakyat Sidoarjo.
*) Penulis adalah Nanang Haramain, Pengamat Politik dan Mantan KPU Sidoarjo
