Akuratmedianews.com – Perseteruan sengit antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh terkait kepemilikan empat pulau kini memanas, dengan jari telunjuk mengarah langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dituding kurang cermat dalam meneliti dokumen, Mendagri dianggap sebagai biang keladi kekisruhan yang nyaris menyulut konflik di tengah masyarakat kedua provinsi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Barisan Kader Gusdur (Barikade Gusdur) Pasang Haro Rajagukguk dalam keterangan tertulis diterima redaksi, Rabu (18/6/2025).
“Copot Mendagri yang bikin gaduh soal kepemilikan 4 pulau milik Aceh,” tegas Bang Haro sapaan akrabnya.
“Sebagai pembantu presiden dalam hal ini Mendagri bertanggung jawab dan tidak membuat gaduh masyarakat saat ini dalam kondisi aman dan tentram,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo memutuskan empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akan tetap menjadi bagian wilayah administrasi Aceh.
Empat pulau tersebut yaitu Pulau panjang, lipan, mangkir kecil, dan mangkir ketek. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo, usai rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (17/6/2025) kemarin.
“Empat pulau yaitu Pulau panjang, lipan, mangkir gadang, dan mangkir ketek. Secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah masuk wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Prasetyo.
Statement Sekjen BariKade Gus Dur diamini oleh Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur Sudarsono Rahman , SH menyampaikan bahwa Presiden Prabowo harus mengambil sikap tegas terhadap pembantu-pembantunya yang dalam bahasa Jawa “Nyrimpeti” serta kontra produktif dengan kerja Presiden.
“Seharusnya, mereka satu komando dengan misi besar Presiden Prabowo untuk Indonesia yang sejahtera dan bermartabat,” tutur pria yang akrab dipanggil Cak Dar saat ditemui di Surabaya.
