Akuratmedianews.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan bakal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan akan berlangsung besok, Kamis (10/7/2025) di Polda Jawa Timur, Surabaya.
LBH No Viral No Justice Cak Sholeh menyatakan bahwa kabar pemeriksaan KPK terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, pemeriksaan ini telah dinanti berbulan-bulan, terutama setelah Khofifah sempat mangkir dari panggilan sebelumnya dengan alasan menghadiri wisuda anaknya di Tiongkok.
“Besok Kamis, 10 Juli 2025, Gubernur Khofifah akan diperiksa KPK di Polda Jatim. Saya tidak mempersoalkan di mana pemeriksaan dilakukan, yang terpenting KPK tidak diam dan harus memeriksa Khofifah,” ujar Cak Sholeh, dikutip dari video di akun TikTok @caksholeh77 pada Rabu (9/7/2025).
Cak Sholeh mengungkapkan bahwa dugaan korupsi ini merugikan APBD Jawa Timur hingga triliunan rupiah yang diduga melibatkan pihak legislatif.
“Korupsi ini telah merugikan APBD hingga triliunan rupiah yang dilakukan oleh teman-teman DPRD Jatim. Bagi saya, tidak mungkin Gubernur tidak tahu atau tidak memiliki peranan. Ingat, semua proposal itu diajukan kepada Gubernur Khofifah. Uang triliunan yang menjadi bancaan ini tidak ada evaluasi dan kontrol dari Gubernur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Cak Sholeh menegaskan bahwa ini merupakan bentuk pembiaran dan penyalahgunaan uang negara atau pemerintah provinsi secara sembrono, karena kasus serupa berulang setiap tahun. Ia juga menuturkan bahwa Khofifah sebagai Gubernur justru membiarkan hal tersebut terjadi.
“Bagi saya, KPK seharusnya tidak hanya mengusut teman-teman DPRD Jawa Timur. Teman-teman eksekutif, baik Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Sekda, siapa pun itu, harus diusut juga. Siapa pun yang tidak terlibat aktif untuk mencegah terjadinya korupsi, maka dia layak untuk dijadikan tersangka,” tegasnya.
“Saya mengajak teman-teman untuk memviralkan konten ini sebagai bagian dari desakan kepada KPK agar tidak hanya menetapkan tersangka dari DPRD Jawa Timur. Pihak eksekutif juga harus diusut, jika Gubernur terlibat dan jangan sungkan untuk menetapkannya sebagai tersangka,” tambah Cak Sholeh.
Cak Sholeh menuturkan bahwa agar Jawa Timur bisa dipimpin oleh orang baik dan pro-rakyat sehingga pembangunan dapat berjalan optimal.
“Tidak seperti sekarang yang banyak kasus korupsi seperti Bank Jatim mencapai Rp500 miliar, Dinas Pendidikan puluhan miliar, banyak jalan rusak, banyak pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah tingkat SMA, dan Khofifah tidak bisa menyelesaikan justru mendiamkan kasus korupsi ini,” tutupnya.
