Akuratmedianews.com – Di tengah desakan dari DPRD Kabupaten Tuban agar pemerintah daerah lebih serius dalam mengelola sektor pertambangan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky justru memprediksi setoran pajak dari sektor tersebut tahun ini akan meleset dari target.
Bupati yang akrab disapa Mas Lindra itu mengungkapkan bahwa kontribusi pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan merosot dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah semakin terbatasnya lahan eksplorasi.
“Mungkin retribusi dari sektor tambang akan turun di tahun ini, tapi secara spesifik saya tidak begitu hafal nilainya,” ujar, Senin (14/7/2025).
Ia menyinggung industri semen yang selama ini industri semen menjadi penyumbang terbesar PAD dari sektor pertambangan. Saat ini sektor tersebut produksinya mengalami koreksi-koreksi yang berdampak langsung pada penerimaan daerah.
“Produksi semen mungkin juga mengalami koreksi-koreksi,” imbuhnya.
Kendati demikian, Ketua DPD Partai Golkar Tuban itu menegaskan komitmennya untuk terus menggali potensi-potensi daerah yang belum tergarap secara optimal. Selain itu memperketat pengawasan terhadap praktik pertambangan ilegal demi mencegah kebocoran pajak dan retribusi daerah.
“Insyaallah pengawasan akan terus kita tingkatkan,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Rabu (9/7/2025), Komisi III DPRD Tuban melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemkab dalam mengelola potensi tambang.
Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo menilai sektor pertambangan sebagai sumber yang sangat potensial untuk menjadi tulang punggung PAD jika dikelola secara maksimal dan profesional.
“Sektor pertambangan sangat berpotensi. Ini harus digarap serius, jangan hanya jadi wacana,” ujar politisi dari PDIP tersebut.
Tulus juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pajak dan retribusi di sektor pertambangan. Ia juga menyebut sejumlah celah seperti pajak reklame dan pajak air tanah yang dinilai belum dikelola dengan optimal dan berisiko menimbulkan kebocoran pendapatan.
“Kalau semua potensi itu dikembangkan dan diawasi dengan baik, PAD kita bisa meningkat jauh dari target saat ini,” tandasnya.(*)
