Akuratmedianews.com — Menjelang masa kelulusan tahun ajaran ini, Anggota Komisi D Anggota DPRD Kota Surabaya William Wirakusuma mengkritik keras pelaksanaan wisuda berbayar di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ia pun menilai tren tersebut semakin mengkhawatirkan karena berpotensi menjadi beban finansial bagi orang tua siswa.
“Kami mengimbau sekolah-sekolah tidak lagi mengadakan wisuda, terutama yang bersifat berbayar. Kalau pun ingin menggelar acara perpisahan, jangan sampai menarik biaya yang justru menyulitkan orang tua,” ujar William di Surabaya, Kamis (17/4/2025) kemarin.
Menurutnya, wisuda semestinya menjadi tradisi di tingkat pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi, bukan di level dasar dan menengah.
Ia pun menuturkan bahwa selain tidak esensial, acara tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan sosial di kalangan siswa.
“Tidak semua orang tua mampu membayar biaya wisuda. Jika anaknya tidak diikutkan karena alasan itu, ini bisa memengaruhi kondisi psikologis mereka. Ini sangat disayangkan,” lanjutnya.
Pernyataan William sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa wisuda di jenjang PAUD, SD, dan SMP bukan kegiatan wajib serta tidak boleh dibebankan secara finansial kepada orang tua.
William mengatakan, pihaknya akan mendorong Dinas Pendidikan Surabaya untuk mengeluarkan surat edaran yang melarang pelaksanaan wisuda di jenjang tersebut, terlebih jika bersifat komersial.
Ia juga menegaskan, penahanan ijazah akibat belum membayar biaya wisuda adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
“Menahan ijazah siswa hanya karena orang tua belum melunasi biaya wisuda adalah pelanggaran serius. Kami akan menindak tegas jika menemukan praktik seperti ini. Sekolah bisa kami panggil, dan kami dorong agar Dinas Pendidikan memberikan sanksi tegas,” tegasnya.
William menyoroti bahwa tradisi wisuda di jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan fenomena baru yang lebih dipengaruhi tren media sosial ketimbang kebutuhan pendidikan.
“Dulu waktu saya sekolah, TK sampai SMP tidak ada wisuda. Baru beberapa tahun belakangan ini menjadi tren. Sayangnya, justru banyak yang ikut-ikutan tanpa mempertimbangkan dampaknya,” pungkasnya.
