JAKARTA, AKURAT MEDIA NEWS- Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur b(NTT) ersama dengan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Forum Pemuda (FP) NTT melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SRIKANDI FP NTT memfasilitasi empat (4) korban yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk dipulangkan ke kampung asalnya, NTT.
Kepada Badan Penghubung Provinsi NTT Hendry D.L. Izaac mengatakan, pemerintah dan diaspora NTT maupun lainnya terus bekerja sama untuk mengatasi TPPO.
Aktivis kemanusiaan itu, persoalan TPPO harus diselesaikan (dihentikan) secepatnya.
“Sehingga kasus2 Human Trafficking ini bisa ditekan,” tegas dia.
Ia menghimbau, penegak hukum lebi pro aktif dalam menyelesaikan (menghentikan) TPPO yang marak terjadi di seluruh Indonesia khususnya di NTT.
“Aparat penegak hukum juga harus lebih proaktif untuk mencegah dan memberantas mafia perdagangan orang ini,” katanya.
Sambungnya “Saya juga menghimbau kepada masyarakat khususnya sauadara2 kita pencari kerja agar tidak tergiur dengan iming-iming gaji besar kerja di luar negeri tanpa kejelasan perusahaan penyalur dan jenis pekerjaan di negara tujuan. Apabila menemukan hal tersebut segera konsultasikan ke Pemerintah,” dalam keterangan tertulisnya itu.
“Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota harus terus berkolaborasi dan bersinergi dengan semua Steak Holders terkait (Lembaga Keagamaan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga2 Sosial Kemasyarakatan untu Memberikan pengetahuan melalui Edukasi, Advokasi, Sosialiasi dan Penyuluhan kepada masyarakat secara terus menerus,” ujarnya dalam keterangan tertulis lewat whatsapp kepada awak media pada 16/3/2023.
Senada dengan Donald, Ketua Divisi PPA Sekaligus Ketua Umum DPP SRIKANDI FP NTT Lynce Mbalur mengatakan, PPA dan SRIKANDI turun tangan guna menyelesaikan problem solving (mengidentifikasi dan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi masalah yang dihadapi oleh keempat korban).
“Kami dari Srikandi Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur.. Focus di Problem solving.. memecahkan masalah dan solusi yang tepat dan terukur agar ketika mereka pulang ke kampung dapat memberikan informasi atau lebih mengingatkan teman- temannya di kampung agar tidak mudah percaya dengan iklan dan agen- agen atau PJTKI yang tidak resmi,” tulis Lynce kepada seluruh pengurus FP NTT pada 16/3/2023.
“Kami dari Srikandi Forum Pemuda NTT dan saya selalu ketua bidang PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK meminta perhatian khusus dan secara penuh untuk kasus human traffic yang selalu menimpa perempuan- perempuan (adik2 dari Propinsi saya),” Ujarnya.
Menurut Lynce, persoalan TPPO ini merupakan kemirisan yang dialami oleh masyarakat NTT.
“Miris memang mereka berharap mendapatkan pekerjaan agar mereka bisa memperbaiki ekonomi rumah tangga atau meningkatkan perekonomian orangtua( tukang punggung) tapi niat baik ini selalu dimanfaatkan oleh agen-agen Yayasan tertentu yang tidak bertanggung jawab,modal iklan di media sosial iming2 gaji besar bahasa market yang membuat peminat atau pembaca merasa tertarik dan berharap bisa bekerja sesuai dengan yg ada di iklan tapi ternyata bahasa itu hanyalah pepesan kosong. Kejadian ini sudah berulang dan selalu ada celah,” sambungnya.
Pihak PPA FP NTT dan SRIKANDI FP NTT akan menyurati Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menghentikan persoalan TPPO ini.
“Dalam waktu dekat kami dari Srikandi dan PPA akan menyurati kementrian Perlindungan perempuan dan Anak-anak dan kementrian Ketenagakerjaan.. Untuk mari bergandeng tangan saling bersinergi dengan organisasi2 kemanusiaan lainnya agar apa yg sudah marak terjadi setidaknya bisa di minimalisir bila perlu DIHENTIKAN,” tulisnya.
Ia berterima kasih dan sekaligus berharap, seluruh IKB maupun OKP NTT se-Indonesia bekerja sama dan bersatu untuk menghentikan TPPO.
“Saya juga sangat berterimakasih kepada Kepala Penghubung NTT dan jajarannya yang sudah banyak membantu menampung setiap kali ada kejadian seperti ini, juga apresiasi terhadap IKB- IKB Yang sudah sangat antusias menolong adik- adik kita yang menjadi korban human trafficking,” katanya.
“Harapannya kedepan kita semua siapapun jika ada kasus atau kejadian seperti ini kita bisa saling kordinasi dan dari kementrian yang terkait bisa cepat tanggap dan proaktif untuk kasus- kasus seperti ini,” sambung dia.
