MAGETAN –Akuratmedianews.com Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan memasuki babak serius. Kejaksaan Negeri Magetan resmi menetapkan enam orang sebagai tersangka setelah melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang.Kamis (23/4/2026).
Kepala Kejari Magetan, Sabrul Iman, menjelaskan bahwa penetapan ini didasarkan pada hasil pemeriksaan intensif terhadap sedikitnya 35 saksi serta pengumpulan berbagai alat bukti, baik berupa dokumen fisik maupun data elektronik yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi.
Dari enam tersangka tersebut, tiga merupakan figur politik yang duduk di kursi legislatif, sementara tiga lainnya berasal dari unsur tenaga pendamping program. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah SN, anggota DPRD periode 2019–2024 yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Magetan periode 2024–2029. Selain itu, ada JML dan JT, yang juga merupakan anggota DPRD periode sebelumnya, dengan JT kembali terpilih untuk periode saat ini.
Sementara dari kalangan pendamping program, penyidik menetapkan Ir, And, dan Sr sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pokir yang diduga bermasalah.
Seluruh tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai Kamis (23/4/2026), dan dititipkan di Rutan Kelas IIB Magetan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.“Kami berkomitmen mengusut perkara ini hingga tuntas. Ancaman hukuman bagi para tersangka minimal lima tahun penjara,” tegas Sabrul Iman.
Kejari juga membuka peluang adanya tersangka baru. Penyidik masih terus mendalami aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp242 miliar tersebut.
“Kami tidak berhenti di sini. Siapa pun yang terlibat akan kami proses sesuai hukum. Tujuan kami jelas, memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, suasana haru sempat terlihat saat para tersangka digiring menuju kendaraan tahanan. Ketua DPRD Magetan tampak menunduk, bahkan menutup wajahnya sambil menahan tangis ketika akan dibawa ke rumah tahanan.
Kasus ini menjadi peringatan keras terkait pengelolaan anggaran publik, sekaligus menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam membersihkan praktik korupsi di daerah.(Hst)
