Akuratmedianews.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo menggelar aksi protes di depan Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (3/6/2025) siang. Aksi ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menyikapi 100 hari kinerja pemerintahan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana.
Sejumlah mahasiswa di Sidoarjo melayangkan rapor merah kepada Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, disertai sembilan tuntutan. Aksi ini menjadi sorotan utama, terutama desakan untuk evaluasi mendesak terhadap 100 hari kinerja kepemimpinan mereka. Dalam aksinya, para mahasiswa menuntut agar 14 program prioritas yang telah dijanjikan dapat direalisasikan secara konkret, transparan, dan tepat sasaran.
Tuntutan ini menjadi inti dari aspirasi yang mereka suarakan. Selain itu, mahasiswa juga mengajukan delapan tuntutan lainnya. Diantaranya adalah kedua, meminta adanya penanganan responsif di berbagai titik yang terdampak banjir saat curah hujan tinggi, ketiga : mendesak transparansi terkait lapangan pekerjaan baru yang dinilai hanya formalitas, keempat yaitu menuntut keterbukaan informasi terkait program kerja 20.000 beasiswa.
Kelima, meningkatkan transparansi anggaran dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, Keenam yakni segera umumkan laporan 100 hari kerja secara terbuka dan dapat diakses publik, Ketujuh : melibatkan pemuda dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik, bukan sekadar simbolik.
Kedelapan, menghentikan budaya pencitraan dan mulai fokus pada pelayanan publik berbasis data dan kebutuhan masyarakat, dan kesembilan adalah menghentikan praktik politik transaksional dan elitis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Aksi unjuk rasa mahasiswa di Pendopo Kabupaten Sidoarjo sempat memanas ketika sejumlah peserta aksi membakar ban. Mereka menuntut Bupati Subandi untuk menemui massa. Sekitar pukul 15.01 WIB, Bupati Subandi akhirnya keluar dari gedung pendopo untuk menemui para mahasiswa yang membawa sembilan tuntutan.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan bahwa kami berkomitmen untuk mendorong kemajuan daerah melalui sejumlah program prioritas, mulai dari penguatan umkm hingga pembenahaan sistem pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik jual beli jabatan.
Menurutnya, beberapa program sebelumnya, seperti pembangunan ketonisasi dan pendaftaran tertentu tidak berjalan. Kebijakan lama terkait pinjaman usaha Kurma (Kredit Usaha Rakyat Mandiri) kini telah dialikan menjadi kredit usaha rakyat daerah (Kurda).
“Saya ingin dana rakyat kembali ke rakyat, bukan hibah yang habis begitu saja. Kurda ini kita beri bunga ringan sebesar 2 persen per tahun,” ujarnya.
Subandi menyampaikan program Kurda ini ditujukan khusus bagi pelaku UMKM di Sidoarjo dengan plafon maksimal pinjaman hingga Rp 50 juta. Ia pun berharap, skema ini bisa memberi dorongan nyata terhadap pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat.
Selain sektor ekonomi, Subandi juga menyoroti persoalan infrastruktur. Ia mengungkapkan, kini telah dibentuk 18 Satgas khusus untuk menangani kerusakan jalan di wilayah Sidoarjo.
“Wilayah kita adalah delta, aspal mudah rusak karena air. Tapi kami tidak tinggal diam. Setiap laporan jalan rusak akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas,” tegas Subandi.
Subandi mengungkapkan bahwa proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah selesai untuk enam wilayah, dan akan terus dilanjutkan. Ia pun optimistis hal ini akan mempercepat realisasi investasi di Sidoarjo.
Menanggapi keluhan soal tingginya pengangguran meskipun banyak perusahaan berdiri di Sidoarjo, Subandi menekankan bahwa pentingnya kesiapan mental dan keterampilan lulusan muda.
“Anak-anak muda kadang terlalu memilih pekerjaan. Padahal pengalaman itu penting. Kita kerja dulu, lalu skill menyusul,” imbuh Bupati Subandi.
Dalam kesempatan itu, Subandi menegaskan bahwa pemerintahannya mengedepankan pelayanan publik yang transparan dan turun langsung ke lapangan.
“Saya dan Wakil Bupati berbagi peran. Saya urus administrasi pemerintahan, beliau turun ke lapangan pantau kegiatan. Tanpa itu, kita tak akan tahu masalah yang sebenarnya,” kata Subandi.
Subandi menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa selama masa jabatannya, tidak akan ada praktik jual-beli jabatan.
“Kalau ada yang begitu, itu oknum. Kita sudah siapkan sistem manajemen. Saya ingin pemerintahan yang bersih dan melayani,” pungkasnya
Audiensi tersebut berlangsung secara terbuka dan diwarnai dialog antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu, Bupati Subandi menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif mahasiswa. Ia juga menjanjikan tindak lanjut terhadap seluruh masukan yang telah disampaikan oleh perwakilan mahasiswa.
