Probolinggo, AMN – Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Probolinggo berkurang.
Di Tahun 2021 ini ada pengurangan jumlah penerima Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Probolinggo.Sedikit nya ada sekitar 64.798 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dicoret oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Dinsos Kabupaten langsung menindaklanjuti dengan verval (verifikasi dan validasi).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, Achmad Arief saat dikonfirmasi mengatakan, surat yang disampaikan dari Kemensos, menuliskan kuota KPM untuk BPNT dan BST tahun ini berkurang dibanding tahun 2020. Jumlah pengurangan juga lumayan tinggi. Yaitu mencapai sekitar 64.798 KPM.
Baca juga: Polres Probolinggo Kota Datangi Panti Tresna Werdha Muhammadiyah
”Untuk bulan Januari 2021, jumlah penerima BPNT dan BST berkurang berkisar 64 ribu KPM. Tahun 2021, penerima BPNT 128.476 KPM dan BST 12.319 KPM. Padahal Desember tahun 2020, penerima BPNT 189.889 KPM dan BTS 15.704 KPM,” katanya kepada Media kemarin.
Pengurangan jumlah penerima BPNT dan BST tersebut, diungkapkan Arief, tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo. Namun daerah lain di Jawa Timur juga mengalami pengurangan KPM dari Kemensos. “Daerah hanya menerima bantuan tersebut sesuai data yang tercantum dalam nama KPM dari Kemensos. Bantuannya pun diterima langsung oleh masing masing KPM,” terangnya.
Apa penyebab berkurangnya jumlah penerima BPNT dan BST? Arief menjelaskan, pengurangan data KPM itu berdasarkan surat yang diterima dari Kemensos. Pasalnya, Kemensos melihat KPM itu sudah meninggal, pindah tempat, tidak transaksi, dan ada ada juga penerima ganda.
“Jadi pada intinya ada ketidaksepadanan NIK KPM dari Kemensos dengan Dispendukcapil. Sekarang kami masih proses verval langsung di lapangan. Jadi warga miskin namanya tercoret dan tidak masuk data, bisa dilakukan penambahan dalam verifikasi faktual. Di situ nanti kembali kita usulkan pada Kemensos. Bahkan, Sebanyak 16.163 KPM sudah kita usulkan kembali karena sudah dilakukan verval dan perbaikan data untuk program BST,” ungkapnya. (Udin)
5
5