Akuratmedianews.com – Sebanyak 630 orang telah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) formasi tahun 2024 tahap 4. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan penuh semangat dihadapan jajaran pejabat daerah serta penerima sk.
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, yang menyampaikan rasa syukurnya atas suksesnya proses seleksi dan penetapan P3K di lingkungan Pemkab Sidoarjo, Selasa (29/4/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Mimik mengatakan bahwa para ASN yang dilantik merupakan hasil seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel.
“Bersyukurlah, karena banyak yang ingin berada di posisi kalian. SK ini bukan hanya penghargaan, tapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Dari total 630 orang yang menerima SK, sebanyak 332 merupakan tenaga teknis, 290 tenaga guru, dan 8 dari tenaga kesehatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, menjelaskan bahwa seleksi telah dilaksanakan dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya pada Desember 2024, dengan jumlah peserta awal 631 orang—satu orang dinyatakan meninggal dunia sebelum penetapan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sidoarjo, Fenny Apridawati menegaskan bahwa tidak ada rekayasa dalam proses seleksi.
“Bahkan staf saya yang sudah bekerja 13 tahun pun tidak lolos. Ini murni hasil seleksi berdasarkan kemampuan. Tidak ada yang ‘tetep-tetep’,” tegasnya menanggapi isu miring yang sempat beredar.
Ia juga mendorong para P3K untuk bekerja keras, menjauhi budaya kerja yang santai, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Gaji adalah hak, tapi tunjangan seperti TPP itu apresiasi, bukan kewajiban. Jadi harus ada kerja nyata untuk daerah,” ujar Fenny.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kontribusi pegawai dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan memastikan kendaraan bermotor yang dimiliki ASN berplat nomor W, sebagai identitas Sidoarjo, yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari pajak kendaraan.
“Kalau PAD kita besar, tunjangan bisa kita naikkan. Tapi kalau jalan rusak dan PAD besar hanya dari sektor tertentu, itu tidak adil,” tambahnya.
Pemkab Sidoarjo juga akan mendorong kebijakan agar seluruh ASN membeli beras dan kebutuhan pangan lainnya di wilayah Sidoarjo. Hal ini sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang diinisiasi Presiden RI, serta sebagai bentuk perputaran ekonomi lokal.
Acara ini tidak hanya menjadi momen administratif, tetapi juga ajang motivasi dan komitmen bersama untuk membangun Sidoarjo yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Semangat dan apresiasi mewarnai penutupan acara, menandai langkah awal pengabdian ratusan ASN baru bagi Kabupaten Sidoarjo.
