Ponorogo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar forum konsultasi publik (FKP) rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Ponorogo, Senin (3/2/2025) kemarin.
Kegiatan ini bertajuk tentang penguatan ekonomi daerah berbasis UMKM, Pertanian, dan Pariwisata serta peningkatan infrastruktur berkelanjutan. Dan, juga dihadiri langsung oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, perwakilan Bappeda Jatim, Forkompimda, Camat, Pimpinan Perguruan Tinggi, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta elemen masyarakat lainnya.
Serta, kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, guna menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan bahwa target utama pembangunan adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencapai 1 triliun dalam waktu lima tahun mendatang. Menurutnya, pencapaian tersebut akann memperkuat desentralisasi fiskal, memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah berinovasi, dan meningkatkan kesejahteraa masyarakat secara merata.
“Oleh karena itu, target 1 triliun ini bukan sekadar angka, tetapi lebih dari upaya keseriusan Pemkab Ponorogo agar fiskal daerah lebih mandiri. Dengan demikian, kita akan lebih fleksibel dalam membangun dan mengembangkan program yang memang benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat,” jelas pria yang akrab disapa Kang Giri, dalam keterangan diterima resmi oleh redaksi, Rabu (5/2/2025).
“Pemkab Ponorogo prioritaskan pengembangan pariwisata, infrastruktur, SDM, dan pertanian demi mencapai target yang telah ditentukan,” imbuhnya.
Kang Giri menekankan bahwa sektor pariwisata akan menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Ia pun optimis, bahwa hal tersebut akan tercapai dengan dukungan perbaikan infrastruktur serta peningkatan daya saing produk pertanian.
“Kami akan segera mengembangkan destinasi pariwisata dengan lebih baik, yang akan melibatkan peran aktif dari generasi muda, serta peran perempuan. Sementara itu, di sektor pertanian, kami sangat mendorong sistem pupuk organik untuk dapat meningkatkan nilai jual dan kualitas produk yang baik,” ungkap Kang Giri.
FKP RKPD 2026 menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat. Bupati Kang Giri berharap forum ini dapat menghasilkan masukan strategis agar kebijakan pembangunan tidak hanya berbasis pendekatan dari atas ke bawah, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Kami sangat berharap pembangunan ini akan berjalan selaras dan merata. Oleh karena itu, RKPD ini disusun dengan melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat dengan tujuan agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Ponorogo,” pungkasnya.
