SAMPANG (Akurat Media News com) – Carut-marutnya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sampang mendapat perhatian khusus dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII). Oleh karenanya, PC PMII Sampang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Senin, (7/3/2022).
PC PMII Sampang menilai penyaluran BPNT yang dirapel tiga bulan sekalian oleh Kementerian Sosial (KEMENSOS) menjadi ajang kecurangan oleh Pemerintah Desa (Pemdes). Sebab, saking banyaknya keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diterima oleh PC PMII Sampang.
Selain itu, adanya penyaluran bantuan yang diterima oleh KPM BPNT diduga kuat adanya unsur pemaksaan. Karenanya, KPM BPNT digiring untuk membelanjakan uang tersebut di E-warung yang sudah disiapkan oleh pihak Pemdes.
Ketua PC PMII, M. Nadzir Fatihil Haq dalam orasinya meminta kepada Bupati Sampang dan Wakilnya untuk melakukan pengawasan yang serius terkait adanya penyaluran bantuan di semua Desa.
“Bupati dan wakil Bupati Sampang berhak melakukan pengawasan lebih serius untuk mengambil sikap tegas atas terjadinya penyaluran bantuan di bawah,” ucapnya.
Pemerintahan yang ada dibawah naungan Bupati Sampang saat ini sedang maraknya melabrak Perpres nomor 63 tahun 2017 dan keputusan Menteri Sosial dan keputusan Dirjen Fakir Miskin.
Oleh sebab itu, PC PMII Sampang mendesak Pemerintah Kabupaten Sampang agar melakukan evaluasi dan menindak oknum yang mengambil hak masyarakat dibawah, sehingga dengan kejadian dibawah tidak mencoreng nama Sampang Hebat Bermartabat.
“Fakta di lapangan penyaluran bantuan sangat fatal. Sebab, sembako yang disediakan oleh Pemdes tersebut dengan kualitas buruk,” tambahnya.
Disela-sela unjuk rasa yang memanas karena tak ditemui oleh Bupati Sampang, PC PMII Sampang mencurigai adanya permainan bantuan di bawah dengan Bupati Sampang atau Wakilnya.
“Berdasarkan bukti yang kami peroleh. Jika ada salah satu Kepala Desa mengatakan bahwa dengan adanya bantuan ini sudah melakukan pertemuan dengan orang-orang Pemkab entah itu siapa,” tandasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Sampang dan Wakilnya tidak menemui sehingga para demonstran membelokkan diri untuk melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. ( AI )
